Partai Aung San Suu Kyi resmi memerintah Myanmar, janji perbaiki HAM

Merdeka.com - Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Myanmar, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menguasai parlemen. Pemandangan begitu mencolok di Gedung Parlemen Myanmar hari ini, Senin (1/2), ketika tokoh oposisi Aung San Suu Kyi, memimpin rapat perdana legislatif sekaligus pelantikan para wakil rakyat. Grafik kursi di parlemen didominasi warna merah, simbol NLD.

Hasil pemilu tahun lalu mencatat NLD menang telak, menguasai 80 persen perolehan suara. Namun Channel News Asia mencatat, kursi yang dikuasai tidak sebesar itu, karena 25 persen jatah di parlemen sudah dikapling khusus untuk delegasi junta militer.

Kendati tetap harus berbagi kekuasaan dengan elit-elit militer, petinggi NLD optimis partai mereka bisa membawa perubahan bagi Myanmar. Termasuk, salah satunya adalah upaya perbaikan nasib untuk warga minoritas Rohingya.

"Kami memperioritaskan perbaikan kondisi hak asasi manusia dan juga menjaga perdamaian di negara ini," kata Nyein Thit, salah satu legislator NLD saat pelantikan seperti dilaporkan AFP.

Sedangkan kepada Channel News Asia, salah satu legislator NLD merasa gugup menjalankan peran sebagai pembuat undang-undang. NLD selama lebih dari 20 tahun ditindas oleh junta militer, sehingga banyak dari politikusnya tak berpengalaman mengelola negara.

NLD (baju oranye) kuasai parlemen Myanmar, militer (baju hijau) hanya 25 persen (c) 2016 Merdeka.com/Twitter

NLD menunjuk Win Myint, pengusaha sekaligus tokoh senior di partai itu, sebagai Ketua DPR Myanmar. "Hari ini akan dicatat dalam sejarah sebagai transisi politik Myanmar menjadi negara demokratis," ujarnya dalam pidato setelah dilantik.

NLD sudah pasti memiliki hak menyusun kabinet. Namun belum jelas, siapakah politikus yang akan ditunjuk menjadi presiden.

Suu Kyi, sang peraih Nobel Perdamaian 1991, tidak mungkin menjadi presiden. Undang-Undang Myanmar melarang calon presiden memiliki suami atau istri warga negara asing. Suami dan anak Suu Kyi berpaspor Inggris. Beleid tahun lalu itu disebut-sebut upaya terakhir junta militer menjegal Suu Kyi agar tidak bisa menguasai Myanmar.