Partai Komunis China ajukan usulan Xi Jinping jadi presiden seumur hidup

Merdeka.com - China berencana mengubah konstitusi untuk menghapus batas masa pemerintahan dua periode bagi presiden dan wakilnya. Itu artinya, Presiden Xi Jinping kemungkinan akan tetap bertahan menjadi pemimpin negara tanpa batasan waktu.

Usulan itu disampaikan oleh pejabat tinggi Partai Komunis China (PKC). Dalam usulan tertera bahwa Xi tidak perlu turun jabatan setelah 10 tahun seperti yang dilakukan pendahulunya Hu Jintao dan Jiang Zemin. Selain mengusulkan penghapusan batas waktu, pejabat tersebut juga menyarankan untuk memasukkan filosofi politik Xi ke dalam konstitusi negara.

Sejumlah analis menilai, pria 64 tahun tersebut masih sehat dan diyakini siap untuk berkuasa setidaknya sampai 2028 mendatang. Selain itu, Xi juga dianggap mampu mewujudkan impian China untuk menjadi negara dengan kekuatan global terkemuka pada 2050 yang akan datang.

"Karea tahun 2050 masih sangat panjang, dia diperlukan untuk tetap berkuasa selama mungkin," kata analis politik Hong Kong, Willy Lam, dikutip dari laman Strait Times, Selasa (27/2).

Sementara itu, pakar politik lain menilai penghapusan batas waktu jabatan itu merupakan indikasi lain dari dominasi Xi dalam struktur kekuasaan partai, di mana dia bisa mengubah tradisi yang sudah ada sejak 1990 silam. Ini juga berarti Xi bisa menjadi pemimpin yang setara dengan Mao Zedong dan Deng Xiaoping.

"Ini adalah perubahan yang signifikan dan terikat pada beberapa jenis perlawanan. Tetapi dia jelas telah mengatasi segalanya," kata Profesor Steve Tsang dari Studi Sekolah China dan Afrika, Universitas London.

Menurut Tsang, tidak ada kebutuhan mendesak untuk membuat perubahan seperti itu pada konstitusi karena dari peraturan yang sudah ada, tidak ada yang bisa menghentikan Xi untuk tetap menjadi sekretaris jenderal PKC saat masa kepemimpinannya berakhir pada 2023 mendatang.

"Kekuatan yang sebenarnya di China ada pada posisi sekretaris jenderal. Kepresidenan hanyalah formalitas. Bukan di sana kekuatan sebenarnya ada," ungkapnya.

Perbedaannya, kata Tsang, hanyalah Xi tidak bisa melakukan kunjungan kenegaraan tanpa jabatan presiden.