Pasang surut hubungan Indonesia dan Singapura selama 50 tahun

Merdeka.com - Indonesia awalnya tidak menjalin hubungan baik dengan Singapura. Ketika negara kota itu bergabung dengan Federasi Malaya maupun akhirnya merdeka, rezim Orde Lama memilih jalur diplomasi bermusuhan.

Periode 1960-an, ketika Federasi Malaya diproklamirkan, Presiden Soekarno gerah. Bergabungnya Serawak, Sabah, hingga Singapura dalam satu payung pemerintahan, dinilai elit Jakarta kala itu sebagai permainan Kerajaan Inggris.

Persemakmuran Inggris di selat Malaka dianggap membuka ruang berdirinya pangkalan Blok Barat yang dapat mengancam Republik Indonesia. Operasi militer rahasia yang dilaksanakan marinir TNI AL ke Singapura akhirnya menjadi trauma bagi warga Negeri Singa era 60-an.

Ketika Gestok menumbangkan Orde Lama, Presiden Soeharto enggan meneruskan konflik dengan Malaysia dan Singapura. Hubungan diplomatik, terutama dengan Singapura, dipulihkan lewat pertemuan kedua pemimpin negara di Lusaka, Zambia pada 1976.

Perdana Menteri Pertama Singapura, Lee Kuan Yew, menemui Soeharto di vila yang disewa Indonesia. "Kami bicara sekitar 30 menit di Villa Soeharto mengenai perkembangan regional dan saat itu kami banyak menemukan kesepahaman pandangan," kata Lee.

Indonesia-Singapura akhirnya semakin membuka diri sejak saat itu. Kini, hubungan Indonesia-Singapura menjadi sangat erat. Terutama dari sisi kerja sama ekonomi.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama triwulan I 2015 menunjukkan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia terbesar masih berasal dari Singapura. Nilai investasi perusahaan yang berkantor di Negara kota itu ke Tanah Air, mencapai USD 1,23 miliar atau setara dengan 610 proyek.

Lantas apa saja momentum pasang-surut hubungan dua negara yang saling membutuhkan ini? Kapan suasana paling panas terjadi? Apa saja titik balik yang merekatkan kedua negara?

Berikut rangkuman isu-isu paling penting dari hubungan bilateral Indonesia-Singapura selama 50 tahun terakhir, oleh merdeka.com:

Serangan Usman-Harun ke Gedung MacDonald

Usman dan Harun, dua anggota satuan elite KKO yang ditugaskan untuk mengebom pusat keramaian di Jl Orchard, Singapura. Mereka berhasil menyusup ke Mac Donald House dan meledakkan bom waktu di pusat perkantoran yang digunakan Hongkong and Shanghai Bank itu. 

Ledakan dahsyat itu menghancurkan gedung tersebut dan gedung-gedung sekitarnya. Tiga orang tewas sementara 33 orang luka parah. Beberapa mobil di Jalan Orchard hancur berantakan. Peristiwa itu terjadi 10 Maret 1965.

Usman dan Harun kemudian mengambil alih sebuah kapal motor. Nahas, di tengah laut kapal ini mogok. Mereka pun tidak bisa lari dan ditangkap patroli Singapura.

Keduanya dijebloskan ke penjara. Hakim mengganjar mereka dengan hukuman gantung atas kasus pembunuhan, penggunaan bahan peledak dan melakukan tindakan terorisme. Pemerintah Indonesia mencoba banding dan mengupayakan semua bantuan hukum dan diplomasi. Semuanya ditolak Singapura. Usman dan Harun akhirnya digantung pada 17 Oktober 1968.

Saat Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew berkunjung ke Indonesia pada 1976, Soeharto mengajukan syarat. Orang nomor satu Singapura itu harus menaburkan bunga di makam Harun dan Usman. Hal itu disetujui oleh Perdana Menteri Lee. Hubungan Indonesia dan Singapura pun akhirnya membaik.

Ekspor kabut asap ke Singapura

Sejak reformasi, warga Singapura ikut mendapatkan 'berkah' dari Indonesia. Yakni kedatangan kabut asap yang menganggu pernafasan nyaris 6 juta warga di negara kota itu.

Kabut asap itu sebagian besar berasal dari perkebunan sawit di Provinsi Riau. Salah satu insiden paling parah adalah kebakaran hutan pada 2007. Ketika itu, ratusan warga Singapura terpaksa dirujuk ke rumah sakit karena asap sangat pekat di ruang-ruang publik.

Ketika diserang media Singapura akibat ekspor asap itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang saat itu masih berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berkelit. JK mengatakan selama 11 bulan hutan di Indonesia selalu menghasilkan oksigen. Seharusnya, negara-negara seperti Malaysia dan Singapura berterima kasih kepada Indonesia.

"Kalau 11 bulan Singapura dan Malaysia berterima kasih karena diberi oksigen, baru saya pertimbangkan minta maaf," ujarnya.

Adapun pada 2013 lalu, ketika kabut asap pekat kembali menerjang Singapura, SBY memilih bersikap lebih lunak. 

SBY menegaskan, pemerintah Indonesia berupaya menangani kebakaran hutan di wilayah Sumatera yang asapnya sampai ke kedua negara tersebut.

"Meminta maaf dan meminta pengertian saudara-saudara kita di Malaysia dan Singapura. Tentu tidak ada niat dari Indonesia atas apa yang terjadi ini," kata SBY, yang kemudian dikecam publik dalam negeri karena dianggap bersikap lembek pada tekanan pemerintah asing.

Isu sensitif ekstradisi koruptor

Publik maupun pejabat Indonesia punya satu persepsi negatif pada Singapura yang sulit dihapus sampai kapanpun. Yakni Singapura sebagai sarang koruptor yang lari dari Tanah Air setelah 1998. Sampai sekarang, investasi maupun simpanan mayoritas orang terkaya Indonesia memang berada di negara kota tersebut.

Muncul pula selentingan 60 persen properti yang ada di Singapura adalah milik konglomerat hitam asal Indonesia. Faktanya, Singapura sempat lama menolak meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

Padahal ada beberapa nama yang diincar oleh Kejaksaan Agung, tetrbukti sedang berada di negara kota itu. Misalnya tersangka korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp1,98 triliun, mantan Komisaris Bank Pelita Agus Anwar, yang jelas-jelas menjadi WN Singapura. 

Ada juga Maria Pauline Lumowa, tersangka kasus Letter of Credit (L/C) fiktif PT Gramarindo pada BNI Kebayoran Baru senilai Rp 1,2 triliun yang bermukim di Singapura. 

isu populer di Indonesia adalah tuntutan agar Singapura bersedia menjalin kebijakan ekstradisi. Setelah pendekatan beberapa tahun, Indonesia dan Singapura akhirnya membahas perjanjian ekstradisi secara intensif sejak awal 2005.

Pada 27 April 2007, RI-Singapura akhirnya menandatangani perjanjian ekstradisi, dengan segenap syarat tambahan. Paket kerja sama itu dianggap pakar hukum merugikan pemerintah. Soalnya, bila Singapura harus mengirim pesakitan, maka Indonesia sebaliknya wajib membantu bidang pertahanan Negeri Singa.

"Ini kan mau seenaknya bagi Singapura bisa memanfaatkan sebahagian wilayah Indonesia untuk digunakan sebagai tempat latihan militer bagi negara tetangga itu," kata Pakar Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara, Suhaidi.

Situasi kini masih menggantung soal isu ekstradisi. Wakil ketua DPR, Fadli Zon, meminta Presiden Joko Widodo lebih tegas pada Singapura agar merevisi perjanjian tersebut.

"Singapura jangan jadi safe haven. Kalau (Jokowi) bisa, kita angkat jempol," kata Fadli saat berpidato untuk Hari AntiKorupsi Sedunia 9 Desember 2014.

Broker migas Singapura kuasai Indonesia

Publik di Tanah Air beberapa kali geram disodori fakta impor minyak dari Singapura. Indonesia, negara mantan anggota OPEC ini, justru membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dari negara pulau yang tak punya sumur minyak satupun itu.

Masalahnya, ketergantungan pasokan minyak Indonesia pada pedagang di Singapura sudah masuk tahap akut. Hal itu diakui PT Pertamina (Persero), sebagai pelaksana penyedia BBM bersubsidi.

Senior Vice President Retail Marketing Pertamina Suhartoko pernah mengatakan, Indonesia memproduksi minyak, tapi minyak mentah yang dihasilkan terlalu bagus bila diolah hanya menjadi oktan 88 alias premium.

Karena kebutuhan konsumen dan penugasan pemerintah adalah BBM berkualitas rendah, di situlah masuk pedagang perantara (broker) Singapura. Mereka bisa memasok premium atau solar bersubsidi secara berkelanjutan dengan harga bersaing.

"Semua broker ada di Singapura, saya enggak tahu asal negaranya mana, apakah Hong Kong atau mana, tapi lokasinya di Singapura," ujarnya saat ditemui wartawan di Kota Batam, Kamis (13/2/2014).

Sumber masalah lainnya, kinerja kilang Indonesia tidak efisien. Alhasil, biaya produksi lebih tinggi, sehingga kalah murah dibanding pasokan produsen minyak Timur Tengah. Singapura, dalam hal ini, hanya menyalurkan BBM dari negara-negara dengan kilang lebih oke dari yang ada di Tanah Air. 

Hal itu terbukti, dari data Badan Pusat Statistik, total impor produk minyak Indonesia 2013 mencapai Rp 285 triliun. Impor dari Singapura mencapai separuhnya, yakni Rp 151 triliun.

Di era Presiden Joko Widodo, bulan madu dengan broker minyak Singapura secara simbolis berakhir. m Reformasi Tata Kelola Migas yang dikomandoi Faisal Basri membubarkan PT Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral yang selama ini memainkan peran strategis sebagai 'broker' jual beli minyak mentah ke Tanah Air.

Sejak tiga bulan lalu aktivitas Petral sudah dibekukan. Ternyata hasilnya signifikan. Pertamina mengambil alih tugas Petral dengan melakukan pembelian minyak langsung ke produsen. Hasilnya, Pertamina menghemat Rp 289 miliar jika dibandingkan selama masih ada Petral.

Perang Indonesia-Singapura karena larangan ekspor pasir

Selama nyaris tiga dekade, perusahaan swasta Singapura biasa membeli pasir dari perairan sekitar Riau. Mendadak pada Januari 2007, Kementerian Perdagangan melarang praktik itu sepenuhnya.

Parlemen Singapura meradang pada pemerintah Indonesia. Sin Boon Ann, seorang anggota parlemen dari partai PAP, mengatakan negaranya perlu menuntut balik Indonesia soal asap, kalau penambangan pasir dianggap merusak lingkungan.

"Kalau benar Indonesia peduli pada lingkungannya yang rusak akibat penggalian pasir, bisakah kita membuat mereka juga peduli pada isu asap kebakaran hutan?" tuturnya.

Anggota parlemen lainnya, Ho Geok Choo, menuding larangan ekspor itu dilakukan pemerintah RI untuk melambatkan perekonomian Singapura.

'Ekspor' pasir yang berlangsung selama belasan tahun memberikan dampak yang signifikan terhadap Singapura. Betapa tidak daratan Singapura maju sejauh 12 kilometer dari original base line perjanjian perbatasan Indonesia-Singapura pada 1973. 

Sebagai perbandingan luas Singapura Pada tahun 1975 adalah 596 kilometer kemudian meluas menjadi 774 kilometer pada 2010. Proyek reklamasi dilakukan di selat antar pulau dan pantai untuk kawasan wisata, penghijauan atau bisnis.