Pasca Berunding dengan PBB, Pakistan dan India Masih Bersitegang

Merdeka.com - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan pertemuan dengan perwakilan India dan Pakistan, pada Jumat (16/8) kemarin. Pertemuan tertutup itu dilakukan, menyusul pemblokiran wilayah Kashmir oleh pemerintah India dalam hampir dua minggu terakhir.

Meski perundingan telah dilakukan, namun Dewan Keamanan PBB nampaknya belum berhasil membuka jalan terang bagi kedua negara bersenjata nuklir yang tengah terlibat sengketa wilayah itu.

Dalam perundingan yang berlangsung selama 90 menit itu, Duta Besar Pakistan untuk PBB, Maleeha Lodhi mengatakan bahwa pertemuan itu hanyalah langkah awal yang diambil Pakistan untuk membela warga Kashmir.

Menurutnya, pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB dapat membantahkan klaim India bahwa Jammu dan Kashmir adalah masalah internal bagi India. "Hari ini, seluruh dunia sedang membahas negara yang diduduki (Kashmir) dan situasi di sana," katanya kepada awak media, seperti yang dilansir dari laman Al Jazeera.

Lodhi juga mengutarakan dukungan Pakistan kepada warga Kashmir. Dia meyakinkan, keluhan warga Kashmir akan tersampaikan ke PBB.

"Orang-orang Jammu dan Kashmir mungkin dikurung, suara mereka mungkin tidak terdengar di tempat mereka sendiri dan tanah mereka sendiri, tetapi suara mereka terdengar hari ini di PBB." ujar Lodhi. "Suara mereka akan selalu didengar, karena Pakistan akan selalu ada untuk mereka," tambahnya.

Tak lama berselang, Duta Besar India untuk PBB, Syed Akbaruddin menegaskan pada wartawan bahwa Kashmir adalah masalah internal negaranya. Dia menambahkan, pembatasan akses yang diterapkan di Kashmir akan dihapus secara bertahap, seiring dengan situasi di sana yang berangsur normal.

"Yang menjadi perhatian khusus adalah bahwa satu negara menggunakan pemahaman perlawanan jihad, dan menebarkan soal kekerasan di India, termasuk oleh pada pemimpin," ungkapnya, tanpa menyebut nama negara yang dimaksud.

Menurut Akbaruddin, ucapan soal dijihad dapat memicu aksi terorisme. "Kami sedih bahwa terorisme didorong oleh bahasa dan pembicaraan tentang jihad yang disebutkan oleh orang-orang yang seharusnya tahu apa yang lebih baik," katanya.

Ketegangan di Kashmir Masih Tinggi

Saat perundingan Dewan Keamanan PBB digelar, ketegangan di wilayah Kashmir masih terjadi.

Berdasarkan laporan tentara Pakistan pada Jumat pagi, baku tembak semakin sering terjadi di wilayah sengketa India dan Pakistan itu. Disebutkan, seorang tentara Pakistan terbunuh. Kejadian tersebut menambah angka korban tewas menjadi enam orang dalam kurun waktu 24 jam.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mendesak Pakistan dan India untuk menghindari langkah-langkah yang dapat mengganggu stabilitas wilayah Kashmir yang dikuasai India.

Ketegangan di Kashmir bermula sejak pemerintah nasionalis Hindu India mencabut pasal 370 Konstitusi dan mengakhiri otonomi di Jammu dan Kashmir. Otonomi yang dicabut mencakup pula wewenang untuk mengeluarkan undang-undang sendiri, kecuali undang-undang yang mengatur soal pertahanan, komunikasi, dan hubungan luar negeri.

Pasca pencabutan hak otonomi untuk Jammu dan Kashmir, wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim itu diblokir. India memberlakukan jam malam, mengirim ribuan pasukan militer untuk berjaga di sana, dan menangkap para pemimpin politik. Bahkan, saluran telepon dan internet wilayah itu pun dicabut. Pemerintah yang dipimpin oleh Narendra Modi itu berdalih, pembatasan akses komunikasi dilakukan untuk menghindari informasi palsu yang dapat mengganggu kestabilan Kashmir.

Dukungan Dunia untuk Kashmir

Apa yang dialami kashmir mendapat dukungan dari banyak pihak. Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun menyampaikan kekhawatiran anggota dewan PBB atas krisis yang melanda Kashmir. Dia mengatakan, baik India maupun Pakistan tidak boleh memprovokasi keadaan yang sudah sangat tegang dan berbahaya.

Keprihatinan juga disampaikan Dmitry Polyanskiy, utusan Rusia untuk PBB. Dia menyebut krisis Kashmir sebagai masalah bilateral, sehingga akan lebih baik jika kedua negara berunding untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Amnesty Internasional, Kumi Naidoo mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB perlu melindungi hak asasi rakyat Kashmir.

"Tindakan pemerintah India telah membuat kehidupan orang-orang biasa menjadi kacau, membuat mereka mengalami rasa sakit dan kesusahan yang tidak perlu atas pelanggaran kemanusiaan yang dialami mereka bertahun-tahun," ujar Sekjen kelompok HAM itu.

Naidoo menambahkan, warga Jammu dan kashmir tidak sepantasnya dijadikan pion dalam krisis politik yang terjadi antara India dan Pakistan. Menurutnya, komunitas internasional harus bersatu untuk menyerukan kebebasan HAM bagi mereka.

Reporter Magang: Anindya Wahyu Paramita