PBB: 50 Juta Orang Terjebak Perbudakan Modern, Termasuk Pekerja Piala Dunia Qatar

Merdeka.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan, 50 juta orang terjebak dalam kerja paksa atau pernikahan paksa dan memperingatkan angka ini melonjak pesat dalam beberapa tahun terakhir.

PBB menargetkan menghapus segala bentuk perbudakan modern pada 2030, tapi sayangnya jumlah orang yang terjebak kerja paksa atau kawin paksa membengkak sampai 10 juta antara 2016 dan 2021.

Menurut laporan terbaru Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Walk Free Foundation ini, pada akhir tahun lalu, 28 juta orang terjebak dalam kerja paksa, sedangkan 22 juta orang terjebak dalam kawin paksa. Artinya, hampir 1 dari setiap 150 orang di dunia berada dalam perbudakan modern.

"Tidak ada yang bisa membenarkan pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar ini," kata Kepala ILO, Guy Rider, dalam pernyataannya, dikutip dari South China Morning Post, Senin (12/9).

Laporan ini juga menyebutkan, 1 dari lima korban perbudakan modern ini adalah anak-anak, di mana lebih dari setengah dari mereka menjadi korban eksploitasi seksual komersil.

Perempuan dan anak perempuan yang terjebak dalam pernikahan paksaan naik sampai 6,6 juta sejak 2016. Sedangkan orang yang terjebak dalam kerja paksa naik sampai 2,7 juta pada periode yang sama.

Naiknya jumlah korban kerja paksa ini salah satunya karena eksploitasi seksual komersil. Tapi laporan juga menyebutkan ini karena faktor otoritas pemerintah.Laporan ini menyoroti situasi di wilayah Xinjiang, China di mana Beijing dituding menangkap lebih dari 1 juta orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya untuk dijadikan buruh kerja paksa.

Selain itu, laporan ini juga mengatakan pekerja migran tiga kali lebih mungkin terjebak dalam kerja paksa dibandingkan pekerja non migran.

Laporan ini juga menyinggung Qatar, yang dituding melanggar hak-hak buruh untuk pembangunan fasilitas Piala Dunia yang akan berlangsung November ini.

Namun sejak ILO membuka kantornya di ibu kota Qatar, Doha sejak April 2018, ada kemajuan pesat terkait kondisi tempat tinggal dan lingkungan kerja ratusan ribu pekerja migran di negara tersebut.