PBB setujui perjanjian perdagangan senjata
Merdeka.com - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhirnya kemarin menyetujui perjanjian perdagangan senjata internasional bernilai triliunan dolar. Perjanjian bertujuan mencegah senjata jatuh ke tangan kelompok teroris, para pemberontak, dan organisasi kriminal itu telah diupayakan selama satu dekade terakhir.
Surat kabar the Washington Post melaporkan, Selasa (2/4), resolusi itu disetujui lewat pemungutan suara. Sebanyak 154 suara menyatakan setuju, tiga suara menolak, dan 23 abstain. Ketika angka jumlah suara itu muncul di papan elektronik para hadirin di Majelis Umum PBB itu menyambut gembira keputusan itu.
"Ini adalah hari bersejarah dan sebuah pencapaian penting bagi PBB," kata Menteri Luar Negeri Inggris William Hague.
-
Suara PPP berapa? Di Pemilu 2024, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU RI, PPP hanya meraih 5.878.777 suara atau 3,87 persen.
-
Bagaimana cara PKB memutuskan dukungan untuk Anies? 'Komunikasi awalan tepatnya, jadi secara tahapan, PKB belum mengeluarkan rekomendasi secara resmi, tapi dari hasil diskusi obrolan dari teman teman kanan kiri Mas Anies, kira kira kita akan pertimbangkan Mas Anies kalau maju lagi,' ungkap Huda saat ditemui di DPR, Jakarta, Selasa (21/5).
-
Siapa yang menolak IUP batubara? Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta Muhammadiyah untuk menolak jatah IUP pertambangan batubara dari pemerintah.
-
Siapa yang menandatangani Petisi 13? Lahirnya petisi ini adalah keluh kesah dari masyarakat yang sudah menggunung. Sebanyak 13 orang yang mewakili setiap keluarga melakukan tanda tangan yang ditujukan kepada Jenderal Polisi M. Hasan.
-
Siapa yang memilih anggota PPS? PPS dipilih melalui seleksi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan melibatkan masyarakat setempat.
-
Siapa yang sepakat menurunkan emisi? Lebih dari 30 negara industri sepakat untuk menurunkan emisi gas rumah kaca mereka hingga 5% di bawah tingkat emisi gas rumah kaca pada tahun 1990.
Nilai perdagangan senjata dunia selama ini diperkirakan mencapai Rp 584 triliun.
Dengan perjanjian ini diharapkan PBB bisa mencegah perdagangan senjata ilegal di dunia internasional. Namun dampak nyata dari perjanjian ini masih perlu waktu untuk dibuktikan.
Perjanjian ini akan berlaku efektif segera setelah 50 negara meratifikasi perjanjian itu.
Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat yang menyetujui perjanjian itu, selama ini mengontrol perdagangan senjata. Namun selama ini tak ada kesepakatan yang mengatur perdagangan senjata itu.
Duta besar Australia untuk PBB Peter Woolcott mengatakan kesepakatan penting itu akan mengurangi penderitaan umat manusia dan bisa menyelamatkan banyak nyawa. (mdk/fas)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PBB menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dalam perang Israel-Hamas di Gaza.
Baca SelengkapnyaHasil pemungutan suara, sebanyak 143 negara mendukung Palestina, 9 negara menolak, dan 25 negara memilih abstain
Baca SelengkapnyaDewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang menuntut gencatan senjata segera di Jalur Gaza ketika Amerika Serikat memilih abstain.
Baca SelengkapnyaTuntutan penghentian embargo dimulai sejak tahun 1960.
Baca SelengkapnyaMajelis Umum PBB kemarin mengeluarkan resolusi yang menyatakan Israel harus keluar dari wilayah pendudukan Palestina dalam waktu 12 bulan.
Baca Selengkapnyamelobi negara-negara lain untuk menolak resolusi Palestina
Baca SelengkapnyaDewan Keamanan (DK) PBB telah meloloskan resolusi yang menyerukan pengiriman bantuan skala besar ke Jalur Gaza.
Baca SelengkapnyaOtoritas Palestina mengajukan permohonan menjadi anggota tetap PBB.
Baca SelengkapnyaDewan HAM PBB kemarin menyepakati adanya perbedaan resolusi soal kasus kebencian agama setelah terjadi insiden pembakaran kitab suci Alquran di Swedia.
Baca SelengkapnyaSebanyak 13 anggota Dewan Keamanan memberikan suara mendukung rancangan resolusi singkat tersebut, yang diajukan oleh Uni Emirat Arab pada hari Jumat.
Baca SelengkapnyaAasa depan yang disusun saat ini berada di bawah bayang-bayang kerusakan akibat senjata nuklir.
Baca SelengkapnyaGilad menyebut ratusan negara itu mendukung negara yang dikuasai Hamas, yang disebutnya sebagai teroris.
Baca Selengkapnya