Follow
Pejabatnya tak kapok korupsi, pemerintah China dianggap tak serius
Merdeka.com - Seperti di Indonesia, pejabat di China juga ternyata tidak kapok melakukan korupsi. Kenyataannya, sudah ratusan ribu penyelenggara negara Negeri Tirai Bambu itu dibui lantaran terlibat rasuah, selama paruh pertama 2017.
Menurut pernyataan Komisi Pusat Pengawas Disiplin (CCDI) Partai Komunis China, tahun ini saja mereka menerima 1,31 juta pengaduan soal lelaku lancung pejabat di sana. Kemudian dari jumlah itu, hanya 260 ribu yang diproses. Hasilnya, 210 ribu pejabat dibui karena terbukti korup.
Penyelenggara negara dibui itu terdiri dari 38 pejabat tinggi kementerian dan tingkat provinsi, kemudian seribu di level kota.
-
Bagaimana dampak korupsi bagi negara? 'Tambang ilegal misalnya, selain kerugian negara secara materil, juga ada hutan yang dibabat habis di sana. Ada tanah negara yang rusak di sana. Ada masyarakat yang tercemar polusi dan terganggu kesehatannya di sana.'
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Kenapa Ganjar khawatir korupsi menjadi budaya? Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo khawatir jika praktik korupsi menjadi budaya di pemerintahan yang dianggap sebuah kewajaran.
-
Kenapa politik uang merusak demokrasi? Politik uang menghambat partisipasi politik masyarakat. Politik uang dapat membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam politik, karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh. Hal ini karena mereka merasa sudah terbeli dengan uang politik.
-
Bagaimana dinasti politik berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia? Didominasi Orang-Orang Politik Arga melihat, sejauh ini partai besar sekalipun didominasi oleh orang-orang dari lingkup politik, bukan dari masyarakat luas. Bahkan jabatan strategis dengan mudah diperoleh dari hubungan keluarga dan kerabat. Dampaknya semakin sulit bagi individu dari kalangan masyarakat biasa untuk ikut andil dalam politik.
-
Kenapa dinasti politik bisa melemahkan demokrasi? Menurut Arga, fenomena kuatnya dinasti politik di ranah legislatif akan terus berlanjut dan menyebabkan eksklusivitas dalam lingkup politik. Ia mengakui bahwa dinasti politik pernah terjadi pada negara-negara besar seperti Amerika. Namun menurutnya di sana masih ada proses demokrasi yang bermain. Sementara ia melihat fenomena di Indonesia adanya dinasti politik justru melemahkan demokrasi dan berpotensi meningkatkan kolusi dan nepotisme.
Kepala CCDI, Wang Qishan, mengakui kalau budaya di dalam Partai Komunis China justru menyuburkan perilaku koruptif. Hal itu melemahkan pemerintahan, meski sudah lima tahun kampanye antikorupsi digelar.
"Konsep partai soal antikorupsi sangat lemah. Disiplin organisasi terlalu lembek dan longgar. Akar masalahnya adalah kondisi internal partai tidak serius dan tak sehat," kata Wang.
Salah satu mantan pejabat keamanan China, Yao Gang, yang bakal disidang karena menerima suap dan menghancurkan pasar modal, adalah bentuk dari komitmen setengah hati pemerintah China memberantas korupsi.
Apalagi, sikap Presiden Xi Jinping yang seolah mencitrakan dirinya bersih dan menggaungkan kampanye antirasuah, diduga cuma buat menyingkirkan lawan politiknya. Sebab, beberapa jenderal dan anggota Komite Politbiro Partai Komunis China sudah dibui karena tuduhan korupsi.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
"Tampak jelas betapa nilai pancasila dan etika di dalam berpolitik dan mentaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,"
Baca Selengkapnya
Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Diperlukan terobosan kebijakan dan langkah politik serius
Baca Selengkapnya
Wahyu mengklaim bakal menyelesaikan masalah polisi korupsi.
Baca Selengkapnya
Megawati meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KPK karena tidak efektif memberantas korupsi.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Megawati meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK.
Baca Selengkapnya
Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca Selengkapnya
Dia bahkan mengatakan, Indonesia mengalami kemunduran, bukan sekadar kerapuhan dalam etika pejabat negara.
Baca Selengkapnya
Ganjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.
Baca Selengkapnya
Kepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan
Baca Selengkapnya
Perlu ada evaluasi total karena banyak perjabat Indonesia yang terjerat korupsi
Baca Selengkapnya
Menurutnya, saat ini KPK sudah tidak lagi ditakuti karena tak bertaji
Baca Selengkapnya