Pelawak WNI ditahan di Hong Kong bisa dihukum maksimal dua tahun penjara

Merdeka.com - Konsulat Jenderal RI Hong Kong, Tri Tharyat, menyatakan saat ini dua warga negara Indonesia yang ditahan di Hong Kong karena kasus penyalahgunaan visa berada dalam kondisi sangat baik.

"Kondisi terakhir yang saya terima, kira-kira pukul 12.30 tadi, keduanya sudah ditemui oleh staf konsulat kami dan berada dalam kondisi baik dan sehat. Saya sendiri sebelumnya sudah bertemu dengan keduanya dan diberi waktu cukup luang masing-masing satu jam, jadi kurang lebih dua jam saya mendampingi keduanya," kata Tri, saat menggelar jumpa pers di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Jumat (9/2).

Selain itu, pihaknya juga telah berusaha menyambung komunikasi bagi dua WNI tersebut dengan keluarga mereka yang berada di Jawa Timur.

"Alhamdulillah kita juga sudah kontak pihak keluarga dan komunikasi berjalan cukup baik sejauh ini. Keduanya telah menulis surat untuk keluarga dan sudah kita teruskan kepada pihak keluarga, yang belum dan sedang diupayakan adalah bicara secara langsung," paparnya.

Tri menuturkan bahwa hukuman maksimal yang bisa diterima oleh keduanya adalah dua tahun penjara dan denda. Namun, pihaknya terus mengupayakan agar keduanya bisa dibebaskan dengan beberapa pertimbangan.

"Dalam Undang-Undang Pidana di sana maksimal dua tahun dan atau denda sebesar 50.000 Dollar Hongkong atau Rp 78 juta," ungkapnya.

"Tetapi keputusan hakim, terutama terhadap WNI yang didakwa dengan pasal ini, sangat beragam. Kadang hanya denda, atau penahanan dua, empat, atau lima minggu. Yang jelas saya tidak mau mendahului keputusan hakim. Namun sejauh ini WNI belum pernah ada yang menerima hukuman maksimal," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, dua WNI yang juga seorang komedian yakni Yudo Prasetyo (Cak Yudo) dan Deni Afriandi (Cak Percil) dijebloskan ke penjara Lai Chi Kok oleh pemerintah Hong Kong karena melanggar aturan imigrasi.

Keduanya masuk ke Hong Kong menggunakan visa turis pada 2 Januari lalu dan mereka ditangkap dua hari kemudian. Mereka dituduh melanggar Undang-Undang Imigrasi Hong Kong karena menerima bayaran sebagai pengisi acara yang diselenggarakan oleh komunitas Buruh Migran Indonesia di Hong Kong.