Pemerintah China makin antikritik, sensor huruf menjangkau media sosial
Merdeka.com - Partai Komunis China pekan ini mengumumkan usulan untuk mengubah konstitusi dengan menghapus masa jabatan presiden selama dua periode. Dampak dari kebijakan ini bila disahkan maka akan membuat Xi Jinping menjadi presiden lebih dari dua periode bahkan seumur hidup. Xi Jinping saat ini dipandang sebagai pemimpin China terkuat dalam beberapa dekade terakhir.
Hanya dalam hitungan jam setelah pengumuman itu warga China membanjiri media sosial dengan komentar-komentar mereka. Di jejaring sosial Weibo pengguna dunia maya di China mengalami pemblokiran dan penyensoran dari pemerintah karena menuliskan sejumlah kata. Penyensoran meliputi beberapa kata, termasuk huruf 'N' dalam bahasa Inggris. Kata-kata yang disensor itu dianggap kritikan terhadap kebijakan yang akan membuat Xi Jinping menjadi presiden sumur hidup.
Dalam bahasa slang mandarin, huruf 'N' berarti seseorang telah melakukan sesuatu 'sekian' kali atau 'sekian' waktu. Dengan melarang huruf itu maka pengguna dunia maya tidak bisa menulis kritikan soal masa jabatan Xi dalam 'sekian' lama atau 'sekian' tahun sebagai presiden.
-
Kenapa kaum komunis ingin menghapus sistem kerajaan? Hal ini tak lepas dari peran kaum Komunis yang ingin menghapus sistem kerajaan dengan alasan anti feodalisme.
-
Apa yang akan dihapus oleh pemerintah? Pemerintah akan menghapus kredit macet segmen Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) di bank.
-
Apa yang ingin dihentikan oleh Presiden? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa yang dapat memberhentikan presiden? Selain itu, amandemen ketiga pada tahun 2001 menambahkan pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945 yang mengatur tentang prosedur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden oleh MPR atas usul DPR, dengan syarat-syarat tertentu.
-
Apa yang diklaim dihapus? Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dihapus pada Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
-
Mengapa MK mengabulkan pencabutan gugatan usia capres-cawapres? 'Menetapkan mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon. Menyatakan Permohonan Nomor 105/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali,' tutur Anwar di Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10/2023).
Dilansir dari laman SBS, Selasa (27/2), pengamat dunia maya dari Institut Kebijakan Strategis Australia, Fergus Ryan, mengatakan Selain huruf 'N' itu, ada puluhan kata lainnya yang diblokir pemerintah China di Weibo. Termasuk '1984', 'Animal Farm', 'Winnie the Pooh', 'Xi Jinping', 'perubahan konstitusi', 'naik takhta'. Bahkan kata 'tidak setuju' pun disensor.
Kata '1984' merujuk pada karya sastrawan Inggris terkenal George Orwell yang menulis novel bercerita soal segala gerak gerik rakyat yang selalu diawasi pemerintahan diktator. 'Animal Farm' juga merupakan karya Orwell yang bercerita tentang kehidupan di sebuah peternakan yang dipimpin oleh seekor babi yang bersifat diktator.
Warga melintasi TV yang menampilkan wajah Presiden Xi Jinping ©2018 Merdeka.com
Laman pelacak internet berbasis di Amerika Serikat, China Digital Times mengabarkan, sensor di Weibo ini hanya bersifat sementara dan sudah dicabut pada Senin lalu.
"Organisasi seperti Departemen Pusat Propaganda atau Lembaga Dunia Maya China atau kantor berita pemerintah Xinhua memerintahkan semua platform media sosial dan portal berita mengikuti instruksi soal tema atau topik apa yang perlu disensor," ujar Ryan.
Penyensoran ini, kata Ryan, sudah terjadi sejak 2013 ketika netizen membuat cibiran dengan menyamakan sosok Xi Jinping dengan tokoh kartun Winnie the Pooh ketika sedang berjalan dengan Presiden Barack Obama.
Xi Jinping dan Obama mirip Winnie the Pooh ©Reuters
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
China melarang para pejabat di lembaga pemerintah pusat menggunakan iPhone.
Baca SelengkapnyaPenghapusan ini dilakukan di China. Pemerintah negara itu meminta Apple "memblokir" dua aplikasi tersebut di App Store-nya.
Baca SelengkapnyaKementerian Komunikasi dan Informatika tengah mengkaji untuk memblokir media sosial X yang memperbolehkan unggahan konten pornografi di platform itu.
Baca SelengkapnyaSAFEnet menilai revisi UU tersebut menjadi berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh kepolisian.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaDjarot menyinggung anggota DPR pun mau bila masa jabatannya diperpanjang dua tahun.
Baca SelengkapnyaiPhone dinilai memiliki aturan privasi ketat yang menyulitkan petugas anti-korupsi untuk menyelidiki HP para oknum yang ditengarai sebagai koruptor.
Baca SelengkapnyaYenny Wahid turut menolak RUU Pilkada. Dia memprotes sikap DPR merevisi UU Pilkada lewat sebuah postingan di akun Instagram @yennywahid.
Baca SelengkapnyaPDIP menyatakan Revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan berdampak pada kebebasan publik.
Baca SelengkapnyaSebuah data menyoroti peningkatan moderasi konten di bawah kepemimpinan Elon Musk, meskipun platform tersebut mengklaim mendukung kebebasan berbicara.
Baca SelengkapnyaSaat Donald Trump dilantik sebagai Presiden AS untuk kedua kalinya, pemerintah Amerika Serikat dilaporkan membatalkan rencana pemblokiran TikTok.
Baca SelengkapnyaDi tengah pendapatan minus, pencabutan larangan iklan politik jadi opsi Elon Musk.
Baca Selengkapnya