Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah India Paksa Warga Beli Bendera Jika Ingin Dapat Bantuan Sembako

Pemerintah India Paksa Warga Beli Bendera Jika Ingin Dapat Bantuan Sembako Bendera India di depan gedung parlemen di New Delhi. ©B Mathur/Reuters

Merdeka.com - Pemimpin oposisi India, Rahul Ghandi, menuding pemerintah memaksa warga penerima bantuan sembako untuk membeli bendera menjelang perayaan Hari Kemerdekaan. Jika menolak membeli bendera di toko-toko yang telah ditunjuk pemerintah untuk mengambil jatah bantuan, maka mereka tidak bisa mendapatkan sembako yang menjadi hak mereka.

Menurut Gandhi, dengan kebijakan tersebut semangat patriotik menjadi terlalu dipaksakan. India akan merayakan Hari Kemerdekaan ke-75 tahun pada Selasa (16/8) mendatang. Hal ini disampaikan setelah munculnya video viral yang menunjukkan seorang penjaga toko di negara bagian Haryana memarahi seorang pelanggan yang datang untuk mengambil bantuan gandum dan tidak mau membeli bendera.

"Ini perintah pemerintah dari atas," kata penjaga toko tersebut, dikutip dari The Guardian, Jumat (12/8).

"Saya diminta bos saya jangan memberi jatah (bantuan) kepada mereka yang menolak membeli bendera," lanjutnya.

Partai nasional Hindu, Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di tingkat nasional juga berkuasa di Haryana.

Gandhi mengatakan nasionalisme tidak bisa dijual.

"Di samping triwarna (bendera India), pemerintah BJP juga merendahkan harga diri warga miskin di negara kita," tulisnya di Facebook.

"Karena partai Modi (Perdana Menteri India Narendra Modi) menggunakan patriotisme sebagai bagian dari ideologinya, ia tidak melewatkan kesempatan untuk menghubungkan dirinya dengan peristiwa patriotik. Hal yang tersirat bahwa patriotisme ini adalah patriotisme Hindu," jelas pengamat, Parsa Ventakteshwar Rao Jr.

Tahun ini, Modi meluncurkan kampanye yang disebut Har Ghar Tiranga atau "satu bendera di setiap rumah", untuk menyambut hari kemerdekaan. Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah meminta masyarakat mengubah foto profil media sosial mereka dengan gambar bendera triwarna.

(mdk/pan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kini Masyarakat Beli Beras Dibatasi Maksimal 15 Kg per Transaksi, Sampai Kapan?
Kini Masyarakat Beli Beras Dibatasi Maksimal 15 Kg per Transaksi, Sampai Kapan?

Ternyata ini alasan minimarket hingga supermarket membatasi pembelian beras.

Baca Selengkapnya
Viral Beras SPHP Pemerintah Ditempeli Stiker Prabowo - Gibran, Dirut Bulog Beri Penjelasan Begini
Viral Beras SPHP Pemerintah Ditempeli Stiker Prabowo - Gibran, Dirut Bulog Beri Penjelasan Begini

Dirut Bulog menyampaikan bahwa beras yang didistribusikan Perum Bulog tidak terlibat dalam kegiatan politik apapun.

Baca Selengkapnya
Ramai soal Pembatasan Pembelian Beras 10 Kg di Alfamart dan Superindo, Mendagri Respons Begini
Ramai soal Pembatasan Pembelian Beras 10 Kg di Alfamart dan Superindo, Mendagri Respons Begini

Tito akan mengecek secara langsung ke lapangan mengenai kebenaran informasi tersebut bersama kementerian/lembaga terkait.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi: Tak Ada Negara Lain Beri Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia
Presiden Jokowi: Tak Ada Negara Lain Beri Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia

Pemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 Kg per keluarga, per bulan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Marah Tegur PNS Pemda Hobi Belanja Impor
VIDEO: Presiden Jokowi Marah Tegur PNS Pemda Hobi Belanja Impor "Boros Sekali Kita!"

Presiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya
Pembelian Beras SPHP Dibatasi, Pedagang Duga Cadangan Beras Pemerintah Makin Tipis
Pembelian Beras SPHP Dibatasi, Pedagang Duga Cadangan Beras Pemerintah Makin Tipis

Pembelian beras di ritel modern kini dibatasi maksimal 15 kg per transaksi.

Baca Selengkapnya
6.600 Ton Beras Impor Asal Vietnam Disalurkan ke Papua dan Papua Barat
6.600 Ton Beras Impor Asal Vietnam Disalurkan ke Papua dan Papua Barat

Jika ada yang bermain maka akan langsung dicabut izinnya karena telah meresahkan masyarakat.

Baca Selengkapnya
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran

Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.

Baca Selengkapnya
Larang ASN dan Warga Mampu Pakai Gas Elpiji 3 Kilogram, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tindakan Tegas
Larang ASN dan Warga Mampu Pakai Gas Elpiji 3 Kilogram, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tindakan Tegas

ASN dan warga mampu di Banyuwangi dilarang menggunakan elpiji 3 kilogram bersubsidi untuk memasak di rumah maupun untuk usaha

Baca Selengkapnya
FOTO: Ada Operasi Pasar di Pinang, Emak-Emak Sampai Rela Panas-Panasan dan Mengantre Panjang Demi Beras Murah
FOTO: Ada Operasi Pasar di Pinang, Emak-Emak Sampai Rela Panas-Panasan dan Mengantre Panjang Demi Beras Murah

Mereka bahkan sampai rela berdesakan saat mengantre untuk membeli beras di bawah harga pasaran itu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Ancam Polisikan Pengusaha yang Tahan Stok Pangan Saat Ramadan dan Lebaran
Pemerintah Ancam Polisikan Pengusaha yang Tahan Stok Pangan Saat Ramadan dan Lebaran

Ini dilakukan karena Pemerintah tidak ingin harga pangan membebani masyarakat saat bulan puasa.

Baca Selengkapnya
INFOGRAFIS: Konsumsi Pertalite dan Solar akan Dibatasi, Sosialisasi Awal Bulan Depan
INFOGRAFIS: Konsumsi Pertalite dan Solar akan Dibatasi, Sosialisasi Awal Bulan Depan

Selain pertimbangan mengurangi beban subsidi pada anggaran pemerintah, pembatasan dilakukan agar penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak bisa ditekan.

Baca Selengkapnya