Pemerintah India Paksa Warga Beli Bendera Jika Ingin Dapat Bantuan Sembako
Merdeka.com - Pemimpin oposisi India, Rahul Ghandi, menuding pemerintah memaksa warga penerima bantuan sembako untuk membeli bendera menjelang perayaan Hari Kemerdekaan. Jika menolak membeli bendera di toko-toko yang telah ditunjuk pemerintah untuk mengambil jatah bantuan, maka mereka tidak bisa mendapatkan sembako yang menjadi hak mereka.
Menurut Gandhi, dengan kebijakan tersebut semangat patriotik menjadi terlalu dipaksakan. India akan merayakan Hari Kemerdekaan ke-75 tahun pada Selasa (16/8) mendatang. Hal ini disampaikan setelah munculnya video viral yang menunjukkan seorang penjaga toko di negara bagian Haryana memarahi seorang pelanggan yang datang untuk mengambil bantuan gandum dan tidak mau membeli bendera.
"Ini perintah pemerintah dari atas," kata penjaga toko tersebut, dikutip dari The Guardian, Jumat (12/8).
-
Siapa yang berhak mendapatkan subsidi? 'Ini bukan angka yang kecil dan kita ingin memastikan bahwa ini jatuh kepada pihak-pihak yang tepat. Artinya ya memang mereka yang berhak untuk mendapatkan subsidi itulah yang sebetulnya seharusnya mendapatkan barang yang disubsidi tersebut,' ujar Isa.
-
Apa yang dibagikan ke warga? Pihak perusahaan ternyata mengizinkan warga mengambil susu tersebut.
-
Kenapa Pandawakarta membagikan sembako? 'Ramadhan ini kami ikhtiar bagikan ratusan paket sembako bagi masyarakat Jakarta', kata Puji Hartoyo Ketua Pandawakarta pada keterangan tertulisnya, Selasa (9/4).
-
Siapa yang memboikot produk? Sejumlah negara di Teluk dan negara mayoritas Islam memimpin dalam survei ini.
-
Kenapa Jokowi ingin hentikan penjualan bahan mentah? 'Karena pak Jokowi mengatakan kepada saya, 'mas Bowo mas Bowo Menhan tidak mungkin Indonesia makmur kalau kita jual bahan-bahan kita murah ke luar negeri,' ujar dia.
-
Bagaimana cara boikot produk? Mereka mengeluarkan deklarasi berupa instruksi atau 'Irsyadat Majelis Ulama Indonesia', di Gedung MUI Jakarta (10/03). Salah satu dari lima poin instruksi MUI itu secara tegas, 'Menyeru umat Islam agar mulai bulan Ramadan ini untuk tidak menggunakan lagi produk yang diproduksi oleh perusahaan yang terafiliasi Israel dan pendukungnya, seperti produk kebutuhan konsumsi sahur, berbuka puasa, dan barang hantaran Lebaran (hampers) maupun produk-produk lainnya.'*
"Saya diminta bos saya jangan memberi jatah (bantuan) kepada mereka yang menolak membeli bendera," lanjutnya.
Partai nasional Hindu, Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di tingkat nasional juga berkuasa di Haryana.
Gandhi mengatakan nasionalisme tidak bisa dijual.
"Di samping triwarna (bendera India), pemerintah BJP juga merendahkan harga diri warga miskin di negara kita," tulisnya di Facebook.
"Karena partai Modi (Perdana Menteri India Narendra Modi) menggunakan patriotisme sebagai bagian dari ideologinya, ia tidak melewatkan kesempatan untuk menghubungkan dirinya dengan peristiwa patriotik. Hal yang tersirat bahwa patriotisme ini adalah patriotisme Hindu," jelas pengamat, Parsa Ventakteshwar Rao Jr.
Tahun ini, Modi meluncurkan kampanye yang disebut Har Ghar Tiranga atau "satu bendera di setiap rumah", untuk menyambut hari kemerdekaan. Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah meminta masyarakat mengubah foto profil media sosial mereka dengan gambar bendera triwarna.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ternyata ini alasan minimarket hingga supermarket membatasi pembelian beras.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog menyampaikan bahwa beras yang didistribusikan Perum Bulog tidak terlibat dalam kegiatan politik apapun.
Baca SelengkapnyaTito akan mengecek secara langsung ke lapangan mengenai kebenaran informasi tersebut bersama kementerian/lembaga terkait.
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 Kg per keluarga, per bulan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaPembelian beras di ritel modern kini dibatasi maksimal 15 kg per transaksi.
Baca SelengkapnyaJika ada yang bermain maka akan langsung dicabut izinnya karena telah meresahkan masyarakat.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca SelengkapnyaASN dan warga mampu di Banyuwangi dilarang menggunakan elpiji 3 kilogram bersubsidi untuk memasak di rumah maupun untuk usaha
Baca SelengkapnyaMereka bahkan sampai rela berdesakan saat mengantre untuk membeli beras di bawah harga pasaran itu.
Baca SelengkapnyaIni dilakukan karena Pemerintah tidak ingin harga pangan membebani masyarakat saat bulan puasa.
Baca SelengkapnyaSelain pertimbangan mengurangi beban subsidi pada anggaran pemerintah, pembatasan dilakukan agar penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak bisa ditekan.
Baca Selengkapnya