Pemerintah Rumania menindas penyandang cacat dengan dekrit darurat

Merdeka.com - Kaum penyandang cacat di Rumania merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah setempat. Sebab, Kementerian Tenaga Kerja Rumania menerbitkan peraturan membikin mereka yang mengalami disabilitas terancam tidak mendapat pekerjaan.

Dilansir dari laman Associated Press, Selasa (22/8), Kementerian Tenaga Kerja Rumania menerbitkan dekrit darurat dianggap semakin memojokkan penyandang cacat. Yaitu perusahaan dengan pegawai lebih dari 50 diminta tidak perlu lagi merekrut atau mempertahankan, atau mempertahankan bagian khusus diisi karyawan difabel. Mereka berkeras bakal menerapkan aturan itu pada 1 September mendatang.

Persatuan penyandang cacat Rumania menyatakan kebijakan pemerintah bakal membikin banyak kaum difabel terancam dipecat dan menganggur. Maka dari itu mereka mendesak pemerintah membatalkan peraturan itu dengan berunjuk rasa di depan Kementerian Tenaga Kerja Rumania. Sekitar 200 orang penyandang cacat menuntut supaya aturan itu dicabut.

"Kami menolak dianggap tidak ada dan tidak penting. Apalagi diminta mematuhi dekrit yang bisa mengubah hidup kami," demikian pernyataan dibuat persatuan penyandang cacat Rumania.

Sayangnya, penduduk Rumania menganggap penyandang cacat sebagai aib yang mesti 'disingkirkan'. Pemerintah setempat juga memperlakukan mereka dengan buruk.

Dalam hasil penyelidikan jurnalis Sarah Spiller ditayangkan stasiun televisi Al Jazeera, terungkap bagaimana buruknya penanganan terhadap kaum difabel di Rumania oleh pemerintah. Para penyandang cacat biasanya dikirim ke panti khusus milik pemerintah, tetapi kondisinya sangat memprihatinkan. Mereka ditempatkan berjejal dalam sebuah ruangan. Beberapa dari mereka mengaku kerap dilecehkan, sedangkan ada juga yang mengaku disekap dan tidak pernah diperiksa dokter.

Kondisi bangunan panti juga menyedihkan. Banyak dari mereka akhirnya meregang nyawa di sana karena tidak diurus, atau malah dianiaya. Padahal, Rumania yang bergabung dengan Uni Eropa pada 2007 sudah meneken kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang bagaimana memperlakukan penyandang cacat.