Pemerintah Skotlandia bakal sahkan UU Anti-Kelaparan
Merdeka.com - Pemerintah Skotlandia saat ini sedang merencanakan pengesahan undang-undang anti-lapar untuk warganya. Dalam UU tersebut, dibeberkan 'hak untuk mendapatkan pangan’ bagi penduduknya.
Kebijakan ini pun mengundang evaluasi dari Kelompok Kerja Independen untuk Kekurangan Pangan. Menurut kelompok tersebut, dibuatnya undang-undang tersebut tidak lantas akan mengatasi kekurangan pangan yang dialami oleh penduduk. Karenanya, pemerintah dan badan publik lainnya harus memastikan akses yang aman dan terjangkau bagi penduduk untuk memperoleh makanan.
“Pemerintah Skotlandia harus mempersiapkan tantangan terkait bagaimana penerapan kebijakan dan pemanfaatan sumber daya ini akan terus berlangsung hingga akhir, dalam batas-batas kewenangan yang ada,” kata laporan yang diluncurkan kelompok tersebut, seperti dilansir dari laman the Independent, Jumat (18/11).
-
Bagaimana PAN ingin mencapai kedaulatan pangan? Zulhas mengatakan, sebenarnya kedaulatan pangan juga menjadi prioritas yang sedang dijalankan pemerintahan Joko Widodo. Presiden menyadari betul ancaman tersebut, sehingga meminta peningkatan produksi besar-besaran baik itu dari petani, korporasi dan BUMN.
-
Apa yang dilakukan Kementan untuk swasembada pangan? Kapolri mengaku optimis langkah tersebut dapat terealisasi mengingat Amran merupakan pakar yang mengerti dan tahu cara mewujudkannya.
-
Bagaimana Kemnaker ingin meningkatkan produksi pangan? Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk percepatan tanam, peningkatan produksi padi dan jagung melalui penyediaan benih dan alsintan, pupuk dan pestisida serta optimalisasi lahan rawa dan intensif bagi petugas lapangan.
-
Siapa yang menerima DAK pangan? Kabupaten Gunungkidul terpilih sebagai salah satu dari 49 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia yang diusulkan akan menerima dana alokasi khusus (DAK) tematik kawasan produksi pangan nasional 2025.
-
Apa yang dibagikan pemerintah? Secara keseluruhan tidak ada pernyataan bahwa pemerintah membagikan bansos melalui situs judi online.
-
Siapa yang terlibat dalam menjaga ketahanan pangan? “Untuk menjaga ketahanan pangan, penting melibatkan banyak pemangku kebijakan dari hulu hingga hilir,“ imbaunya, dikutip dari aman resmi Bappeda Jatim.
Langkah lain yang direkomendasikan kelompok tersebut dan diterima oleh pemerintah adalah memperkenalkan sistem untuk mengukur ketahanan pangan di Skotlandia. Tak hanya itu,kelompok tersebut menyerukan pemerintah Inggris untuk membantu mengurangi risiko sanksi dan keterlambatan dalam sistem kesejahteraan.
"Kami akan terus bekerja sama dengan badan individu dan membantu mengembangkan solusi berkelanjutan untuk mengatasi kekurangan pangan. Ini berarti tidak hanya memberikan orang kesempatan untuk mengakses makanan segar dan sehat, namun juga memberikan makanan ke masyarakat dan mengembangkan keterampilan baru, membantu mencapai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis makanan," ujar Sekretaris Kesetaraan Negara, Angela Constance. (mdk/che)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terkait dengan pelaksanaannya, Budi menyampaikan hal tersebut akan menjadi wewenang Badan Gizi Nasional dan para pihak terkait lainnya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi, menurut Dadan, menginginkan program ini tidak hanya terbatas pada anak sekolah tetapi juga mencakup budaya hidup sehat secara lebih luas.
Baca SelengkapnyaProgram makan bergizi gratis akan dimulai pada tahun 2025 secara bertahap.
Baca SelengkapnyaSaid mengatakan, tinggal dibahas kementerian mana yang akan mengelola anggaran tersebut.
Baca SelengkapnyaBansos sudah dilaksanakan melalui sejumlah program, seperti PKH hingga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Baca SelengkapnyaBantuan pangan sudah dimulai awal 2023 kemudian diperpanjang April hingga Juni 2024.
Baca SelengkapnyaProgram bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ini awalnya disalurkan sampai Maret 2024.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan mengatakan bahwa nilai anggaran program makan bergizi gratis (MBG) per porsi akan disesuaikan dengan kemampuan daerah.
Baca SelengkapnyaBapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGuna mendukung program ini, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 11 triliun.
Baca SelengkapnyaTim Prabowo membuka peluang penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengatakan belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis tersebut.
Baca Selengkapnya