Pemerintah tak mengiyakan desakan Turki tutup sekolah terkait Gulen
Merdeka.com - Kementerian Luar Negeri menyatakan sudah membaca desakan Kedutaan Besar Republik Turki untuk menutup sembilan sekolah terkait Gerakan Fethullah Gulen, terduga dalang kudeta militer gagal. Pemerintah RI menyatakan tidak bersedia bertindak gegabah atas permintaan tersebut.
Arrmanatha Nasir selaku juru bicara Kemenlu, mengatakan pemerintah Indonesia sebetulnya tidak tertarik terlibat aktif dalam wacana seputar situasi Turki selepas kudeta. "Indonesia tidak pernah ikut campur dengan masalah dalam negeri negara lain," ujarnya dalam pesan singkat yang diterima merdeka.com, Jumat (29/7).
Kemenlu sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait daftar sekolah yang dituding Kedubes Turki induk yayasannya dikelola oleh organisasi teroris. "Untuk mendapatkan kebenaran informasi yang disampaikan dan mengenai kerja sama apa saja yang dilakukan dengan Turki," imbuhnya.
-
Siapa yang menyatakan Indonesia netral? Pada tahun 1948, presiden pertama Indonesia, Ahmad Sukarno, menciptakan istilah 'bebas dan aktif' untuk menggambarkan kebijakan luar negeri negara ini.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang membuat pernyataan tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
-
Bagaimana TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas? Para Babinsa juga diminta untuk meningkatkan kerja sama dengan Bhabinkamtibmas Polri dan berbagai elemen masyarakat, sehingga elemen TNI hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat.
-
Apa yang dilakukan TNI dan Polri di Jateng untuk menjaga netralitas? Selain antisipasi gangguan keamanan, para Babinsa juga diminta untuk bersikap netral selama pemilu pilkada hingga pilpres.
-
Siapa yang memimpin delegasi Indonesia? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
Sembilan sekolah yang dipermasalahkan Kedubes Turki berada di bawah naungan Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association (PASIAD). Yayasan ini membuka sekolah sejak 1995, atas prakarsa pengusaha Turki untuk meningkatkan hubungan baik dengan Indonesia. Versi pemerintah Turki, induk yayasan itu dikendalikan Gerakan Hizmet, lembaga non-profit yang dikelola oleh Gulen.
Sekolah Kharisma bangsa jadi tertuduh Kedubes Turki (c) 2016 kemendikbud.go.id
Pihak yayasan menaungi sembilan sekolah swasta itu menyesalkan tudingan Kedubes Turki karena mengesankan sekolah-sekolah unggulan yang mereka kelola di enam provinsi sebagai lembaga radikal. Padahal, menurut yayasan, banyak pelajar di Kharisma Bangsa hingga Sekolah Kesatuan Bangsa memiliki prestasi mencolok, baik akademik maupun non-akademik.
"Kami tegaskan bahwa sekolah-sekolah kami tidak pernah mengajarkan kekerasan apalagi kegiatan yang mengarah kepada tindakan terorisme," seperti dikutip dari keterangan tertulis yayasan.
"Rilis Kedutaan Besar Republik Turki, merupakan fitnah keji yang jauh dari norma hukum serta etika dan dapat merusak citra sekolah-sekolah kami. "
Adapun Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Muhadjir Effendy mengaku baru mendengar kabar Kedutaan Besar Turki menuntut sembilan sekolah di Indonesia terkait Gerakan Gulen ditutup. Dia menilai desakan dari Turki itu harus dikaji dulu.
"Pasti kami akan cross check, akan komunikasikan secara bilateral dengan pemerintahan Turki juga," kata Muhadjir.
Ketika masih bernaung di bawah PASIAD, pihak yayasan mengklaim dukungan penuh diberikan oleh pemerintah Turki. Reccep Tayip Erdogan, saat itu masih menjabat perdana menteri, melawat ke Sekolah Teuku Nyak Arif Fatih Banda Aceh pada 2005. Sementara mantan Presiden Abdullah Gul berkunjung ke Sekolah Unggulan Kharisma Bangsa di Tangerang Selatan pada 2011.
Setelah hubungan Gulen dengan Partai Keadilan Pembangunan (AKP) bubar jalan pada 2013, semua lembaga pendidikan itu dikaitkan dengan terorisme. Sejak 1 November 2015, kerja sama sembilan sekolah itu dengan PASIAD berakhir.
Desakan pada pemerintah Indonesia ini merujuk Dekrit Presiden Erdogan yang diteken pada 23 Juli lalu. Atas dasar beleid tersebut, pemerintah Turki menutup 1.043 sekolah swasta, 1.229 yayasan, serta 15 universitas di seluruh negeri. Semua lembaga itu dilarang beroperasi karena didanai oleh Gerakan Gulen.
Kedubes Turki sekarang meminta Indonesia bersolidaritas untuk ikut menutup sekolah-sekolah PASIAD. "Langkah menutup sekolah-sekolah sejenis sudah dilakukan oleh negara-negara mitra Turki, di antaranya oleh Yordania, Azerbaijan, Somalia, dan Niger," tulis Kedubes Turki di situs resminya.
Berikut daftar lengkap sekolah yang diklaim pemerintah Turki didanai oleh Gerakan Gulen:
1) Pribadi Bilingual Boarding School, Depok
2) Pribadi Bilingual Boarding School, Bandung
3) Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School, Tangerang Selatan
4) Semesta Bilingual Boarding School, Semarang
5) Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School, Jogjakarta
6) Sragen Bilingual Boarding School, Sragen
7) Fatih Boy’s School, Aceh
8) Fatih Girl’s School, Aceh
9) Banua Bilingual Boarding School, Kalimantan Selatan
(mdk/ard)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca SelengkapnyaMenurut Menko Polhukam Mahfud MD, Indonesia berhak mengusir mereka
Baca SelengkapnyaTerkait masalah Laut China Selatan, pihak pemerintah China membantah pernyataan Kemenhan AS.
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah tak terlibat timses mana pun di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaIndonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (2/11).
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, Pilkada diserahkan pada junior di partai, ia menyatakan tak ada masalah siapapun terpilih di Pilkada.
Baca SelengkapnyaLuhut mempersilakan investor asing masuk Indonesia untuk terlibat dalam program transisi energi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres
Baca SelengkapnyaBerdasarkan pengalaman terjun dalam Operasi Seroja di Timor-Timur pada tahun 70an silam, Luhut menyadari sulit mengontrol masyarakat
Baca SelengkapnyaTerlebih, kata Ganjar, semua pihak juga ikut netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024.
Baca SelengkapnyaMegawati membebaskan Khofifah untuk menentukan pilhannya di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya