Pemerintahan Joe Biden Hentikan Sementara Penjualan Senjata ke Arab Saudi dan UEA
Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joe Biden menghentikan sementara penjualan senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) karena sedang melakukan kajian yang lebih luas atas kesepakatan bernilai miliaran dolar yang dibuat pemerintahan Trump. Demikian diungkapkan sumber yang mengetahui masalah ini kepada CNN pada Rabu.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengonfirmasi penundaan penjualan tersebut sedang dalam kajian.
"Untuk memastikan bahwa apa yang sedang dipertimbangkan adalah sesuatu yang memajukan tujuan strategis kami, dan memajukan kebijakan luar negeri kami," jelas Blinken, dikutip dari CNN, Kamis (28/1).
-
Apa yang ingin dihentikan oleh Presiden? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Apa yang dilakukan Biden untuk Israel? Sejak agresi brutal Israel di Gaza pada Oktober 2023, Biden dan tim kebijakan luar negerinya yang dipimpin Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah mengucurkan miliaran dolar bantuan dan menyetujui ratusan pengiriman senjata ke Israel.
-
Apa yang terjadi di Arab Saudi? Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan fenomena salju yang turun di tengah padang pasir di wilayah Al-Jaws di Arab Saudi.
-
Kenapa Joe Biden dikritik? Biden juga diserang beberapa anggota Partai Demokrat karena mendanai Israel dan mengabaikan genosida penjajah Israel terhadap warga Palestina di Gaza.
-
Kenapa Arab Saudi melakukan embargo minyak? Ini adalah balasan bagi AS yang selama perang Yom Kippur terus menerus mengirimkan senjata ke Israel untuk melawan negara-negara Arab.
-
Kenapa Jokowi ingin hentikan penjualan bahan mentah? 'Karena pak Jokowi mengatakan kepada saya, 'mas Bowo mas Bowo Menhan tidak mungkin Indonesia makmur kalau kita jual bahan-bahan kita murah ke luar negeri,' ujar dia.
Blinken tidak merujuk pada penjualan atau negara tertentu dalam pernyataannya, yang disampaikan dalam konferensi pers Departemen Luar Negeri pertamanya sebagai Menlu AS.
Langkah penundaan ini menandakan perubahan pendekatan pemerintahan Biden setelah pemerintahan Trump menyetujui penjualan besar-besaran dalam beberapa bulan terakhir masa jabatannya.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri sebelumnya menggambarkan penghentian sementara ini sebagai tindakan rutin pemerintah rutin dalam setiap masa transisi, dan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan tata kelola yang baik, serta memastikan penjualan senjata AS memenuhi tujuan strategis AS.
Pejabat ini juga tidak menyoroti negara tertentu dalam pernyataan mereka.
The Wall Street Journal pertama kali melaporkan tentang penghentian sementara penjualan senjata tersebut.
Anggota Kongres dari Demokrat mendukung langkah tersebut.
"Senjata yang kita jual ke Arab Saudi dan UEA telah digunakan untuk membunuh anak-anak sekolah, ditransfer ke milisi ekstremis, dan mengobarkan pertempuran senjata berbahaya di Timur Tengah," kata Senator Chris Murphy di Twitter.
"Ini langkah yang tepat. Sekarang saatnya mengatur ulang hubungan kita dengan sekutu Teluk."
Pada Selasa, anggota parlemen Demokrat mengirim surat ke Blinken, meminta untuk mencermati dan mengkaji ulang hubungan AS-Arab Saudi, dan salah satu permintaan mereka juga membekukan pengiriman senjata ke negara kerajaan tersebut.
Akhir tahun lalu, pemerintahan Trump mendorong sejumlah penjualan senjata bernilai tinggi ke Riyadh dan Abu Dhabi terkait dengan Perjanjian Abraham, kesepakatan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Pada 2019, Trump juga mengeluarkan deklarasi darurat untuk mempercepat penjualan senjata ke Arab Saudi dan UEA, menghindari penjegalan di Kongres.
Anggota parlemen menentang penjualan tersebut karena keterlibatan Arab Saudi dan UEA dalam konflik berdarah di Yaman yang telah menewaskan ribuan warga sipil, serta pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi oleh pejabat Saudi.
Investigasi CNN pada Februari 2019 menemukan, Arab Saudi dan UEA memberikan peralatan buatan AS kepada pejuang yang terkait dengan Al Qaidah, milisi garis keras Salafi, dan faksi-faksi pertempuran lainnya di Yaman, meskipun ada kesepakatan dengan Washington.
Selama sidang konfirmasinya di Senat, Blinken tidak berkomitmen untuk menghentikan pengiriman semua senjata ofensif ke Arab Saudi atau UEA, tetapi mengatakan pemerintahan Biden akan berhenti mendukung kampanye militer Saudi di Yaman.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman (MBS) mengancam akan memblokade Uni Emirat Arab. Ternyata ini pemicunya.
Baca SelengkapnyaJutaan warga Gaza terancam kelaparan karena Israel melarang truk bantuan masuk ke wilayah tersebut.
Baca SelengkapnyaDana tersebut dari RUU tambahan senilai USD 14,1 miliar (sekitar Rp224,8 triliun) yang disetujui oleh Kongres pada April.
Baca SelengkapnyaJoe Biden Sebut AS Tidak Akan Bantu Israel Balas Serangan Iran
Baca SelengkapnyaPresiden AS, Joe Biden, berkunjung ke Israel pada Rabu, menyampaikan dukungannya pada PM Benjamin Netanyahu dalam perang melawan Hamas di Jalur Gaza.
Baca SelengkapnyaPaket ini juga mencakup amunisi senjata ringan, ambulans, peralatan dan amunisi penghancur, serta suku cadang, peralatan medis.
Baca SelengkapnyaKTT tersebut membahas soal upaya gencatan senjata dalam konflik Israel-Palestina.
Baca SelengkapnyaSaudi Abaikan Normalisasi dengan Israel Imbas Gaza, Malah Perkuat Hubungan dengan AS
Baca SelengkapnyaSaudi, UEA dan 7 Negara Islam Lain Tolak Putus Hubungan dengan Israel
Baca SelengkapnyaPengaran MBS kembali menegaskan sikap Kerajaan Saudi dalam konflik Palestina-Israel.
Baca SelengkapnyaAS menyatakan siap pasang badan untuk Israel jika Iran membalas.
Baca SelengkapnyaPejabat-Pejabat Kemlu AS Mundur karena Kebijakan Joe Biden di Gaza
Baca Selengkapnya