Pemimpin Taliban Abdul Ghani Baradar Janjikan Pemerintahan Inklusif

Merdeka.com - Kepala kantor politik Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, mengatakan kepada Al Jazeera, pihaknya sedang dalam proses membentuk pemerintah inklusif setelah kelompoknya mengambil alih kekuasaan pada 15 Agustus lalu.

“Saya meyakinkan rakyat bahwa kami berusaha untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka, dan pemerintah akan bertanggung jawab kepada semua orang dan akan memberikan keamanan karena itu diperlukan untuk pembangunan ekonomi, tidak hanya di Afghanistan tetapi di seluruh dunia,” jelasnya dalam konferensi pers di Kabul, dikutip dari laman Al Jazeera, Senin (6/9).

Baradar menambahkan, keamanan diperlukan untuk memulai proyek-proyek ekonomi besar di negara itu.

“Jika kita mampu memberikan keamanan, kita akan mengatasi masalah lain, dan dari sini roda kemajuan akan dimulai,” ujarnya.

Pada Jumat, sumber-sumber di dalam Taliban mengungkapkan kepada Reuters, Baradar akan memimpin pemerintahan baru di Afghanistan, dengan Mullah Mohammad Yaqoob – putra mendiang pendiri Taliban Mullah Omar – dan Sher Mohammad Abbas Stanikzai mengambil peran senior.

Baradar menjabat sebagai wakil menteri pertahanan ketika Taliban terakhir memerintah Afghanistan antara tahun 1996 dan 2001. Setelah jatuhnya pemerintahan Taliban saat itu, Baradar menjabat sebagai komandan militer senior yang bertanggung jawab atas serangan terhadap pasukan koalisi, menurut pemberitahuan sanksi PBB.

Dia ditangkap dan dipenjarakan di Pakistan pada 2010. Setelah dibebaskan pada 2018, dia mengepalai kantor politik Taliban di Doha, menjadi salah satu tokoh paling menonjol dalam pembicaraan kelompok itu dengan Amerika Serikat dan penandatanganan perjanjian mereka di ibukota Qatar tersebut tahun lalu.

Rabu lalu, Stanikzai mengatakan kepada stasiun radio Pashtun BBC, perempuan diizinkan terus bekerja, tetapi kemungkinan tidak akan menduduki jabatan penting dalam pemerintahan.

Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid juga mengatakan kepada surat kabar Italia La Repubblica pekan ini, perempuan bisa bekerja sebagai perawat, di kepolisian atau sebagai asisten di kementerian, tetapi mengesampingkan bahwa akan ada menteri perempuan.

Komunitas internasional mendesak Taliban untuk menghormati hak-hak perempuan saat mengambil alih kekuasaan Afghanistan, karena banyak perempuan takut Taliban akan kembali menerapkan kebrutalan seperti 20 tahun lalu.