Pengadilan banding Malaysia larang kata Allah bagi umat Kristen
Merdeka.com - Pengadilan banding Malaysia akhirnya memenangkan permohonan pemerintah melarang penggunaan kata Allah dalam Alkitab. Ini sekaligus membatalkan putusan sebelumnya mengizinkan menggunakan sebutan itu bagi Tuhan.
Stasiun televisi ABC News melaporkan, Senin (14/10), Allah dalam bahasa Arab berarti Tuhan umum digunakan oleh siapa pun, namun pemerintah Malaysia bersikeras sebutan itu hanya bagi muslim lantaran khawatir penggunaannya bakal membingungkan umat Islam.
Agama ada di Malaysia seperti Kristen, Buddha, dan Hindu minoritas di Negeri Jiran sering mengeluhkan pemerintah melanggar konstitusi untuk menjalankan agama secara bebas. Namun pemerintah Malaysia menyangkal hal ini.
-
Siapa yang beralih keyakinan? Namun, kini, Rayn Wijaya telah mengikuti keyakinan yang sama dengan Ranty Maria.
-
Kenapa KJMU dihapus? Totalnya, ada 771 yang diperoleh dari pemadanan. Sehingga, data eksisting (KJMU) tahap 2 2023 sebanyak 19.042, maka masih tersisa 18.271 (penerima KJMU),
-
Siapa yang berhak menentukan ibadah diterima? Sebab, hanya Allah yang berhak menentukan amal ibadah mana yang layak diterima dan yang tidak.
-
Mengapa Kementerian Agama ditolak pada sidang PPKI 1945? Beberapa tokoh penting justru menolak usulan ini. Siapa saja? Ada Johannes Latuharhary yang mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendidikan. Rupanya usul tersebut didukung seorang wakil Islam dari Lampung, yaitu Abdul Abbas. Selain itu, Iwa Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama. Hanya saja, karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Penolakan juga datang dari tokoh pendidikan Taman Siswa, yaitu Ki Hadjar Dewantara. Beliau lebih suka urusan-urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri.
-
Siapa hakim MK yang berbeda pendapat? Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra berbeda pendatan (dissenting opinion) terhadap putusan batas usia capres-cawapres 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah untuk maju di Pemilu 2024.
-
Apa yang diklaim dihapus? Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dihapus pada Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
Sebelumnya pengadilan lebih rendah empat tahun lalu telah mengizinkan umat Kristen dan Katolik menggunakan kata Allah ini menimbukan serangkaian pembakaran dan aksi vandalisme di gereja-gereja di negara itu.
Hakim Muhammad Apandi Ali memimpin persidangan banding mengatakan penggunaan kata Allah bukan bagian dari praktik Kristen. "Keputusan kami tidak ada pelanggaran atas hak kosntitusional dalam larangan itu. Kami tidak menemukan alasan mengapa kata Allah digunakan dalam Alkitab dan edaran mingguan gereja. Jika diiinkan ini akan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat", ujarnya.
Pendeta Lawrence Andrew dari editor surat kabar Katolik mengaku kecewa atas keputusan ini. Rencananya mereka akan kembali mengajukan banding di pengadilan tinggi. (mdk/din)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahkamah Agung (MA) secara resmi melarang hakim mengizinkan atau mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2
Baca SelengkapnyaMUI melarang umat Islam mengucapkan salam lintas agama
Baca SelengkapnyaLarangan penulisan ucapan "Selamat Natal" pada produk makanan ini dikeluarkan pada 2020, namun dicabut pada Senin kemarin.
Baca SelengkapnyaPolemik pernikahan beda agama tengah menjadi isu hangat belakangan ini di Indonesia. Menanggapi hal itu, Iptu Benny memberikan mencerahan soal pernikahan beda a
Baca SelengkapnyaUU Adminduk itu digugat Raymond Kamil selaku pemohon I dan Indra Syahputra selaku pemohon II.
Baca SelengkapnyaJelang Pemilu, India Larang Sekolah Madrasah, Siswa Diminta Pindah ke Sekolah dan Ribuan Guru Terancam Menganggur
Baca SelengkapnyaDewan HAM PBB kemarin menyepakati adanya perbedaan resolusi soal kasus kebencian agama setelah terjadi insiden pembakaran kitab suci Alquran di Swedia.
Baca SelengkapnyaAnwar mengatakan dalam membuat keputusaan tidak hanya bertanggung jawab pada bangsa dan negara, namun juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa
Baca SelengkapnyaDewan HAM PBB kemarin menyetujui resolusi tentang kebencian agama setelah insiden pembakaran Alquran di Swedia bulan lalu
Baca SelengkapnyaPermohonan banding diajukan pada Selasa 27 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaArief mengingatka Indonesia memiliki ideologi Pancasila sehingga perkawinan sesama jenis tidak boleh dibairkan.
Baca SelengkapnyaJika keputusannya adalah diberhentikan tidak dengan hormat, maka ada peluang Anwar Usman mengajukan banding.
Baca Selengkapnya