Pengadilan Federal AS Dukung Kebijakan Trump Batasi Peran Transgender di Militer
Merdeka.com - Pengadilan banding federal Amerika Serikat memutuskan mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk membatasi orang-orang yang berpindah jenis kelamin atau transgender dari berkiprah di militer. Pengadilan Banding untuk Distrik of Columbia memutuskan hari Jumat 4 Januari 2019, bahwa hakim pengadilan yang lebih rendah salah karena menghalangi Pentagon mewujudkan rencananya membatasi transgender di militer.
Sebelumnya, hakim pengadilan rendah memutuskan, kebijakan Trump tampak telah melanggar hak konstitusional perekrutan dan anggota militer yang transgender. Namun, memihak pemerintah Trump, pengadilan banding federal mengatakan hari Jumat bahwa kebijakan militer itu "tampaknya tetap mengizinkan sebagian orang transgender untuk bertugas di militer".
Juga dikatakan, rencana itu bergantung pada "pertimbangan profesional pejabat militer yang tepat," demikian seperti dikutip dari VOA Indonesia, Senin (7/1).
-
Siapa yang digugat Trump? Gugatan yang diajukan oleh Trump Media di 24 Maret ditujukan kepada Andy Litinsky dan Wes Moss, dua mantan kontestan reality show Trump yang kemudian menjadi salah satu pendiri calon dari Partai Republik untuk perusahaan teknologi Presiden.
-
Apa yang terjadi pada Donald Trump? Mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump ditembak. Peristiwa tersebut terjadi kala Trump sedang kampanye Pilpres AS di depan pada pendukungnya di Butler, Pennsylvania, Amerika Serikat, pada Sabtu (14/7).
-
Kenapa mantan presiden Amerika Serikat dilindungi? Berdasarkan Undang-Undang Amerika, mantan Presiden, diberikan perlindungan seumur hidup.
-
Siapa yang berhak memilih? KPU sudah menentukan siapa saja yang bisa menjadi pemilih dalam pemilu.hal itu tertuang dalam peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagai berikut: 1. Genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
-
Siapa yang dipilih warga saat pemilu AS? Ketika warga AS memberikan suara dalam pemilihan presiden mendatang, mereka umumnya akan memilih salah satu dari dua kandidat presiden dan wakil presiden, serta memilih anggota elektor atau electoral.
-
Siapa yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu? Dengan adanya Pemilu, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam mengambil keputusan politik yang akan memengaruhi masa depan mereka.
Juru bicara Pentagon, Jessica Maxwell mengatakan kepada VOA bahwa Kementerian Pertahanan "senang atas keputusan pengadilan DC itu."
Putusan hari Jumat tidak akan memungkinkan Pentagon segera mengimplementasi kebijakannya, karena hakim lain memutuskan memblokir kebijakan pemerintah dalam kasus serupa.
Pada Maret 2018, Presiden Amerika Donald Trump telah mengeluarkan perintah yang melarang sebagian besar kaum transgender bertugas dalam angkatan bersenjata, kecuali dalam "kasus-kasus terbatas."
Pernyataan pada 24 Maret 2018 dari Gedung Putih itu mengatakan menteri pertahanan dan menteri keamanan dalam negeri "telah menyimpulkan bahwa penerimaan atau perpanjangan masa tugas perorangan yang mempunyai sejarah diagnosa gender dysphoria (orang yang mungkin memerlukan perawatan medis yang besar, termasuk melalui obat atau pembedahan), merupakan risiko besar bagi keampuhan militer dan jatuhnya korban jiwa."
"Gender dysphoria" didefinisikan sebagai perasaan yang tetap dan kuat seperti orang yang mempunyai jenis kelamin yang berlawanan dan tidak merasa nyaman dengan orang yang dianggap sesama jenisnya yang menimbulkan perasaan stress dan gangguan kejiwaan yang kuat.
Sumber: Liputan6.com
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggota TNI-Polri hingga pejabat negara bisa dipidana bila melanggar netralitas di Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaSebagian orang AS yang takut jika Trump kembali menjabat sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaMeski diperbolehkan, kata Mahfud, dipastikan posisi itu hanya untuk eselon 1 dan tidak boleh di bawahnya.
Baca SelengkapnyaDonald Trump kembali menarik perhatian publik setelah mengumumkan penunjukan Pam Bondi sebagai Jaksa Agung yang baru pada hari Kamis (21/11).
Baca SelengkapnyaMK mengeluarkan putusan mengubah syarat pencalonan dalam UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaMeski presiden mempunyai kewenangan, nantinya DPR disebutnya tetap akan melakukan pengawasan.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan Revisi (UU) Undang-undang TNI tidak akan menimbulkan dwifungsi.
Baca SelengkapnyaKresno juga mengungkapkan, jika perwira TNI bisa menjadi penasihat hukum dan beracara di Pengadilan. Hal ini harus berdasarkan dengan beberapa kualifikasi.
Baca SelengkapnyaPrajurit dan PNS TNI mulai sekarang tidak berfoto selfie dengan menggunakan simbol jari
Baca SelengkapnyaDonald Trump bersaing dengan Kamala Harris pada pemilihan presiden yang akan berlangsung November mendatang.
Baca SelengkapnyaBiden resmi mengumumkan mundur dari konstestasi Pilpres AS dan mendukung Kamala Harris. Dia beralasan, ingin fokus pada tugas-tugasnya di sisa masa jabatan.
Baca SelengkapnyaSaat Donald Trump dilantik sebagai Presiden AS untuk kedua kalinya, pemerintah Amerika Serikat dilaporkan membatalkan rencana pemblokiran TikTok.
Baca Selengkapnya