Pengungsi Rohingya diminta pastikan soal keamanan sebelum balik ke Myanmar

Merdeka.com - Lembaga bantuan pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok lain mendesak para pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk memikirkan kembali rencana repatriasi ke Myanmar. Hal itu disebabkan oleh belum adanya jaminan perlindungan yang akan diberikan kepada para pengungsi apabila tiba di negara asal mereka.

Seruan itu muncul ketika Bangladesh menunda pemulangan pengungsi Rohingya, yang belum resmi berkewarganegaraan Myanmar. Penundaan dilakukan karena proses penyusunan dan verifikasi daftar orang yang akan dikirim kembali belum lengkap.

"Yang terpenting adalah membuat mekanisme pemantauan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, untuk mereka yang kembali karena UNHCR saat ini tidak memiliki wewenang untuk bergerak bebas dan melakukan peran ini di sana," kata Kepala UNHCR, Filippo Grande di Jenewa, seperti dikutip laman Channel News Asia, Selasa (23/1).

"Saat ini isu-isu seperti masalah pemberian hak kewarganegaraan belum ditangani. Padahal pemulangan ini harus dilakukan dengan benar agar bisa berkelanjutan, dan agar mereka bisa hidup layak," tambahnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Hak Asasi Manusia yang merupakan organisasi non-pemerintah, mengatakan bahwa Bangladesh seharusnya menangguhkan rencana tersebut sepenuhnya.

"Repatriasi ini mengancam keamanan dan kesejahteraan para pengungsi," demikian keterangan Badan HAM tersebut.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Bangladesh dan Myanmar sepakat untuk menyelesaikan proses repatriasi secara sukarela terhadap pengungsi Rohingya dalam dua tahun. Myanmar sendiri telah mendirikan kamp pengungsian di dekat perbatasan Negara Bagian Rakhine untuk menyambut pengungsi kloter pertama.

Rencana tersebut memicu kekhawatiran para pengungsi Rohingya yang saat ini menetap di kamp-kamp pengungsian Bangladesh. Bahkan banyak orang berpendapat bahwa mereka kemungkinan besar akan dipaksa untuk dipulangkan meski tidak memiliki jaminan terkait keamanan mereka.