Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Perang Lahad Datu dan kebebasan pers di Malaysia

Perang Lahad Datu dan kebebasan pers di Malaysia Militer Malaysia di Sabah. ©2013 Merdeka.com/handout/PDRM

Merdeka.com - Perang memang tidak diinginkan oleh semua orang. Namun terkadang tindakan militer menjadi jalan akhir untuk menyelesaikan konflik lama atau sekadar bukti ketegasan sebuah negara.

Hal itulah yang terjadi Malaysia. Militer dan polisi negeri jiran ini megerahkan pasukan besar-besaran untuk menggempur penyusup Sulu yang konon yang berjumlah ratusan orang.

Namun dari kondisi tersebut, terbukalah bagaimana peranan media. Di Malaysia, media memang sangat dikekang oleh pemerintah. Hal ini pun ternyata berlaku bagi media asing yang meliput di sana.

Sejak Sabtu (9/3) merdeka.com sudah berada di Lahad Datu. Kota kecil di pinggir pantai yang letaknya di bibir pulau Kalimantan. Dari Lahad Datu lokasi perang yang terletak di Kampung Tanduo dan Tanjung Batu masih berjarak sekitar 130 Km.

Bagi media yang ingin meliput disediakan media center, letaknya di resort Felda Sahabat. Felda merupakan perkebunan kelapa sawit milik pemerintah Malaysia, seperti PTPN bila di Indonesia.

Resort Felda Sahabat dari Kota Lahad Datu berjarak sekitar 110 Km, namun tidak semua media asing bisa langsung mendatangi resort tersebut. Hanya media yang sudah mengantongi izin dari Jabatan Penerangan yang diperbolehkan masuk ke lokasi tersebut.

Jarak resort Felda Sahabat ke Kampung Tanduo dan Tanjung Batu sekitar 20-30 Km. Resort Felda Sahabat juga dijadikan base camp militer Malaysia saat operasi berlangsung.

Namun baru jarak 3 Km dari Lahad Datu menuju Felda, blokade polisi Malaysia sudah menghadang. Setiap kendaraan diberhentikan dan ditanya keperluan dan identitas. "Untuk apa ke Felda? Ada permit (izin) untuk Felda?" tanya polisi kepada merdeka.com, Sabtu pagi.

001 debby?20130308055720

Karena tanpa izin, akhirnya terpaksa kembali ke Lahad Datu. Izin sendiri baru diperoleh pada hari Senin (11/3) karena Sabtu-Minggu kantor pemerintah di Malaysia libur. Setelah mendapatkan izin, merdeka.com dan beberapa media asal Indonesia lainnya bisa lolos dari empat blokade polisi sepanjang perjalanan menuju Felda Sahabat. Dan tibalah kami di media center di Felda Sahabat setelah menempuh perjalanan dengan menyewa kendaraan.

Felda Sahabat sudah jadi base camp dua minggu terakhir sejak perang dengan Sulu pecah. Semua kamar di resort tersebut habis ditempati polisi.

Helikopter, panser dan beberapa kendaraan pelontar mortir diparkir di kawasan resort. Ruang pertemuan di dekat lobi resort disulap jadi media center lengkap dengan tempat jumpa pers atau sidang media dalam bahasa Malaysia.

Setelah mengisi buku tamu dengan menuliskan nama, asal media dan nomor telepon, kami pun diperkenankan masuk ke media center. Pihak kepolisian di pintu masuk lalu mengarahkan kami ke petugas penerangan agar diberi stiker besar bertuliskan MEDIA dan rompi berwarna hijau menyala seperti yang dikenakan polisi lalu lintas dengan tulisan besar di punggung, MEDIA.

"Kalau nak pigi kemane-mane pakai rompi itu, biar dikenali polis. Di sini kalau tak dikenal bisa ditembak, karena dikira penyusup. Stiker bisa ditempel di kaca depan kereta (mobil) supaya polis penjaga tahu kalian dari media," ujar seorang polisi menerangkan. Masuk media center, kami pun segera berbaur dengan kawan-kawan dari media setempat. Perkembangan terkini, up date korban, jadwal jumpa pers dan sebagainya kita tanya kepada kawan-kawan wartawan di media center.

Ternyata resort tersebut merupakan tempat terjauh bagi media meliput. Media hanya boleh sampai resort dan sejengkal pun tak bisa maju lagi apalagi mengikuti pasukan militer Malaysia yang sedang menggempur penyusup Sulu.

Hanya TV milik pemerintah Malaysia yang mempunyai hak eksklusif meliput operasi militer yang diberi nama Operasi Daulat tersebut secara langsung.

Militer Malaysia juga memberi pesan tertentu kepada media. Selembar kertas diberikan kepada media. Dalam selebaran tersebut, media diminta untuk tidak menggunakan istilah 'penceroboh' (penyusup) tetapi menggunakan istilah 'pengganas', selain itu media juga diminta tidak untuk menulis 'Sultan' karena itu sama saja mengiktiraf (mengakui) keberadaan Sultan Sulu.

"Ya nanti kau tanya saja sama pejabat sini, kenapa harus menggunakan kata 'pengganas' dan tidak boleh pakai kata 'sultan'. Kami tak bisa tanya-tanya itu, kalau tahu sendiri bagaimana posisi kami di sini. Kalau kami tanya macam-macam bisa... ya kau tahu sendirilah," ujar rekan wartawan dari Malaysia.

Meliput lokasi perang dari jarak dekat dan bisa langsung menyiarkan, memotret atau menuliskan dalam sebuah berita memang kepuasan tersendiri bagi wartawan, namun militer tentu punya hak untuk melarang demi keselamatan. Bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari wartawan, polisi atau militer mungkin akan jadi pihak yang paling disalahkan.

Itulah yang dilakukan Malaysia, akses media meliput ke lokasi perang sangat terbatas demi kebaikan bersama. Pemerintah Malaysia menerapkan standar keselamatan yang tinggi kepada para juru tinta tersebut. Tetapi mengapa harus mendikte media soal istilah yang boleh dan yang tidak dipakai?

Di kalangan wartawan juga beredar kabar pemerintah Malaysia mengusir wartawan sebuah media asing karena dinilai terlalu pro kepada penyusup Sulu. Namun hingga kini kabar tersebut belum terkonfirmasi. (mdk/tts)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
TNI Kembali Sebut KKB Papua sebagai OPM, Apakah Operasi Penindakan Bakal Ikut Berubah?
TNI Kembali Sebut KKB Papua sebagai OPM, Apakah Operasi Penindakan Bakal Ikut Berubah?

Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi meminta pemerintah satu sikap dalam melabeli penyebutan Kelompok bersenjata di Papua.

Baca Selengkapnya
Berbeda dengan TNI, Polri Tetap Pakai Istilah KKB
Berbeda dengan TNI, Polri Tetap Pakai Istilah KKB

"Polri tetap menyebut KKB,” kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz AKBO Bayu

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Blak-blakan Ganti Nama KKB Papua Jadi OPM: Tidak Ada Negara dalam Satu Negara
Panglima TNI Blak-blakan Ganti Nama KKB Papua Jadi OPM: Tidak Ada Negara dalam Satu Negara

Menurut Panglima TNI, aksi teror pihak separatis di Papua harus segera diberantas.

Baca Selengkapnya
Polisi Wanti-Wanti Konten Kreator soal UU ITE Buntut Galih Loss Ditangkap, Ini Isinya
Polisi Wanti-Wanti Konten Kreator soal UU ITE Buntut Galih Loss Ditangkap, Ini Isinya

Galih Loss ditangkap polisi karena konten bermuatan penistaan agama

Baca Selengkapnya
Kisah Pers Diberedel Habis pada Masa Soeharto
Kisah Pers Diberedel Habis pada Masa Soeharto

Sejumlah pers diberedel pada masa Orde Baru karena mengkritik pemerintah.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis

Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.

Baca Selengkapnya
Wakil Ketua MPR Desak Pemerintah Tindak Tegas OPM: Semakin Didiamkan Kedaulatan Negara Dipertaruhkan
Wakil Ketua MPR Desak Pemerintah Tindak Tegas OPM: Semakin Didiamkan Kedaulatan Negara Dipertaruhkan

Tewasnya Danramil Aradide merupakan insiden kesekian kalinya yang tidak hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga mencederai kedaulatan bangsa.

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran
Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran

Ninik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.

Baca Selengkapnya
CEK FAKTA: Tidak Benar Video Pulau Rempang Kembali Bentrok Usai Warga Tolak Digusur
CEK FAKTA: Tidak Benar Video Pulau Rempang Kembali Bentrok Usai Warga Tolak Digusur

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menyampaikan bahwa kondisi di Pulau Rempang sudah kondusif.

Baca Selengkapnya
Beda dengan TNI, Polri Tak Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM
Beda dengan TNI, Polri Tak Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM

Sampai saat ini, Polri masih menyebut kelompok kriminal di Papua sebagai KKB.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Minta Maaf Atas Pernyataannya soal Piting 'Karena Saya Orang Deso'
Panglima TNI Minta Maaf Atas Pernyataannya soal Piting 'Karena Saya Orang Deso'

Panglima Laksamana TNI Yudo Margono memberikan instruksi piting untuk prajuritnya. Hal itu disalahartikan oleh masyarakat hingga ia meminta maaf.

Baca Selengkapnya