Pesan Terselubung di Balik Gencarnya Korut Luncurkan Rudal di Awal Tahun

Merdeka.com - Korea Utara memulai tahun baru dengan mengadakan pertemuan Partai Buruh yang berkuasa di mana Amerika Serikat tidak banyak disinggung dalam pertemuan penting itu. Kesenyapan yang tidak menyenangkan itu tidak berlangsung lama.

Kim Jong Un telah meluncurkan enam rudal balistik dalam empat uji coba persenjataan sejak 5 Januari 2022. Pada Selasa, militer Korea Selatan mengonfirmasi Korea Utara telah menembakkan dua rudal jelajah dalam uji coba kelima pada tahun 2022.

Pesannya jelas: Pemimpin Korea Utara merasa diabaikan dan ingin mendorong pemerintahan Joe Biden untuk terlibat kembali dan memperhatikan negaranya yang sakit secara ekonomi.

Secara individual, uji coba tersebut mungkin tidak banyak — mereka melibatkan rudal yang telah diuji atau senjata yang masih dalam pengembangan. Tetapi secara bersama-sama, mereka memberi sinyal bahwa Kim berencana menggunakan 2022 untuk menyentak pemerintahan Biden dari tidur diplomatiknya.

Kim membutuhkan Washington untuk terlibat dengannya dalam konsesi perekonomian sehingga dia bisa memperbaiki perekonomian negaranya yang hancur. Selama bertahun-tahun, Kim mempelajari cara terbaik untuk menarik perhatian Presiden Amerika adalah dengan senjata. Dan waktu terbaik untuk melakukannya adalah ketika dunia sedang penuh ketidakstabilan.

Menurut buku pedoman tersebut, 2022 nampak seperti tahun yang menjanjikan.

China sibuk mempersiapkan Olimpiade Musim Dingin bulan depan. Korea Selatan akan menggelar pemilihan presiden baru pada Maret mendatang. Rusia diisyaratkan berpotensi menginvasi Ukraina, yang menggelisahkan pemerintahan Biden.

Selama rapat Politbiro pada Rabu lalu, Kim Jong Un mengatakan pemerintahannya mungkin sekali lagi akan mulai menguji coba rudal jarak jauh dan perangkat nuklir setelah menunda uji coba tersebut sebelum pertemuannya dengan Presiden Donal Trump pada 2018.

“Pada 2022, seruan untuk memainkan pedang diselingi oleh beberapa uji coba rudal besar,” jelas Lee Sung-yoon, seorang ahli Korea Utara di Fletcher School Universitas Tufts.

“Tujuan Kim adalah untuk merutinkan penerbangan rudal balistik jarak pendek sebagai fakta kehidupan tanpa dampak apa pun, setelah itu ia akan beralih ke provokasi yang lebih besar dengan melanjutkan uji coba rudal jarak menengah dan jarak jauh yang diselingi oleh uji coba nuklir, seperti yang dia lakukan di 2017," jelasnya, dikutip dari The New York Times, Selasa (25/1).

Tahun itu, Korea Utara menguji coba apa yang disebut bom hidrogen dan juga meluncurkan tiga rudal balistik antarbenua. Tahun itu pula Trump mulai berkuasa. Korea Selatan saat itu baru saja memakzulkan presidennya.

Rabu lalu adalah kedua kalinya Kim mengancam untuk mencabut moratorium uji coba rudal jarak jauh dan nuklir. Setelah diplomasinya dengan Trump berakhir tanpa sebuah perjanjian pada 2019, dia mengatakan dia tidak lagi merasa terikat oleh komitmen tersebut. Tapi dia tidak melakukan uji coba apapun setelahnya, dan negaranya segera terjebak ke dalam kekacauan karena pandemi virus corona.

Tahun ini juga menandai awal dekade kedua Kim berkuasa, dan sebuah kesempatan baginya untuk menegaskan kembali otoritasnya.

Sejak berkuasa, Kim fokus membangun persenjataan negaranya untuk memvalidasi kekuasaan dinasti keluarganya, menyebut senjata nuklinya "pedang berharga" yang melindungi Korea Utara dari invasi asing.

Meja perundingan

Selama pertemuan pada Rabu, Kim mendesak warganya merayakan hari kelahiran ayahnya ke-80 tahun, Kim Jong Il, pada Februari, juga hari ulang tahun ke-110 kakeknya, Kim Il Sung, pada April mendatang.

Di bawah kekuasaan kakek dan ayahnya, Korea Utara tampak terbuka untuk mengesampingkan ambisi nuklirnya. Tetapi harapan itu telah sirna di bawah Kim, yang dengan cepat memperluas program nuklir negaranya, bahkan ketika PBB menjatuhkan sanksi. Padahal Kim sering digambarkan di luar negeri sebagai pemimpin yang berpotensi mampu membuka negaranya yang terisolasi demi pembangunan ekonomi dan senjata nuklirnya bukanlah alat tawar menawar.

Namun Korea Utara menilai senjata nuklir itu sebagai alat untuk menyeret Washington ke meja perundingan. Dan dengan logika itu, semakin kuat persenjataan, maka Kim semakin berpengaruh.

"Dengan mempercanggih kemampuan nuklir dan sistem persenjataannya, Korea Utara sedang menunjukkan ke Amerika Serikat dan Korea Selatan bahwa seiring berjalannya waktu, harga yang harus mereka bayar semakin besar," jelas pengamat di Institut Strategi Keamanan Nasional di Seoul, Choi Yong-hwan, dalam sebuah jurnal kebijakan terbaru.

Namun nampaknya Korea Utara tidak menjadi prioritas internasional utama pemerintahan Biden. Washington belum mengambil langkah apapun untuk membujuk Kim, kecuali usulan pembicaraan "tanpa prasyarat", yang ditolak Korea Utara.

Washington tidak mengambil langkah untuk membujuk Kim, kecuali mengusulkan pembicaraan “tanpa prasyarat,” sebuah permohonan suam-suam kuku yang ditolak oleh Korea Utara.

Bantuan China

Namun Korea Utara belum melanjutkan uji coba rudal balistik antarbenua. Sebaliknya, Korea Utara fokus pada pengujian rudal yang dapat membawa apa yang disebutnya senjata nuklir “lebih kecil, lebih ringan, dan taktis”. Senjata semacam ini tidak menimbulkan ancaman langsung ke AS, tetapi dapat meningkatkan pengaruh Kim terhadap Washington karena menempatkan sekutu AS seperti Korea Selatan dan Jepang di bawah ancaman nuklir.

“Korea Utara berharap jika terus menunjukkan kemampuan nuklirnya tetapi membatasi mereka di Semenanjung Korea, itu tidak akan memperburuk opini publik di AS dan akan memperkuat suara di sana yang menyerukan kompromi,” tulis Cha Du-hyeogn dari Institut Asan untuk Studi Kebijakan yang berbasis di Seoul dalam sebuah jurnal baru-baru ini.

Agar strategi itu berhasil, Kim akan membutuhkan bantuan berkelanjutan dari China dalam menolak sanksi internasional baru. Tantangan ekonomi Korea Utara semakin dalam dua tahun lalu ketika menutup perbatasannya dengan China untuk memerangi pandemi. Bulan ini, Beijing mengkonfirmasi bahwa “melalui konsultasi persahabatan,” China dan Korea Utara membuka kembali perbatasan mereka untuk kereta barang.

“Waktu ini menunjukkan Beijing lebih dari sekadar terlibat dengan provokasi Pyongyang,” jelas Leif-Eric Easley, seorang profesor studi internasional di Ewha Womans University di Seoul.

“China mendukung Korea Utara secara ekonomi dan berkoordinasi dengannya secara militer.”