Petisi copot Yusron ramai, Kemlu sebut tak bisa asal pecat dubes
Merdeka.com - Petisi di situs Change.org yang menuntut Duta Besar RI untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, terus memanen dukungan. Kendati begitu, Kementerian Luar Negeri mengaku tidak bisa begitu saja memenuhi kemauan publik.
Juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir, mengatakan berdasarkan UU nomor 37 tahun 1999 tentang tugas dan fungsi dubes, ada beberapa tahapan untuk mencopot seorang diplomat yang melakukan kesalahan. "Termasuk proses evaluasi mereka. Itu sudah ada mekanisme sendiri," kata pria akrab disapa Tata saat ditemui di Jakarta, Senin (4/4).
Yusron, adik kanding pakar hukum tatanegara Yusril Ihza Mahendra, menyulut perdebatan akibat cuitan di Twitter. Lewat akun medsos itu, Dubes Yusron melontarkan kalimat berbau SARA kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
-
Kenapa Menkumham meminta jajarannya melakukan evaluasi? Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang,' sambungnya.
-
Apa yang akan dievaluasi Kemenhub? Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Nantinya, tim investigasi internal akan mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan.
-
Apa yang dibahas Kemnaker dengan Dubes RI untuk PEA? Keduanya membahas tindak lanjut kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia antara Kemnaker RI dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Emiratisasi (MOHRE) PEA.
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Siapa yang mengawasi kinerja Kemenkumham? Pada dasarnya, lanjut Yasonna, Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga masyarakat mengawasi kita, sekecil apapun gerak-gerik kita terus dipantau.
-
Gimana Kemensos menangani aduan masyarakat? 'Ini prestasi luar biasa, bukan WTP yang kami bangga. Tapi respon ibu sangat cepat. Jumat saya WA (Whatsapp) ibu, dan sabtu sudah salur,' katanya.
Lewat akun @YusronIhza_Mhd, dia menulis gaya pemerintahan Ahok arogan dan dapat menimbulkan kerusuhan atau kesenjangan sosial di kalangan masyarakat kecil dan etnis Tionghoa. "Jika sayang dengan etnis Cina yang baik, miskin, dan bisa lari ke luar negeri jika ada kerusuhan etnik, mohon Ahok tidak arogan dalam memerintah," tulis yusron pada 28 Maret lalu.
Petisi di change.org kini telah diteken 6.495 orang. Butuh 1.005 paraf lagi untuk membuat petisi itu bisa dikirim resmi kepada pemerintah RI.
DPR menyesalkan pernyataan Dubes Yusron tidak sesuai norma dan menyulut sentimen etnis. Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul, menuntut Yusron dicopot segera.
"Peryataannya sangat memalukan bangsa Indonesia dan melanggar HAM dan ideologi Pancasila," kata Ruhut.
Dimyati Natakusuma dari fraksi PPP juga menilai komentar Yusron tidak sesuai fungsi dan tugasnya sebagai Dubes dalam memanfaatkan akun medsos pribadi. "Jangan melanggar etika dengan mengeluarkan pernyataan berbau SARA seperti itu. Juga jangan kesannya mencampuri urusan politik Pilkada DKI," kata Dimyati.
Di lain pihak, kendati tidak ada rencana mencopot Yusron, Kemlu menjamin sudah ada teguran dari Jakarta terhadap sang dubes itu. "Kemlu secara reguler dan berkesinambungan mengingatkan pada Dubes, konjen dan konsul untuk memperhatikan dan melaksanakan tugas sesuai yang diminta pemeritah jadi fokus pada pelaksanaan tugas dan agar misinya berhasil," urai Tata.
Baca juga:Tak pantas seorang dubes hina Ahok pakai SARARuhut minta Jokowi copot Yusron sebagai Dubes karena hina AhokKemenlu soal Yusron hina Ahok: Dubes harus fokus tugas diplomatikMuncul petisi minta Dubes Yusron Mahendra dipecat karena hina Ahok
Tak kalah menarik:[Polling] Calon Gubernur favorit di Pilkada DKI 2017'Leonardo DiCaprio bisa saja dianggap musuh negara'7 Tips grooming 'anti-ribet' yang wajib diketahui setiap pria!Unik, 10 Produk ini justru terkenal setelah 'alih fungsi'5 Iklan billboard paling mengegerkan, berisi pornoaksi & kekejaman (mdk/ard)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPR Puan Maharani merespons pemecatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari terkait kasus asusila.
Baca SelengkapnyaDKPP sebelumnya merekomendasikan memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari akibat kasus asusila.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asy'ari sudah dipecat karena kasus asusila.
Baca SelengkapnyaMahfud meminta kepada KPU agar ke depan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.
Baca SelengkapnyaPuan juga menyoroti proses seleksi perlu dievaluasi mengingat sebelumnya juga ada kasus komisioner tersandung kasus hukum.
Baca SelengkapnyaMahfud Md menyoroti kualitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai ketua oleh DKPP RI terkait kasus asusila.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dipecat buntut kasus dugaan asusila.
Baca SelengkapnyaHasil rapat pleno putusan DKPP diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaPemanggilan itu dilakukan Komisi II DPR untuk meminta penjelasan atau mendengarkan langsung dari pihak DKPP terkait pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum.
Baca SelengkapnyaAugust berharap agar yang menjadi putusan DKPP terhadap Hasyim untuk bisa dihormati.
Baca SelengkapnyaDPR Ternyata Telah Peringatkan Hasyim Asy'ari Sebelum Dipecat karena Asusila
Baca SelengkapnyaDKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
Baca Selengkapnya