PM dipaksa Mundur, Erdogan makin tunjukkan watak diktator

Merdeka.com - Konflik politik di Turki menunjukkan masalah besar yang menjangkiti pucuk pimpinan Partai Keadilan dan Pembangunan. Presiden Recep Tayyip Erdogan rupanya tak lagi akur dengan bawahannya.

Terbukti kemudian pada Kamis (5/5) lalu Perdana Menteri Ahmet Davutoglu mengumumkan mundur dari posisisnya. Di Turki yang menerapkan sistem parlementer, Davutoglu sebetulnya lebih berperan menjalankan pemerintahan. Namun secara de facto Erdogan justru lebih berpengaruh. Erdogan juga secara terbuka ingin status presiden di negara itu diberi kekuasaan lebih.

Setelah mengikuti rapat komite eksekutif pusat AKP, Davutoglu mengatakan partai sepakat menggelar kongres luar biasa pada 22 Mei. Dia mengaku tidak akan menjalani sebuah mandat baru.

"Saya tidak berpikir saya akan menjadi kandidat dalam kongres partai selanjutannya melihat kodisi yang seperti ini," kata Davutoglu seperti dilansir Channel news Asia.

Davutoglu ternyata tak sepakat dengan atasannya. Sejak awal pekan ini sudah muncul kabar sang PM akan digeser karena menolak mengubah Turki menjadi republik, sepenuhnya dipimpin presiden.

Sumber dari sputniknews menyatakan Menteri Transportasi Binali Yildirim akan ditunjuk menjadi perdana menteri baru. Sosok Yildirim dianggap lebih patuh pada Erdogan.

Selain ambisi Erdogan mengubah konstitusi Turki, sumber perbedaan pendapat antara PM dan Presiden adalah soal menangani separatisme warga etnis Kurdi. Sang PM ingin negosiasi perdamaian dikedepankan. Namun Erdogan kabarnya memilih opsi operasi militer untuk menumpas gerakan Kurdi yang dicap teroris.

Represi politik semakin menguat di Turki selama tiga tahun terakhir. Kepolisian pada April lalu (mdk/ard)