PM Selandia Baru Tak Habis Pikir Mengapa AS Tak Perketat Aturan Kepemilikan Senjata

Merdeka.com - PM Selandia Baru Tak Habis Pikir Mengapa AS Tak Perketat Kepemilikan Senjata

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan dia tidak habis pikir mengapa Amerika Serikat tidak menerapkan aturan kepemilikan senjata yang lebih ketat setelah sejumlah penembakan massal terjadi.

Ardern mengomentari hal itu dalam wawancara dengan stasiun televisi CNN jelang pertemuan tingkat tinggi tentang ekstremisme daring di Paris, Prancis hari ini.

Dilansir dari laman CNN, Rabu (15/5), Ardern mengumumkan larangan penggunaan senjata semi otomatis ala militer, senapan serbu, dan magazin berkapasitas tinggi hanya beberapa hari setelah peristiwa penembakan massal di dua masjid di Kota Christchurch 15 Maret lalu yang menewaskan 51 orang.

Ardern menuturkan di Selandia Baru senjata punya tujuan praktis tapi itu bukan berarti orang dengan mudah punya akses ke senjata semi otomatis ala militer dan senapan serbu.

"Australia punya pengalaman insiden pembantaian massal dan mengubah undang-undang. Selandia Baru juga punya pengalaman dan mengubah undang-undang. Terus terang, saya tidak habis pikir dengan Amerika Serikat," kata dia.

Ardern kemudian menyampaikan seruan kepada perusahaan jejaring sosial besar di dunia untuk menghapus konten ekstremis setelah pelaku penembakan di Christchurch menyiarkan langsung serangan itu di Facebook hingga kemudian menyebar ke YouTube dan Twitter.

Ardern berada di Prancis bersama Presiden Emmanuel Macron untuk menandatangani kesepakatan yang diberi tajuk 'Seruan Christchurch' untuk meminta Facebook menguji perangkat lunak yang bisa mencegah konten kekerasan dan saling berbagi data lebih banyak dengan pemerintah untuk membantu memberantas materi buruk di dunia maya.

Ardern beralasan koordinasi global dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini. Penandatanganan Seruan Christchurch ini akan dilaksanakan para rapat para menteri dari tujuh negara pekan ini di Paris.

Perwakilan dari Facebook, Google, Microsoft, dan Twitter juga termasuk yang diundang untuk menghadiri KTT ini. Facebook, Google, dan Microsoft, berjanji mereka akan menandatangani kesepakatan itu. Twitter masih menolak berkomentar.

Sejumlah negara juga diharapkan akan menandatangani kesepakatan tak mengikat ini, termasuk Inggris, Kanada, Yordania, Senegal, Indonesia, Australia, Norwegia, dan Irlandia. Amerika Serikat yang selama ini selalu menolak kebijakan soal Internet ini karena khawatir mencederai kebebasan berekspresi menjadi negara yang tidak diharapkan akan menandatangani kesepakatan ini.