PNS di Kazakhstan dilarang membawa ponsel pintar saat bekerja
Merdeka.com - Sebuah aturan baru diisukan otoritas Kazakhstan. Mereka melarang pejabat pemerintah dan para tamu mereka menggunakan ponsel pintar di dalam gedung pemerintahan. Hal tersebut didasari atas alasan mencegahnya kebocoran dokumen sensitif kepada publik.
Tidak sebatas ponsel, tablet, jam pintar, dan segala peranti canggih harus dititipkan di pintu masuk. Aturan ini mulai diberlakukan 24 Maret mendatang.
"Meningkatnya frekuensi kasus dari informasi rahasia yang bocor ke publik melalui aplikasi Whatsapp," kutip sebuah memo tentang alasan rencana aturan tersebut, seperti dilaporkan Reuters, dilansir dari laman RT.com, Kamis (17/3).
-
Bagaimana data negara di Swedia bocor? International Business Machine (IBM), perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat memberikan sejumlah data kepada subkontraktor di Republik Ceko dan Serbia.
-
Apa isi hoaks tentang Kominfo? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Apa isi hoaks yang beredar? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Dimana hoaks tentang Kominfo beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Siapa yang mundur karena data negara bocor? Kejadian tersebut menyebabkan Presiden Sistem Pensiun Jepang, Toichiro Mizushima mengundurkan diri dari jabatannya.
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
Memo tersebut juga mengungkap bila pejabat publik harus menggunakan ponsel standar, tanpa kamera dan akses internet.
"Seluruh pejabat publik harus memberikan tablet dan ponsel pintar di pimtu masuk. Alat apa saja yang bisa menangkap gambar, video, merekam suara, memiliki koneksi internet adalah dilarang," ujar sebuah sumber di kantor pemerintah Kazakstan kepada Kantor Berita RIA Novosti.
Beberapa menteri Kazakstan membenarkan keaslian kutipan dokumen tersebut. Mereka menilai itu sebuah praktek normal yang diterapkan kalangan internasional.
"Hal itu sebuah praktek umum di banyak pemerintahan, Saya pikir itu normal, bukan diartikan kita tidak bisa menggunakan ponsel pintar lagi," kata Menteri Kesehatan dan Sosial Kazakstan, Tamara Duseynova kepada awak media.
Larangan penggunaan ponsel pintar juga dikonfirmasi Menteri Dalam Negeri. Bernada serupa, dia juga membenarkan bila pejabat pemerintahan diminta untuk menggunakan ponsel dalam fungsi standar.
Diketahui, dokumen negara umumnya sering bocor secara umum kepada media. Sebuah daftar baru-baru ini bocor adalah dekrit presiden kepada pemerintah yang meminta menteri menganalisis sesuatu yang tidak biasa. Dekrit tersebut bersifat pribadi, seperti revisi anggaran, atau video grafis terkait kasus pembunuhan, lapor Kantor Berita Kazakstan Tengri.
(mdk/ard)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Otoritas Ukraina melarang penggunaan Telegram di kalangan militer dan orang-orang yang berkaitan dengan keamanan nasional.
Baca SelengkapnyaHasto mengaku sempat berdebat dengan penyidik, karena ada yang bertentangan dengan aturan di dalam KUHAP.
Baca SelengkapnyaRossa diduga melanggar etik saat menyita ponsel dan buku catatan milik sekjen PDIP
Baca SelengkapnyaPungli Rutan KPK, Petugas Terima Duit 'Tutup Mata' Masukkan Ponsel dari Tahanan Tiap Bulan
Baca Selengkapnya"Tim Hukum DPP PDI Perjuangan akan melaporkan Rossa ke Polda Metro Jaya," kata Juru Bicara PDIP, Chico Hakim
Baca SelengkapnyaHasto mengaku sempat berdebat dengan penyidik karena ada yang bertentangan dengan aturan di dalam KUHAP.
Baca SelengkapnyaDalam pemeriksaan, penyidik menanyakan keberadaan alat komunikasi milik Hasto.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, dugaan pelanggaran yang dilakukan Rossa terjadi dalam dua peristiwa.
Baca SelengkapnyaPolisi menyita akun media sosial dan email dari Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono.
Baca SelengkapnyaKPK siap beradu bukti dengan staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Kusnadi yang melaporkan penyitaan handphonenya dan Hasto.
Baca SelengkapnyaKPK mempersilakan kubu Hasto mengajukan permohonan tersebut bila merasa terancam atas apa yang dilakukan penyidik.
Baca SelengkapnyaMenpan RB Azwar Anas telah menyiapkan sanksi bagi ASN tak netral selama Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya