Prancis Membara, Kerusuhan Dipicu Ketidakadilan

Merdeka.com - Kepulan asap membubung di sekitar Champs-Ellysees, Paris, Prancis, Sabtu lalu. Warga menggelar demo besar-besaran menolak kenaikan pajak bahan bakar hingga berujung bentrok dengan polisi. Sejumlah bangunan dan toko dirusak dan dibakar.

Demonstrasi ini dimulai sejak 17 November lalu ketika para sopir kendaraan mendukung gerakan 'rompi kuning' yang mengumpulkan lebih dari 280 ribu orang di seantero Prancis untuk menggelar unjuk rasa menolak kenaikan pajak bahan bakar. Presiden Prancis Emmanuel Macron awal tahun ini mengumumkan kenaikan pajak bahan bakar sebagai bagian dari rencana Prancis untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil tak terbarukan.

Kenaikan pajak ini akan membuat harga bahan bakar naik sebanyak 30 sen per galon dan akan terus meningkat hingga tahun depan. Saat ini harga bahan bakar minyak di Prancis sudah mencapai USD 7,06 per galon atau sekitar Rp 27.000 per liter.

Gerakan 'rompi kuning' memblokir jalan raya dan jalan tol, membakar mobil, dan bentrok dengan polisi.

Kerusuhan Sabtu lalu disebut-sebut sebagai yang terparah selama beberapa dekade. Sekitar 133 orang luka, termasuk aparat keamanan, dan 412 ditangkap. Kementerian Dalam Negeri mengatakan 37.000 petugas keamanan dikerahkan, ditambah 30.000 petugas pemadam kebakaran, dan 30.000 aparat dari kementerian untuk menangani unjuk rasa itu.

Namun kerusuhan kian menyebar ke seantero negeri.

'Pasukan rompi kuning' memblokir akses menuju 11 pusat pengisian bahan bakar Total, perusahaan energi Prancis, hingga menyebabkan 75 dari 2.2000 pom bensin mengalami kelangkaan. Pemerintah juga memperkirakan sejumlah toko dan restoran mengalami kerugian hingga 20-50 persen dari pendapat mereka sejak demo berlangsung.

demo bbm di prancis ©AFP

Jeff Lightfoot, pengamat Prancis dari lembaga peneliti Atlantic Council di Washington, Amerika Serikat, mengatakan ada dua alasan mengapa banyak rakyat Prancis tidak senang dengan Macron.

Yang pertama, dia tidak punya basis politik. Dia adalah teknokrat asal Paris yang memanfaatkan suara-suara tidak puas terhadap partai politik Prancis dan meraih kemenangan pada Mei 2017. Dia tidak mendapat sokongan memadai dari rakyat di luar perkotaan.

Rakyat memandang Macron adalah bagian dari elit yang tidak memahami bagaimana cara mereka hidup atau menurunnya kinerja industri tradisional yang menghantui kota kecil dan membatasi peluang mereka. Buat mereka Macron adalah presidennya orang kaya.

"Kami tinggal di balik gunung," kata Marco Pavan, 55 tahun, yang sudah menjadi sopir truk dan taksi di sekitar Besancon selama 30 tahun, seperti dikutip dari laman the Washington Post, Sabtu (1/12). "Tak ada bus atau kereta sebagai angkutan. Kami harus punya mobil."

Alasan kedua, apesnya bagi Macron adalah ekonomi Prancis kini sedang lemah.

Pertumbuhan ekonomi Prancis berjalan lambat. Hanya di beberapa kota besar seperti Paris saja pertumbuhan ekonomi berjalan mendingan. Di beberapa daerah yang terjadi sebaliknya. Warga di pelosok Prancis sangat bergantung dengan mobil sebagai angkutan dan itu yang menyebabkan mereka marah ketika harga BBM akan naik. Dengan kata lain, menurut sosiolog dan aktivis anti-kemiskinan, ada jurang pembangunan di perkotaan dan di daerah.

Benoit Coquard, pengamat dari Institut Nasional Penelitian Agronomi di Dijon mengatakan masalahnya juga ada standar ganda.

Yang jadi perdebatan adalah warga kelas menengah dan bawah di Prancis diminta untuk membayar sementara perusahaan besar dan orang kaya pajaknya diringankan, kata Coquard. Harga bahan bakar dan harga kebutuhan hidup naik di saat yang sama pemerintah memangkas pajak bagi orang kaya.

"Mengapa orang kecil yang harus membayar, sedangkan yang besar tidak?" kata Pavan. "Orang merasa tidak adil, dan entah ini akan sampai kapan."