Puluhan Ribu Warga Bangladesh Demo Tuntut Perdana Menteri Sheikh Hasina Mundur

Merdeka.com - Puluhan ribu pendukung partai oposisi utama Bangladesh turun ke jalan menggelar demonstrasi di Dhaka pada Sabtu (10/12). Mereka berdemonstrasi menentang pemerintahan Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina dan menuntut pemilu baru.

"Sheikh Hasina pencuri suara," teriak massa di lapangan olahraga Golapbagh, seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu (11/12).

Demo ini berlangsung beberapa hari setelah pasukan keamanan menyerbu kantor pusat Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) pada Selasa. Satu orang tewas dan belasan lainnya terluka dalam penggerebekan tersebut.

Unjuk rasa anti-pemerintah berlangsung di seluruh negeri dalam beberapa bulan terakhir, dipicu pemadaman listrik dan melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM). PM Hasina menolak seruan untuk mundur.

Petinggi BNP menyampaikan, sebanyak 200.000 orang ikut demo pada Sabtu. Sementara itu, jru bicara Kepolisian Metropolitan Dhaka, Faruq Ahmed membantah klaim itu dan mengatakan lokasi demo itu tidak bisa menampung lebih dari 30.000 orang.

"Tuntutan utama kami adalah Sheikh Hasina mundur dan parlemen dibubarkan dan biarkan pemerintah sementara yang netral turun tangan untuk mengadakan pemilihan yang bebas dan adil," jelas juru bicara BNP, Zahiruddin Swapan.

Pejabat BNP menuding pemerintah sengaja memicu mogoknya transportasi publik sehingga warga tidak bisa ikut demo.

Faruq Ahmed mengatakan demo berlangsung damai, tapi tim SWAT, unit kontra terorisme, dan regu anjing pemburu disiagakan. Polisi juga mendirikan pos pemeriksaan di jalan-jalan menuju kota dan meningkatkan pengamanan di sana.

Demo pada Sabtu berlangsung sehari setelah dua ketua BNP ditangkap atas dugaan menyulut kekerasan. Lebih dari 2.000 aktivis dan pendukung partai oposisi ditangkap sejak 30 November untuk mencegah mereka ikut demo.

Para pengamat independen melaporkan, dua pemilu terakhir dimanipulasi oleh pemerintah Hasina sehingga BNP kalah.

Pada Selasa, 15 kedutaan besar di Bangladesh mengeluarkan pernyataan bersama, menyerukan negara itu mengizinkan kebebasan berekspresi serta pemilu yang adil. Sehari setelahnya, PBB juga mengeluarkan seruan yang sama.