Putin Izinkan PBB Terlibat Evakusi Warga Sipil di Mariupol Ukraina

Merdeka.com - Presiden Rusia, Vladimir Putin menyetujui keterlibatan PBB dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dalam evakuasi warga sipil dari pabrik baja di Mariupol, Ukraina.

Putin bertemu dengan Sekjen PBB, Antoni Guterres di Moskow membahas situasi di pabrik baja Azovstal, Mariupol, di mana pasukan Ukraina bersembunyi setelah kota itu dikepung dan digempur pasukan Rusia.

"Pembahasan berikutnya akan dilakukan bersama Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB dan Kementerian Pertahanan Rusia," jelas juru bicara PBB, Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan Putin-Guterres, dikutip dari Al Jazeera, Rabu (27/4).

Pada Senin, Ukraina meminta PBB dan ICRC terlibat dalam evakuasi warga sipil dari Azovstal. Guterres juga dijadwalkan bertemu Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy pada Kamis di Kiev.

Putin sebelumnya pada Selasa menyampaikan kepada Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, tidak ada operasi militer berlangsung di Mariupol dan Kiev harus "bertanggung jawab" atas orang-orang yang berada di pabrik baja Azovstal.

Dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, Guterres mengatakan dia menawarkan "Grup Koneksi Kemanusiaan" terdiri dari Rusia, Ukraina, dan pejabat PBB. Tugas grup ini "untuk mencari peluang pembukaan koridor aman, disertai gencatan senjata lokal, dan menjamin efektifnya langkah tersebut."

Rusia mengumumkan kemenangan di Mariupol pada 21 April. Dan pada Senin, Rusia mengatakan akan membuka koridor evakuasi untuk warga sipil agar bisa meninggalkan pabrik baja tersebut, tapi Ukraina mengatakan tidak ada kesepakatan terkait koridor tersebut dan Rusia masih menyerang.

Negosiasi damai

Dalam pidato televisinya, Putin menyampaikan kepada Guterres dia masih berharap negosiasi untuk mengakhiri konflik.

"Terlepas dari fakta bahwa operasi militer masih berlangsung, kami masih berharap kita bisa mencapai kesepakatan di jalur diplomatik," kata Putin.

"Kita bernegosiasi, kita tidak menolak (perundingan)," lanjutnya.

Putin menekankan juru runding Rusia dan Ukraina berhasil mencapai serangkaian terobosan dalam perundingan yang berlangsung di Istanbul, Turki bulan lalu.

Namun, klaimnya, Ukraina berbalik arah dari kesepakatan sementara yang dicapai kedua belah pihak di Istanbul. Putin juga menyebut juru runding Ukraina mengubah sikapnya atas status Krimea dan separatis di Ukraina timur, mengusulkan masalah itu dibahas sendiri oleh presiden kedua negara.

Langkah itu, menurut Putin, mempersulit negosiasi selanjutnya.

Putin meminta Ukraina mengakui kedaulatan Rusia atas Krimea dan mengakui kemerdekaan wilayah Ukraina timur yang dikuasai separatis sebagai bagian perjanjian di masa depan untuk mengakhiri permusuhan.

Sementara itu, Presiden Ukraina menyatakan isu tersebut hanya bisa diputuskan melalui referendum di masa mendatang.