Follow
Raja Salman Pecat Direktur Keamanan Publik karena Diduga Terlibat Korupsi
Merdeka.com - Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz pada Selasa memerintahkan pemecatan Direktur Keamanan Publik, Jenderal Khaled al-Harbi.
Al-Harbi dipaksa pensiun sementara sembari dilakukan penyelidikan dugaan pelanggaran yang dia lakukan selama menjabat sebagai kepala keamanan publik, menurut dekrit resmi kerajaan yang diterbitkan di Biro Pers Saudi (SPA).
Dekrit kerajaan yang diterbitkan pada Selasa menyampaikan Al-Harbi melakukan “pelanggaran dengan tujuan untuk menyita uang rakyat untuk kepentingan pribadi” dan dia “diduga melakukan sejumlah kejahatan, termasuk pemalsuan, suap, dan penyalahgunaan jabatan dengan melibatkan 18 orang dari sektor publik dan swasta.”
-
Siapa yang pamit dari jabatannya? Momen perpisahan usai menjabat selama lima tahun dibagikan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.Pria yang kerap disapa Kang Uu ini terlihat melakukan kegiatan botram bareng warga di pedesaan Sukabumi, Jawa Barat.
-
Bagaimana Abraham Samad membuat koruptor jera? Menurut Samad, ada tiga cara untuk membuat koruptor jera. Pertama, hukuman yang berat. Kemudian yang kedua, melakukan pemiskinan. Ketiga, sanksi sosial.
-
Siapa yang memecat Menteri Pertahanan Israel? Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membuat keputusan mengejutkan dengan memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
-
Siapa yang dipecat dari pekerjaannya? Pada 19 September, bank tersebut mengumumkan pemutusan hubungan kerja Shi dan pengeluaran dirinya dari Partai Komunis China setelah dilakukan penyelidikan terkait masalah tersebut, menurut laporan dari media China, Securities Times.
-
Apa yang dilakukan Abdul Haris Nasution saat menjabat KSAD? Saat menjabat KSAD, Nasution bersama TB Simatupang, Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia memutuskan untuk mengadopsi kebijakan restrukturisasi dan reorganisasi di dalam tubuh ABRI. Tujuan reorganisasi ini untuk menciptakan tentara dengan lingkup kecil tetapi lebih modern dan profesional. Sistem ini turut didukung oleh Perdana Menteri Wilopo dan Menhan Sultan Hamengkubuwono IX.
Dilansir Al Arabiya, Rabu (8/9), Komisi Pemberantasan Korupsi Arab Saudi atau Nazaha diperkirakan akan merampungkan prosedur penyelidikan semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi Al-Harbi dan mereka yang terkait dengannya.
Sebelumnya pada hari itu, Nazaha mengumumkan pihaknya telah membuka 20 kasus dalam beberapa pekan terakhir, termasuk beberapa kasus yang melibatkan mantan pejabat keamanan di Kementerian Dalam Negeri dan Garda Nasional.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Abraham Samad, berkomentar terkait kabar Firli Bahuri diduga terlibat pemerasan terhadap tersangka korupsi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Baca Selengkapnya
Andi Rian menjelaskan pencopotan AKP EG setelah mendapatkan laporan terkait praktik judi sabung ayam
Baca Selengkapnya
" Ditambah perilaku individu pimpinan KPK, maka semakin rusaklah KPK, hancur sudah," Kata Abraham Samad
Baca Selengkapnya
Langkah cepat dilakukan usai Firli Bahuri ditetapkan menjadi tersangka atas kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya
Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi berat terhadap Firli Bahuri
Baca Selengkapnya
Kapolda Sulsel mengaku sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pencopotan
Baca Selengkapnya
Keppres itu diteken Jokowi pada Kamis, 28 Desember 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Baca Selengkapnya
Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Polda Metro Jaya.
Baca Selengkapnya
Dewas KPK mengatakan tidak ada hal yang meringankan dari Firli.
Baca Selengkapnya
Polisi perwira pertama itu telah dijebloskan ke Rutan Tanjung Gusta Medan.
Baca Selengkapnya
Desakan itu sesuai Pasal 32 ayat 2 UU KPK yang berbunyi 'dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatan'
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
Baca Selengkapnya