Rayakan Hari Kemerdekaan, PM India Bersikukuh Mengubah Kashmir

Merdeka.com - Perdana Menteri India Narendra Modi mempertahankan keputusan kontroversialnya untuk memblokir wilayah Kashmir. Hal tersebut dimuat dalam pidatonya di hari kemerdekaan India ke 72, Kamis (15/8).

Dalam pidato yang disampaikan langsung dari Benteng Merah Mughal-era, Modi mengatakan bahwa status otonomi khusus bagi Kashmir telah memicu gerakan separatisme dan membatasi hak perempuan. Dikatakan bahwa menurut aturan hukum Kashmir, hak waris seorang perempuan akan dicabut jika dia menikah dengan orang asing (di luar wilayah Kashmir).

"Aturan lama di Jammu, Kashmir dan Ladakh mendorong tindak korupsi, nepotisme, serta ketidakadilan dalam hak-hak perempuan, anak-anak, kaum Dalit, kelompok adat," kata Modi, seperti yang dikutip oleh The Associated Press atau AP News.

Pemblokiran wilayah Kashmir dilakukan India sejak 4 Agustus lalu, tepat sebelum pasal 370, tentang hak otonomi khusus bagi wilayah dengan mayoritas muslim itu resmi dicabut. Sejak pencabutan status otonomi khusus untuk wilayah Kashmir, sekitar empat juta penduduk Kashmir terisolasi selama 11 hari tanpa akses komunikasi.

Selain pencabutan hak otonomi khusus bagi Kashmir, India juga memisahkan Kashmir dan Jammu menjadi dua batas teritorial. Undang-undang baru yang diberlakukan India, memungkinkan siapa pun untuk membeli tanah di Kashmir. Hal ini membuat warga Kashmir khawatir jika demografi dan budaya di wilayahnya akan berubah. Kondisi tersebut dinilai sejumlah politisi, sama dengan pemukiman Israel di wilayah Palestina.

Protes terus dilakukan oleh warga Kashmir. Namun, menurut laporan the Associated Press pemerintahan Modi justru mendapat dukungan luas dari bagian lain di India.

Para pejabat kementerian luar negeri India mengklaim, kondisi Kashmir akan kembali stabil. Sebaliknya, berdasarkan pantauan kantor berita AP dan sejumlah media lain, Kashmir saat ini masih mengalami situasi yang buruk. Mulai dari tidak ada akses internet dan komunikasi, serta blokade baja dan kawat berduri yang memblokir jalanan.

Sementara itu, Modi berpendapat perubahan yang dilakukan India terhadap wilayah Kashmir akan menyumbang kontribusi lebih bagi pembangunan. Hal ini berkaitan dengan target India untuk menjadikan ekonomi negara menyentuh nilai USD 5 triliun dalam lima tahun ke depan.

"Dalam 70 tahun terakhir, ekonomi kami mencapai dua triliun dolar, tetapi dalam lima tahun terakhir, ekonomi kami bertambah satu triliun dolar. Ini membuat saya percaya diri untuk menjadikan ekonomi lima triliun dolar di tahun-tahun mendatang," ungkap Modi.

Perdana menteri yang diusung oleh Partai Bharatiya Janata itu juga mengumumkan pembentukan kepala staf pertahanan baru, guna mengoordinasikan operasi keamanan negara. Politisi yang partai nasionalis Hindu itu disebut tengah melakukan upaya merestrukturisasi sistem pemilihan India. Perombakan itu dilakukan Modi agar pemilihan umum dan parlemen dapat dilakukan serentak.

Reporter Magang: Anindya Wahyu Paramita (mdk/pan)