Reaksi berang China atas putusan pengadilan soal Laut China Selatan

Merdeka.com - Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda, dua hari lalu memutuskan China tak punya hak untuk mengklaim wilayah di perairan Laut China Selatan (LCS). Sebelumnya China sudah menyatakan tidak akan mengakui dan menerima putusan pengadilan tersebut.

Sehari setelah putusan itu dikeluarkan, China berjanji akan melakukan tindakan apa pun yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan mereka di LCS.

Filipina mengajukan tuntutan hukum terhadap China lantaran nelayan Negeri Tirai Bambu kerap menangkap ikan di perairan yang termasuk wilayah Filipina. China mengklaim nelayan mereka menangkap ikan di wilayah yang masih menjadi milik mereka. China bahkan mengklaim batas wilayah perairan dalam sembilan garis putus-putus di LCS (Nine Dashed Line). Padahal di perairan itu Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia, juga mengklaim punya wilayah. Demikianlah kasus ini menjadi sengketa di wilayah perairan kaya sumber daya alam dan salah satu jalur perdagangan terbesar di dunia.

Beijing kemarin menyatakan mereka punya hak untuk membangun wilayah pertahanan udara di LCS, seperti dilansir kantor berita Reuters, Rabu (13/7). Mereka menyebut klaim Filipina di LCS tidak berdasar dan merupakan bentuk niat buruk. Koran pemerintah juga kemarin mengatakan kapal nelayan mereka diserang oleh Filipina di sekitar Kepulauan Spratly di LCS.

Media pemerintah China menyebut keputusan pengadilan internasional itu sebagai 'boneka' dari kekuatan asing. Beijing sudah sering menuding Amerika Serikat sebagai dalang yang memperkeruh suasana di LCS.

"China akan melakukan hal apa saja yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan wilayah dan kepentingan serta hak kelautan," ujar koran pemerintah, People's Daily, di halaman depan kemarin.

Wakil Menteri Luar negeri Liu Zhenmin kemarin dalam jumpa pers di Beijing mengatakan, kedaulatan China di LCS tidak bisa dipengaruhi oleh keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional.

Liu menyatakan membangun zona pertahanan udara adalah bentuk reaksi China jika kedaulatan mereka di LCS terancam setelah terbitnya keputusan pengadilan internasional itu.

"Jika keamanan terancam, kami tentu berhak membangun zona pertahanan udara," kata Liu.

China sebelumnya sudah pernah membangun zona pertahanan udara di Laut China Timur pada 2013 sehingga Jepang dan AS protes.