Selandia Baru Putuskan Komunikasi dengan Myanmar, Larang Kunjungan Petinggi Militer

Merdeka.com - Selandia Baru memutus sementara semua komunikasi tingkat tinggi dengan Myanmar dan memberlakukan larangan kunjungan bagi pemimpin militer Myanmar menyusul kudeta pada 1 Februari lalu. Demikian disampaikan Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern pada Selasa.

Selandia Baru juga akan memastikan program bantuannya tidak akan mencakup proyek-proyek yang menguntungkan pemerintah militer.

"Pesan kuat kami adalah kami akan melakukan apa yang kami bisa dari sini di Selandia Baru dan salah satu hal yang akan kami lakukan adalah menangguhkan dialog tingkat tinggi itu dan memastikan dana apa pun yang kami berikan ke Myanmar tidak mendukung rezim militer dengan cara apapun," jelas Ardern dalam konferensi pers, dilansir Reuters, Selasa (9/2).

Dia menyebutkan, program bantuan Selandia Baru bernilai sekitar 42 juta dolar Selandia Baru atau sekitar USD 30 juta antara 2018 dan 2021.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta menyampaikan dalam pernyataan terpisah, negaranya tak mengakui legitimasi pemerintahan Myanmar yang dipimpin militer dan menyerukan militer segera membebaskan semua pemimpin politik yang ditahan dan mengembalikan pemerintahan sipil.

Mahuta mengatakan pemerintah juga setuju memberlakukan larangan kunjungan pemimpin militer Myanmar, yang akan berlaku resmi pekan depan.

Pemimpin Militer Myanmar berjanji menggelar pemilu baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenangnya, berusaha menenangkan pengunjuk rasa yang menentang kudeta yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinanAung San Suu Kyi.