Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sempat dukung, Duterte berbalik tolak perkawinan sejenis

Sempat dukung, Duterte berbalik tolak perkawinan sejenis Rodrigo Duterte. ©2016 REUTERS/Damir Sagolj

Merdeka.com - Sebelum menjadi Presiden Filipina, Rodrigo Duterte dikenal sebagai penganut anti-diskriminasi khususnya untuk urusan orientasi seksual seseorang. Bahkan, di masa kampanye dia sempat berkata akan mempertimbangkan untuk melegalkan perkawinan sesama jenis apabila diminta.

"Tidak ada hal yang patut dipermasalahkan dengan menjadi gay. Beberapa keluarga saya ada penganut homoseksual," kata Duterte saat ditanya pandangannya tentang LGBT pada 2015 lalu, seperti dilansir dari laman BBC, Selasa (21/3).

Namun kini, presiden kontroversial itu menarik kembali dukungan terhadap pernikahan sesama jenis di negaranya. Pertanyaan tersebut diungkapkan dalam pidatonya saat melakukan kunjungan resmi di Ibu Kota Nay Pyi Taw, Myanmar.

"Tidak ada ketentuan seseorang mau menjadi laki-laki atau perempuan. Itu tergantung budaya mereka. Tetapi hal itu tidak berlaku untuk kita. Kita penganut Katolik dan ada hukum perdata yang mengharuskan kita menikah dengan yang bukan sesama jenis," ujarnya seperti tercantum dalam transkip pidato diberikan kepada wartawan.

Pernyataan terkait LGBT diungkapkan Duterte merujuk kepada majalah Time yang baru-baru ini menerbitkan artikel tentang komunitas transgender di Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut juga Duterte memberikan kritik terhadap budaya Barat yang menurutnya telah menyebabkan kerusakan nilai-nilai di Filipina.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Duterte Tuding Ferdinand Marcos Jr Ingin Perpanjang Masa Jabatan sebagai Presiden Filipina
Duterte Tuding Ferdinand Marcos Jr Ingin Perpanjang Masa Jabatan sebagai Presiden Filipina

Duterte mengklaim penggantinya tersebut sedang merencanakan amandemen undang-undang untuk menghapus batas masa jabatan presiden.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud Soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak: Bisa Jadi Alasan Pemakzulan
TPN Ganjar-Mahfud Soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak: Bisa Jadi Alasan Pemakzulan

Menurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.

Baca Selengkapnya
Beda Sikap Jokowi pada 2 Putusan MK yang Berimbas ke Gibran & Kaesang
Beda Sikap Jokowi pada 2 Putusan MK yang Berimbas ke Gibran & Kaesang

Dua putusan MK tersebut memiliki efek langsung buat kedua putra Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
VIDEO: Alasan Keras PDIP Dulu Dukung Tapera Kini Tolak Iuran
VIDEO: Alasan Keras PDIP Dulu Dukung Tapera Kini Tolak Iuran

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto membeberkan alasan partainya menolak iuran Tapera

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Baca Selengkapnya
Singgung Sumpah Presiden, Megawati Sebut Penentang Putusan MK Bukan Orang Indonesia
Singgung Sumpah Presiden, Megawati Sebut Penentang Putusan MK Bukan Orang Indonesia

Megawati mengatakan, seharusnya putusan MK tidak dipertentangkan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Megawati Soal Pilkada Jakarta
VIDEO: Keras Megawati Soal Pilkada Jakarta "Ngapain Disuruh Dukung Anies, Mau Nurut Sama PDIP?"

Megawati mengatakan enggan mendukung Anies untuk maju di Pilkada Jakarta

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Istana Contohkan Megawati dan SBY Pernah Kampanye untuk Partai
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Istana Contohkan Megawati dan SBY Pernah Kampanye untuk Partai

Istana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.

Baca Selengkapnya
Beda dengan Luhut soal Wacana Dwi Kewarganegaraan bagi Diaspora, Menkumham Singgung Sumpah Pemuda
Beda dengan Luhut soal Wacana Dwi Kewarganegaraan bagi Diaspora, Menkumham Singgung Sumpah Pemuda

Menkumham Yasonna H Laoly merespon wacana dwi kewarganegaraan untuk diaspora yang tengah mencuat. Dia menyinggung isi Sumpah Pemuda.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto PDIP Sindir Jokowi Usai Sebut Presiden Boleh Kampaye: Sudah Diprediksi Lama
VIDEO: Hasto PDIP Sindir Jokowi Usai Sebut Presiden Boleh Kampaye: Sudah Diprediksi Lama

Hasto mengaku sedih atas penyataan Jokowi yang mendapat sentimen negatif dari masyarakat.

Baca Selengkapnya