Senat AS Tidak Temukan Bukti Kolusi Trump dan Rusia dalam Pilpres 2016
Merdeka.com - Komite Intelijen Senat Amerika Serikat (AS) tak menemukan bukti adanya konspirasi antara kampanye Donald Trump dengan Rusia sepanjang Pemilu Presiden AS pada 2016 lalu. Komite bipartisan, yang hampir rampung dalam penyelidikannya, tidak menemukan bukti Trump berkolusi dengan Rusia dan adanya tawaran bantuan atau keuntungan lainnya sebagai imbalan atas bantuan Rusia selama pemilihan.
Temuan ini dilaporkan NBC News, dilansir dari Sputnik News, Rabu (13/2). Sementara itu kubu partai Demokrat mengatakan ada serangkaian hubungan antara rekan Trump, termasuk anak-anaknya, dan sejumlah orang Rusia yang memberikan masukan saat masa kampanye agar Trump bersedia menerima bantuan dari pihak luar. Menurut laporan itu, Trump dan rekan-rekannya memiliki lebih dari 100 kontak dengan Rusia sebelum pelantikan presiden Januari 2017.
Para penyelidik Senat Demokrat mengatakan mereka mungkin membutuhkan enam atau tujuh bulan untuk menulis laporan akhir mereka.
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa kasus yang sedang diselidiki? Pemerasan itu berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan tahun 2021 yang tengah ditangani KPK.
-
Bagaimana KPK menemukan bukti korupsi? 'Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum,' kata Ali.
-
Siapa yang menemukan pelanggaran Pemilu 2024? Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menangani sebanyak 16 kasus pelanggaran pemilu yang tersebar di berbagai kabupaten/kota selama tahapan Pemilu 2024.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
Penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap Penasihat Khusus Robert Mueller soal dugaan campur tangan Rusia selama pemilu 2016 juga tidak menemukan bukti keterlibatan Trump secara langsung berkolusi dengan Rusia. Trump menghentikan penyelidikan terhadap Mueller dengan menyebut hal itu bermotif politik dan tidak menemukan bukti dalam dua tahun.
Rusia telah berulang kali membantah ikut campur dalam Pemilu AS, mengatakan tuduhan itu dibuat untuk alasan kekalahan lawan kampanye Trump serta membelokkan perhatian publik dari contoh-contoh nyata kecurangan pemilu dan korupsi.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelumnya FBI menuding ancaman bom di TPS saat pemilu presiden berasal dari Rusia.
Baca SelengkapnyaAnies-Cak Imin dalam dalilnya menuding penjabat kepala daerah ikut cawe-cawe dukung Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaDalam salah pertimbangannya, disebut Saldi membantah adanya komunikasi atau kesepakatan dengan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaHakim MK Arief Hidayat membacakan putusan yang menyebutkan bahwa tak terbukti adanya intervensi Presiden terkait penetapan capres-cawapres 2024.
Baca SelengkapnyaSehingga, permohonan yang disampaikan Anies-Muhaimin tak relevan.
Baca SelengkapnyaTudingan itu sebelumnya disampaikan Tim Hukum Nasional AMIN saat sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca SelengkapnyaDugaan intervensi yang dilakukan Jokowi untuk menguntungkan Prabowo-Gibran juga tidak beralasan secara hukum.
Baca SelengkapnyaMK tidak menemukan bukti dugaaan Joko Widodo (Jokowi) cawe-cawe terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSejumlah poin penting yang digugat Anies dan Ganjar akhirnya ditolak MK
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan Anies-Cak Imin terkait hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyerahkan kesimpulan terkait sengketa Pilpres 2024
Baca Selengkapnya