Seruan Mogok Kerja Menggema di Myanmar, Hari Ketiga Demo Besar-Besaran

Merdeka.com - Para penentang kudeta militer Myanmar hari ini menyerukan mogok kerja menyusul unjuk rasa puluhan ribu warga di akhir pekan kemarin yang menuntut pembebasan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Dilansir dari laman Reuters, Senin (8/2), demo damai yang berlangsung kemarin tercatat menjadi yang terbesar sejak Revolusi Jingga 2007 yang dipimpin oleh para biksu hingga mendorong terjadinya reformasi setelah kudeta 1 Februari.

"Para demonstran dari seluruh penjuru Yangon, bergabunglah dalam unjuk rasa damai," ujar aktivis Ei Thinzar Maung dalam unggahannya di Facebook menggunakan jaringan VPN karena penguasa junta militer memblokir akses ke jejaring sosial itu.

Lokasi dan waktunya akan diumumkan menyusul, kata mantan pemimpin mahasiswa itu yang kini menjadi sosok penggerak penentang penguasa junta militer.

Sejauh ini domo berlangsung damai, tidak seperti insiden protes 1988 dan 2007. Konvoi kendaraan militer terlihat melintas di jalanan Kota Yangon kemarin dan membuat cemas akan terjadinya kejadian serupa di masa lalu.

Reuters tidak bisa menghubungi pihak junta militer untuk meminta komentar atas demo ini dan stasiun televisi tidak menyiarkan kejadian ini.

Gerakan pembangkangan sipil

Pemerintahan militer memutus jaringan internet pada akhir pekan kemarin dan memicu kemarahan banyak warga.

Aktivis Maung Saungkha dan Thet Swe Win mengabarkan di laman Facebook mereka, polisi mencari keberadaan mereka di rumah tapi mereka tidak ada dan masih dalam keadaan bebas.

Seiring dengan demonstrasi di jalanan, gerakan pembangkangan sipil juga terjadi, dimulai dengan para dokter dan perawat serta guru dan pegawai negeri sipil.

"Kami meminta seluma pegawai pemerintah untuk tidak pergi bekerja mulai Senin," kata aktivis Min Ko Naing, mantan demonstran 1998.

Kudeta militer pekan lalu memicu kecaman dari dunia internasional. Dewan Keamanan PBB menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan sejumlah tahanan. Amerika Serikat juga mengumumkan akan menjatuhkan sanksi baru.

"Demonstran di Myanmar terus menginspirasi dunia dengan aksi mereka di seluruh negeri. Myanmar bangkit untuk membebaskan mereka yang ditahan dan menolak kediktatoran militer selamanya. Kami bersama kalian," kata Thomas Andrews, perwakilan khusus Myanmar di PBB dalam kicauannya di Twitter.