Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Setelah pensiun, pejabat China dilarang memeluk agama apapun

Setelah pensiun, pejabat China dilarang memeluk agama apapun Kongres Partai Komunis China Tahun 2012. ©2016 Merdeka.com/abc.net.au

Merdeka.com - Pemerintah China mengeluarkan edaran agar setiap anggota Partai Komunis tidak memeluk agama apapun bahkan setelah pensiun. Larangan ini termasuk untuk tidak terlibat kegiatan sekte keagamaan tertentu.

Departemen Urusan Internal Partai Komunis China menyatakan pembatasan hak beragama ini demi menjaga disiplin setiap anggota, termasuk yang sudah purna tugas. Hanya dengan mempertahankan atheisme, insan komunis diharapkan dapat berbakti sepenuhnya pada tugas-tugas serta kepentingan negara.

"Dalam aturan ini dijelaskan bahwa setelah pensiun, pejabat negara sekaligus anggota partai harus terus berjuang melawan sekte-sekte agama yang jahat," kata seorang sumber di pemerintahan yang tak disebut namanya kepada kantor berita Reuters, Jumat (5/2).

Orang lain juga bertanya?

Pemerintah China sangat mewaspadai pertumbuhan pemeluk agama di negara paling padat penduduk sedunia itu. Pemeluk Kristen dan Islam diawasi ketat. Demikian pula umat Buddha yang terlibat di organisasi seperti Falun Gong.

Salah satu poin dalam surat edaran ini menyinggung perlunya pejabat yang sudah pensiun tetap mengawasi praktik keagamaan etnis minoritas. Secara tidak langsung, umat muslim dari etnis Uighur menjadi sasaran pengawasan pemerintah pusat Beijing.

Awal tahun ini, Pemerintah China telah mengeluarkan surat edaran lain melarang anggota Partai Komunis percaya takhayul. Jenis-jenis takhayul dilarang keras oleh partai misalnya menyewa jasa peramal, meminta saran pakar feng shui, atau mempelajari tenaga dalam qigong.

"Bila pejabat masih sempat melakoni ritual-ritual terkait takhayul, dikhawatirkan mengganggu produktivitas, kerja-kerja, serta keteraturan dalam birokrasi," seperti tertulis dalam edaran tersebut.

Para pengamat internasional meyakini edaran Partai Komunis China ini hanyalah taktik lain Presiden Xi Jinping mengukuhkan kekuasaannya atas 88 juta anggota partai. Beberapa pejabat yang berpotensi menjadi rival sang presiden disingkirkan dengan alasan percaya takhayul atau memeluk agama tertentu.

(mdk/ard)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hidup Etnis 'Chindo' Pada Masa Soeharto
Hidup Etnis 'Chindo' Pada Masa Soeharto

Inpres Nomor 14 tahun 1967 bikin kehidupan etnis Tionghoa semakin terdesak.

Baca Selengkapnya
China Jadi Target Utama AS, Isu Agama Dipakai buat Campuri Urusan Dalam Negeri
China Jadi Target Utama AS, Isu Agama Dipakai buat Campuri Urusan Dalam Negeri

Laporan AS mengklaim ada genosida di Xinjiang dan pembatasan kegiatan keagamaan tertentu serta menunjukkan peningkatan "anti-Semitisme" secara daring.

Baca Selengkapnya
Pekerja di China Tak Bisa Pensiun, Ternyata Ini Penyebabnya
Pekerja di China Tak Bisa Pensiun, Ternyata Ini Penyebabnya

Demografis yang tidak seimbang memberikan tekanan besar bagi pemerintah untuk memberikan tunjangan.

Baca Selengkapnya
China Hancurkan Kubah dan Menara Masjid, Ternyata Alasannya Mengada-Ada
China Hancurkan Kubah dan Menara Masjid, Ternyata Alasannya Mengada-Ada

China menganggap kubah dan menara masjid sebagai bentuk pengaruh asing.

Baca Selengkapnya
Pesan untuk Prajurit TNI di Tahun Politik: Jarimu Harimaumu
Pesan untuk Prajurit TNI di Tahun Politik: Jarimu Harimaumu

Prajurit dan PNS TNI mulai sekarang tidak berfoto selfie dengan menggunakan simbol jari

Baca Selengkapnya
China Mengaku Belum Keluarkan Aturan Resmi Melarang Warganya Pakai iPhone
China Mengaku Belum Keluarkan Aturan Resmi Melarang Warganya Pakai iPhone

Sebelumnya China telah melarang para pejabatnya menggunakan iPhone. Alasannya keamanan siber.

Baca Selengkapnya
Putusan MK: Anggota Parpol Harus Mundur Minimal 5 Tahun Sebelum Jadi Jaksa Agung
Putusan MK: Anggota Parpol Harus Mundur Minimal 5 Tahun Sebelum Jadi Jaksa Agung

MK menyatakan, pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.

Baca Selengkapnya
Pesan Menag ke Umat Budha Jelang Pemilu: Agama Jangan Dijadikan Alat Politik dan Merebut Kekuasaan
Pesan Menag ke Umat Budha Jelang Pemilu: Agama Jangan Dijadikan Alat Politik dan Merebut Kekuasaan

Menag berpesan agar pelaksanaan Pemilu 2024 nanti bisa dilakukan dengan penuh riang gembira.

Baca Selengkapnya
Larangan Tegas Panglima TNI ke Prajurit di Pemilu 2024: Foto Pose Jari hingga Tanggapi Quick Count
Larangan Tegas Panglima TNI ke Prajurit di Pemilu 2024: Foto Pose Jari hingga Tanggapi Quick Count

Panglima TNI Yudo menyampaikan sebanyak 6 hal yang dilarang dilakukan prajurit selama Pemilu.

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah Silakan Pengurusnya Jadi Caleg: Tak Perlu Mundur Hanya Nonaktif Sementara
Muhammadiyah Silakan Pengurusnya Jadi Caleg: Tak Perlu Mundur Hanya Nonaktif Sementara

"Hanya nonaktif saja untuk periode waktu tertentu selama mereka kampanye,"

Baca Selengkapnya
Gara-Gara Ini, Pemerintah China Bisa Kehabisan Uang Pensiun di Tahun 2035
Gara-Gara Ini, Pemerintah China Bisa Kehabisan Uang Pensiun di Tahun 2035

Usia pensiun dinaikan di tengah jumlah populasi China yang terus turun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Godok Aturan Izin Pembangunan Rumah Ibadah Lewat FKUB, Ini Alasannya
Pemerintah Godok Aturan Izin Pembangunan Rumah Ibadah Lewat FKUB, Ini Alasannya

Kajian izin pendirian rumah ibadah itu diungkap Menko Polhukam Mahfud MD saat melakukan orasi kebangsaan di Universitas Budhi Dharma Tangerang.

Baca Selengkapnya