Sipil vs Militer di Sudan, Bisakah Tercapai Kesepakatan?

Merdeka.com - Butuh waktu empat bulan bagi rakyat Sudan untuk berunjuk rasa di seantero negeri sampai akhirnya militer mengambil alih dan melengserkan kekuasaan Presiden Umar al-Bashir yang sudah berkuasa selama 30 tahun.

Tapi setelah itu hanya butuh waktu 24 jam bagi rakyat Sudan untuk melengserkan pengganti Bashir. Wakil Presiden Pertama sekaligus Menteri Pertahanan Ahmad Awad Ibn Auf mengambil alih kekuasaan menyatakan negara dalam keadaan darurat selama tiga bulan ke depan. Selain itu Auf juga mengumumkan konstitusi Sudan ditangguhkan dan membentuk dewan militer transisi yang akan memimpin negara selama dua tahun. Pemilihan umum akan dilaksanakan setelah masa transisi berakhir, kata Auf.

Tapi tak berselang lama, Jumat malam lalu Auf akhirnya menunjuk Letnan Jenderal Abdulfattah al-Burhan untuk memimpin Dewan Militer, badan yang memimpin negara sementara setelah Bashir digulingkan sehari sebelumnya. Burhan menjadi pemimpin Sudan ketiga hanya dalam beberapa hari.

Dilansir dari laman Aljazeera, Senin (15/4), mundurnya Auf kembali disambut suka cita rakyat Sudan di Ibu Kota Khartoum yang menolak kepemimpinan militer. Mereka tidak mau militer menerapkan jam malam dan mengepung markas militer dan kediaman presiden.

"Jatuh lagi, jatuh lagi," teriak pendemo mendengar pengumuman Ibn Auf mundur. Mereka menyebut kepemimpinan militer selama masa transisi dua tahun hanyalah lelucon yang merampok 'revolusi' mereka.

Sabtu malam, dalam pidato pertamanya yang disiarkan televisi, Burhan menyampaikan pesan yang lebih damai kepada rakyat.

Aturan jam malam akan segera diakhiri, para pendemo yang ditangkap akan dibebaskan dan dia berjanji akan menumpas habis sisa-sisa rezim.

Kepala Dewan Militer yang baru yang diyakini populer di kalangan pejabat tinggi militer juga mengatakan proses transisi dari militer ke pemerintahan sipil bisa berjalan selama dua tahun. Namun dia juga menyerukan dialog dengan partai politik dan kelompok masyarakat.

Janji itu disambut baik oleh para demonstran yang menginginkan reformasi dan pemberian ruang politik bagi masyarakat serta mendukung tokoh-tokoh sipil untuk masuk dalam jajaran pemerintahan transisi.

"Yang dikatakan Burhan itu semua benar," kata Dallia Abdulmunim, pendemo di Khartoum. "Setelah 30 tahun, mustahil untuk menyerahkan kepemimpinan kepada pemerintahan sipil begitu saja. Koalisi antara dua pihak ini tampaknya adalah pilihan terbaik bagi kita semua. Mereka akan saling mengawasi."

Direktur penelitian di Pusat Afrika untuk Studi Strategis, Joseph Siegle, mengatakan ada peluang bagus bagi pendemo dan pemimpin militer untuk mencapai kesepakatan.

"Militer paham mereka menghadapi oposisi yang besar jika tetap ingin berkuasa. Ini akan membuat mereka sulit untuk memerintah," kata dia.

"Terlebih lagi Sudan menghadapi krisis ekonomi yang membutuhkan ahli teknis dan dukungan dari lembaga keuangan internasional. Kedua isu ini tidak akan bisa diatasi jika pemerintahan sipil yang didukung suara populer tidak terbentuk."