Suu Kyi dianggap abaikan kritik soal Rohingya, 12 peraih Nobel surati DK PBB

Merdeka.com - Kritik dan kecaman dari sejumlah peraih penghargaan Nobel Perdamaian kepada Penasihat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, karena dianggap tidak melakukan apapun terkait pembantaian etnis minoritas muslim Rohingya nampaknya tidak mempan. Akhirnya, mereka memilih menyurati Dewan Keamanan PBB buat mencari jalan keluar mengakhiri krisis kemanusiaan itu.

Dilansir dari laman CNN, Kamis (14/9), surat itu diteken oleh sepuluh peraih Nobel Perdamaian, termasuk Malala Yousafzai dan pemuka Katolik dari Afrika Selatan, Desmond Tutu. Dua peraih Nobel di bidang fisiologi dan obat-obatan, serta pengusaha Inggris, Richard Branson, dan aktor Amerika Serikat, Forest Whitaker, juga ikut menandatangani surat itu.

"Dunia cemas menunggu peran Dewan Keamanan PBB buat menyudahi bencana kemanusiaan ini dan membangun perdamaian di wilayah itu," demikian kutipan dalam surat itu.

Para peraih Nobel dan tokoh masyarakat itu menekankan PBB harus bersikap tegas buat mengakhiri aksi kekerasan terhadap orang Rohingya. Mereka juga mendesak pemerintah Myanmar berpikir ulang tentang bantuan dan dukungan finansial bisa saja berubah, tergantung dari kebijakan mereka terhadap orang Rohingya.

Di dalam surat itu, sejumlah tokoh juga mendesak DK PBB memaksa pemerintah Myanmar melaksanakan rekomendasi sudah dibuat oleh Komisi Penasihat Rohingya dibentuk tahun lalu. Yakni pertama Myanmar harus mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara dan memberikan mereka identitas kewarganegaraan. Kemudian membolehkan pemantau asing masuk ke wilayah konflik, lantas menerima kembali orang Rohingya yang mengungsi, membangun pemukiman di Myanmar buat para pengungsi dengan anggaran dari PBB, serta menjamin kebebasan berpolitik.

"Propaganda yang memantik kebencian dan kekerasan, terutama dilakukan pemerintah Myanmar terhadap orang Rohingya harus dihentikan. Aturan dan kebijakan yang diskriminatif juga mesti dihapus," lanjut pernyataan dalam surat itu.

Etnis Rohingya dianggap sebagai kaum mengalami persekusi paling parah di dunia. Sejak 1980, pemerintah dan penduduk Myanmar mayoritas Buddha menolak mengakui mereka sebagai warga negara lantaran dianggap sebagai pendatang gelap dari Bangladesh. Namun, Bangladesh menyatakan Rohingya adalah warga Myanmar. Padahal di masa penjajahan Inggris dan kemerdekaan Myanmar pada 1948, orang Rohingya diakui sebagai warga negara.

Kekerasan belakangan terjadi di Rakhine dipicu serangan Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) ke pos penjagaan perbatasan pada 25 Agustus. Dalam insiden itu, 12 orang tewas.

Pemerintah Myanmar bereaksi dengan mengirim ribuan pasukan bersenjata lengkap dengan dalih operasi militer memburu teroris. Namun, menurut laporan relawan, tentara Myanmar diduga melakukan pembantaian dan pengusiran etnis Rohingya. Seluruh perkampungan orang Rohingya yang ada dijarah dan dibakar.

Di sisi lain, sikap diam mantan pejuang kemanusiaan dan demokrasi kini didapuk menjadi Penasihat Negara, Aung San Suu Kyi, terhadap etnis Rohingya juga dikritik. Padahal di masa lalu, Suu Kyi begitu lantang menyuarakan perlawanan terhadap rezim militer, hingga dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian pada 1991. Melihat sikapnya yang seperti mengabaikan orang Rohingya, sudah 405 ribu orang mendesak supaya penghargaan itu ditarik kembali dari Suu Kyi.

Myanmar sejak akhir 1980-an mendapat sanksi dari PBB karena kekejaman rezim Junta Militer. Namun, sebagian sanksi itu sudah dicabut karena mereka mulai menurut dengan membuka ruang bagi kalangan sipil berpolitik dan menjalankan pemerintahan.

Pekan ini anggota DK PBB bakal bertemu membahas krisis Rohingya. Namun, China sebagai negara memiliki hak veto nampaknya condong membela tindakan Myanmar. Sebab, keduanya merupakan mitra dagang. (mdk/ary)