Suu Kyi tolak penyelidikan PBB soal kekerasan terhadap Rohingya

Merdeka.com - Tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi dikabarkan marah saat Uni Eropa memutuskan untuk mendukung investigasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait penderitaan rakyat Muslim Rohingya di negaranya.

PBB memang membentuk satu misi internasional untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar kepada warga Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Namun, Suu Kyi dengan keras membantah telah terjadi pembantaian di negaranya dan menentang penyelidikan tersebut.

Dalam sebuah konferensi, diplomat tertinggi Uni Eropa, Federica Mogherini, mengatakan bahwa resolusi yang dicetuskan Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mengungkap kekerasan terhadap rakyat Rohingya telah disepakati. Atas dasar itu, badan HAM PBB akan melaksanakan misi pencarian fakta ke Negara Bagian Rakhine meski Suu Kyi merasa keberatan.

"Misi pencarian fakta berfokus pada penegasan tentang suatu kebenaran masa lalu di tempat itu. Dan kami yakin bisa berkontribusi untuk membangun fakta tersebut dengan dewan hak asasi manusia PBB," kata Mogherini, seperti dilansir dari laman Independent, Kamis (4/5).

Tak hanya Uni Eropa, resolusi yang diadopsi dewan HAM PBB tersebut juga didukung oleh negara-negara lain termasuk Amerika Serikat.

Meski demikian, Suu Kyi tetap berkeras untuk mempertahankan keyakinan bahwa tidak ada penindasan yang telah dilakukan pasukan keamanan di negaranya.

"Kami melepaskan diri dari resolusi karena kamu menganggap resolusi itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan," ujar Suu Kyi.

Penindasan terhadap muslim Rohingya terungkap setelah ada banyak pengakuan dari warga yang menetap di Negara Bagian Rakhine. Mereka yang mengalami kekerasan berusaha melarikan diri ke beberapa negara di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia.

PBB sendiri telah melakukan wawancara kepada 220 dari 75.000 warga Rohingya yang telah melarikan diri ke Bangladesh sejak Oktober lalu. Mereka mengaku bahwa pasukan keamanan melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan terhadap wanita dan anak-anak di bawah sebuah misi yang disebut pembersihan etnis.

Citra satelit juga menunjukkan bagaimana desa-desa warga muslim di wilayah itu telah dibakar habis oleh pasukan keamanan hingga mereka tidak lagi memiliki tempat bermukim.