Taiwan Kecam Kediktatoran China dalam Perayaan ke-70 Partai Komunis

Merdeka.com - Dalam pidatonya di Hari Nasional ke-70 Partai Komunis China kemarin, Presiden Xi Jinping mengatakan akan menyatukan Taiwan dengan Negeri Tirai Bambu. Pernyataan itu kontan menuai kecaman dari Taiwan.

Dalam naskah pidato kenegaraan untuk merayakan HUT ke-70 Republik Rakyat China, Presiden Xi mengatakan bahwa pemerintah pusat akan "memajukan pembangunan hubungan lintas-selat secara damai, mempersatukan seluruh negara dan terus berusaha untuk memajukan penyatuan penuh negara kita," demikian seperti dikutip dari CNBC, Selasa (1/10).

Hubungan lintas-selat atau cross-strait relation, merupakan definisi relasi antara China dengan Taiwan --yang mendeklarasikan diri sebagai negara dengan pemerintahan terpisah dari Beijing menyusul perang saudara antara Partai Komunis dengan Partai Kuomintang.

Kuomintang kalah, melarikan diri ke Pulau Formosa yang terpisah dari China daratan pada sebuah selat. Kala itu, Kuomintang masih mendeklarasikan diri sebagai pemimpin sah seluruh wilayah China.

Urgensi perang terbuka dengan Partai Komunis China semakin meluntur pada tahun-tahun berikutnya, hingga akhirnya Kuomintang membentuk pemerintahan negara Republik China (RoC) atau Taiwan dewasa ini.

Sementara Partai Komunis China yang keluar sebagai pemenang dalam perang, memerintah China daratan dengan beribukota di Beijing --atau yang kita kenal sebagai Republik Rakyat China (PRC).

Akan tetapi, kedua belah pihak saling melempar penolakan eksistensi masing-masing sebagai pemerintahan seluruh wilayah Tiongkok, dan, tensi antara kedua negara masih terjadi hingga saat ini.

Secara terpisah, saat berpidato di resepsi pada Senin 30 September malam, Xi kembali menekankan perlunya persatuan China di bawah Partai Komunis untuk mengatasi tantangan.

"Persatuan adalah besi dan baja; persatuan adalah sumber kekuatan," kata sang presiden China, menurut transkrip terjemahan bahasa Inggris dari Kementerian Luar Negeri.

Pemimpin China itu menegaskan kembali posisi pemerintah dalam "Satu Negara, Dua Sistem" di Hong Kong dan Makau, serta prinsip "Satu-China" di Taiwan.

Xi mengatakan, "Penyatuan kembali sepenuhnya tanah air adalah tren yang tak terhindarkan; itu adalah kepentingan nasional yang lebih besar dan apa yang diinginkan semua orang Tiongkok. Tidak ada satu dan tidak ada kekuatan yang bisa menghentikannya!"

Merespons pidato presiden Xi Jinping, pemerintah Taiwan mengutuk "kediktatoran China", dengan mengatakan negara itu adalah ancaman bagi perdamaian dan berusaha mencari alasan untuk ekspansi militernya, demikian seperti dikutip dari ABC Australia.

Dewan Urusan China Daratan --sebuah lembaga pemerintah Taiwan-- menanggapi parade dan komentar Xi, mengatakan bahwa Taiwan tidak akan pernah menerima prinsip "satu negara, dua sistem" sebagai cara terbaik untuk menyerap kembali Taiwan.

"Partai Komunis Tiongkok telah bertahan dengan kediktatoran satu partai selama 70 tahun, sebuah konsep tata kelola yang melanggar nilai-nilai demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia, menyebabkan risiko dan tantangan bagi pengembangan China daratan," katanya.

"Komentarnya tentang perjuangan untuk persatuan, peremajaan dan penyatuan besar hanya alasan untuk ekspansi militer, yang secara serius mengancam perdamaian regional dan demokrasi dan peradaban dunia."

"Garis hidup kelangsungan hidup dan pengembangan daratan China tidak terikat pada satu orang dan satu pihak," kata dewan.

Menurut lembaga itu, Taiwan telah menjadi negara demokrasi selama lebih dari 30 tahun, dan China harus menggunakan momen ini untuk mencerminkan dan mendorong demokrasi.

Reporter: Rizki Akbar Hasan

Sumber: Liputan6.com