Tambah gertakan ke China, Presiden dukung sistem pertahanan Natuna

Merdeka.com - Usai menjalankan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi mengungkapkan bahwa sang presiden menginginkan adanya pengembangan ekonomi di Kepulauan Natuna. Rapat terbatas ini digelar hanya tiga hari setelah insiden penangkapan kapal ikan berbendera China oleh TNI AL.

Dalam ratas tersebut Presiden mendengarkan paparan dari semua menteri terkait rencana pengembangan Natuna.

"Beliau meminta agar perkembangan ekonomi di wilayah Kepulauan Natuna dan sekitarnya dikembangkan terutama dua hal, yaitu untuk perikanan dan kedua migas," ujar Retno di Natuna, seperti dikutip dari pernyataan tertulis tim komunikasi presiden, Kamis (23/6).

Menlu Retno menambahkan adanya isu pengembangan pertahanan di wilayah Natuna juga menjadi bahasan rapat kali ini. Presiden menyutujui rencana pertahanan yang dibuat oleh TNI. Akan ada tambahan anggaran selain Rp 450 miliar yang sudah disetujui DPR pada 2014 lalu guna memperkuat pangkalan TNI di Natuna.

"Nah poin yang ketiga, selain pengembangan ekonomi di bidang perikanan dan migas, Panglima TNI juga menyampaikan rencana pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya," tambah Menlu Retno.

Selain Menlu Retno, hadir juga dalam ratas tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang memberikan informasi terkait 16 blok migas yang ada di sekitar wilayah produksinya.

"11 Lainnya sedang dalam tahap eksplorasi," kata Said.

Sementara Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti menambahkan rencana untuk pembangunan sentra kelautan dan perikanan secara terpadu di wilayah Natuna.

Dalam rapat di atas Kapal Perang KRI Imam Bonjol hadir pula Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, serta Kepala Badan Keamanan Laut Arie Soedewo.

Pramono Anung secara tersirat menjelaskan rapat khusus di Natuna merupakan cara Indonesia mengingatkan China agar menghormati kedaulatan Zona Ekonomi Eksklusif Natuna. Beijing sebelumnya berusaha melindungi nelayan mereka dengan menyebut penangkapan itu terjadi di kawasan tangkap ikan tradisional Tiongkok. Klaim Beijing itu dibantah oleh Kemenlu RI karena tak sesuai UNCLOS."Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden ingin tunjukkan Natuna adalah bagian dari kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," kata Sekretaris Kabinet.

Selain menggelar rapat di atas KRI Imam Bonjol, Presiden dan rombongan dijadwalkan menyaksikan penenggelaman kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di Natuna.