Tiga ribu WNI di Saudi dipecat Bin Ladin, KJRI beri pendampingan

Merdeka.com - Sebanyak 3.300 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi pekerja grup kontraktor Bin Ladin, Arab Saudi, diputus kontraknya. PHK itu dipicu oleh kondisi keuangan perusahaan yang sedang memburuk sejak akhir 2015.

Kementerian Luar Negeri mengatakan advokasi serta pendampingan kepada para TKI telah dijalankan oleh tim Tenaga Kerja Konsulat jenderal RI (KJRI) Kota Jeddah.

"Kemlu bersama Perwakilan RI di Saudi terus melakukan penanganan," kata Lalu Muhammad Iqbal, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia lewat pesan singkat, Kamis (5/5).

Kabar pemecatan ini pertama kali beredar pertengahan April lalu lewat siaran pers Aliansi TKI Peduli. Kelompok swadaya itu sempat menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu ratusan pekerja yang belum memperoleh gaji selama bertahan di Negeri Petro Dollar.

Selama ini diperkirakan ada 6 ribuan warga Indonesia menjadi karyawan grup Bin Ladin yang tersebar di pelbagai sektor infrastruktur Saudi. Dalam perkembangan terakhir, tim Humas Aliansi TKI Peduli menyatakan penggalangan dana diakhiri per 5 Mei 2016.

Banyak karyawan Bin Ladin asal Indonesia mengaku sudah memperoleh gajinya. "Dikembalikan mandatnya ke KJRI untuk memberikan fasilitas logistik secdara kontinyu, bilamana di lapangan masih banyak pekerja asal Indonesia belum menerima gaji dan makanan," seperti dikutip dari keterangan pers Aliansi TKI Peduli.

PHK tak cuma menimpa pekerja asal Indonesia. Bin Ladin memecat setidaknya 77 ribu karyawan asing per 3 Mei lalu, seperti dilaporkan Stasiun Televisi Aljazeera. Bisnis Bin Ladin ambruk, dipicu melemahnya harga minyak serta turunnya permintaan konstruksi di seantero Saudi.

Selain itu, perusahaan terbesar di Saudi ini terpukul lantaran mendapat sanksi tak boleh mengerjakan proyek kerajaan selepas insiden jatuhnya crane di Masjidil Haram September tahun lalu yang memakan korban jiwa.

Yaseen Al-Attas, Juru Bicara Bin Ladin Grup, mengklaim kondisi keuangan perusahaan memang sempat memburuk. Namun untuk PHK ribuan pekerja asing pemicunya bukan faktor keuangan, melainkan tuntasnya beberapa proyek pembangunan. "Kami menjamin akan memenuhi semua hak pekerja yang diakhiri kontraknya," kata Al-Attas.

Surat kabar Al Watan melaporkan, di masa jayanya Bin Ladin mempekerjakan 200 ribu ekspatriat dari pelbagai negara. Sedikitnya 12 ribu orang, termasuk WNI, bekerja sebagai insinyur, tenaga administrasi, maupun mandor. (mdk/ard)