Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Turki Sebut Donald Trump Tutup Mata soal Pembunuhan Jamal Khashoggi

Turki Sebut Donald Trump Tutup Mata soal Pembunuhan Jamal Khashoggi Donald Trump dalam sidang PBB. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Turki menilai Presiden AS Donald Trump menutup mata soal pembunuhan wartawan Arab Saudi, Jamal Khashoggi. Komentar itu mengemuka setelah Trump mengatakan bahwa kasus tersebut tidak akan mempengaruhi hubungan Washington dengan Riyadh.

Dukungan Trump terhadap Arab Saudi, sekutu utamanya untuk mengadang pengaruh Iran di Timur Tengah, datang meskipun kemarahan global atas pembunuhan Khashoggi telah mencoreng citra baik kerajaan dan penguasa de facto, Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman.

"Dalam satu pengertian, Trump mengatakan 'Saya akan menutup mata' tidak peduli apa yang terjadi," kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dalam sebuah wawancara dengan penyiar CNN Turk, seperti dikutip dari NDTV, Sabtu (24/11).

"Ini bukan pendekatan yang tepat. Uang tidak berarti segalanya," kata Cavusoglu, mengacu pada dukungan berkelanjutan Trump untuk Arab Saudi, yang telah bersiap menggelontorkan miliaran dolar dalam kontrak senjata AS.

Trump pada Selasa 20 November, mendapat kesimpulan yang dilaporkan oleh Badan Intelijen AS (Central Intelligence Agency - CIA) bahwa putra mahkota telah mengizinkan pembunuhan itu.

"Mungkin dia melakukannya dan mungkin dia tidak!" Trump menyiratkan kesalahan Pangeran Muhammad dalam pembunuhan Jamal Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu.

Trump dikritik secara luas karena memprioritas perdagangannya dengan Saudi, sehingga, membuatnya tampak lebih seperti pelobi untuk Riyadh.

Sebagai seorang mantan insan kerajaan Saudi yang menjadi kritikus putra mahkota, Khashoggi terbunuh dan dipotong-potong di Konsulat Saudi di Istanbul. Saudi telah mengakui bahwa Jamal Khashoggi memang dijagal oleh belasan figur warga negaranya, namun, membantah jika Pangeran Salman terlibat.

Arab Saudi telah menahan 21 orang atas pembunuhan itu, tetapi tetap melindungi putra mahkota.

Washington awal bulan ini menempatkan sanksi pada 17 warga Saudi, yang juga menargetkan dua pembantu utama untuk putra mahkota dengan membekukan aset di bawah yurisdiksi AS dan melarang perusahaan AS melakukan bisnis dengan mereka.

Pembunuhan dan penjelasan Riyadh telah membuat marah para mitra Barat.

Sebelumnya pada hari Senin, Jerman mengatakan Berlin akan melarang 18 warga Saudi memasuki wilayahnya dan zona bebas paspor Schengen Eropa atas dugaan terkait dengan pembunuhan itu.

Sementara pada bulan Oktober, Jerman menyerukan negara-negara Uni Eropa untuk mengikuti jejaknya menangguhkan penjualan senjata ke Arab Saudi.

Denmark, pada Kamis 22 November, mengikuti jejak Jerman dengan membekukan semua penjualan senjata dan peralatan militer ke Riyadh.

Turki tengah mengupayakan agar PBB membuka penyelidikan atas kasus pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi, jika investigasi gabungan Ankara-Riyadh mengalami kebuntuan, kata Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu.

Namun, di samping alasan itu, permintaan Cavusoglu agar PBB membuka penyelidikan juga dipicu oleh ketidakpuasannya terhadap komitmen Saudi dalam menyelidiki kematian kolumnis The Washington Post tersebut. Cavusoglu menilai, Saudi tak bersikap kooperatif dengan Turki dalam melakukan penyelidikan.

Berbicara kepada wartawan di Washington DC pada 20 November 2018, setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Cavusoglu mengatakan bahwa Turki telah berbagi informasi terbaru tentang pembunuhan Khashoggi dengan Amerika Serikat.

Dia menegaskan kembali sikap Ankara bahwa kebenaran harus muncul pada siapa yang memberi perintah untuk membunuh wartawan senior itu.

"Sampai saat ini, kami telah menerima tawaran Arab Saudi untuk bekerjasama dengan kami tanpa ragu. Namun, sampai saat ini, kami tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan yang baru saya daftarkan (terkait pemberi perintah pembunuhan Khashoggi). Maka, bisa dikatakan bahwa kerja sama ini tidak pada tingkat yang kami inginkan," kata Cavusoglu pada 20 November.

"Jika itu mengalami kebuntuan atau penyelidikan berjalan tanpa adanya kerja sama penuh, maka kita (Turki) dapat mengajukan permohonan agar PBB membuka penyelidikan," kata Cavusoglu yang menambahkan bahwa ia telah membicarakan prospek tersebut dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Reporter: Rizki Akbar Hasan

Sumber: Liputan6.com

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bahlil Tanggapi Agus Rahardjo: Presiden Kalau Marah Itu Diam, Enggak Pernah Suara Keras
Bahlil Tanggapi Agus Rahardjo: Presiden Kalau Marah Itu Diam, Enggak Pernah Suara Keras

Dia enggan menanggapi lebih lanjut polemik yang disampaikan oleh Agus. Terlebih, pada 2017 dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Dugaan Ketua KPK Firli Peras SYL: Enggak Tahu, Jangan Tanyakan ke Saya
Jokowi soal Dugaan Ketua KPK Firli Peras SYL: Enggak Tahu, Jangan Tanyakan ke Saya

Soal baiknya bagaimana sikap KPK, Jokowi tidak ingin berkomentar.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jawaban Jokowi Sang Ipar Anwar Usman Dicopot Sebagai Ketua MK
VIDEO: Jawaban Jokowi Sang Ipar Anwar Usman Dicopot Sebagai Ketua MK

Presiden Jokowi menanggapi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Respons Presiden Jokowi Jelang Putusan PHPU di Mahkamah Konstitusi
VIDEO: Respons Presiden Jokowi Jelang Putusan PHPU di Mahkamah Konstitusi

Presiden Jokowi menanggapi santai putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan hari ini

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bantahan Jokowi Soal Tudingan Cawe-Cawe Munaslub Golkar
VIDEO: Bantahan Jokowi Soal Tudingan Cawe-Cawe Munaslub Golkar

Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.

Baca Selengkapnya
Hakim MK: Endorsment Jokowi ke 02 Tidak Langgar Hukum, Tapi Tak Etis
Hakim MK: Endorsment Jokowi ke 02 Tidak Langgar Hukum, Tapi Tak Etis

Endors Jokowi dinilai Majelis sebagai masalah etik karena dilakukan seorang presiden yang menjadi citra negara.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi

Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Tanggapi Santai Mahfud Segera Mundur dari Jabatan Menko Polhukam
VIDEO: Presiden Jokowi Tanggapi Santai Mahfud Segera Mundur dari Jabatan Menko Polhukam

Jokowi tidak mempermasalahkan ada menterinya yang akan mundur.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kejutan Respons KPK, Ganjar Dilaporkan Terima Suap Rp 100 M Kami Tak Peduli
VIDEO: Kejutan Respons KPK, Ganjar Dilaporkan Terima Suap Rp 100 M Kami Tak Peduli

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menegaskan, tindak lanjut laporan tersebut tidak ada unsur politik.

Baca Selengkapnya
Reaksi Jokowi soal Anwar Usman Diberhentikan Jadi Ketua MK
Reaksi Jokowi soal Anwar Usman Diberhentikan Jadi Ketua MK

Jokowi enggan berkomentar banyak soal putusan MKMK. Ternyata ada alasan khusus kenapa Jokowi irit bicara.

Baca Selengkapnya
Firli Bahuri Tak Ditahan, Ini Dugaan Mahfud Md
Firli Bahuri Tak Ditahan, Ini Dugaan Mahfud Md

Menkopolhukam Mahfud Md menanggapi langkah polisi belum menahan Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri yang telah ditetapkan menjadi tersangka pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Ketum PBNU: Tidak Ada Alasan untuk Memakzulkan Jokowi
Ketum PBNU: Tidak Ada Alasan untuk Memakzulkan Jokowi

Gus Yahya pun meminta semua pihak untuk tidak berlarut-larut dalam isu pemakzulan Jokowi tersebut.

Baca Selengkapnya