Turki segera cabut larangan Twitter
Merdeka.com - Presiden Turki Abdullah Gul hari ini mengatakan pemerintah akan segera mencabut larangan media sosial Twitter.
"Secara hukum tidak mungkin melarang Internet dan media sosial (Twitter)," kata Gul kepada wartawan di Ibu Kota Ankara sebelum bertolak ke Belanda, seperti dilansir stasiun televisi Al Arabiya, Ahad (23/3). "Saya yakin masalah ini akan segera berakhir."
Menurut Gul, masalah pelarangan Twitter di Turki telah membuat situasi negara menjadi tidak nyaman. Turki sebelumnya mengundang kritik di dalam maupun luar negeri lantaran Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan melarang Twitter Kamis lalu sebab mengungkap kasus korupsi yang melibatkan dirinya.
-
Siapa saja yang terlibat dalam negosiasi? Pihak-pihak tersebut bisa berupa individu, kelompok, organisasi, atau negara.
-
Siapa yang berperan sebagai penengah negosiasi? Pernyataan itu tidak memberikan rincian lebih lanjut, tetapi seorang pejabat Hamas mengatakan kepada Aljazeera negosiasi berpusat pada berapa lama gencatan senjata akan berlangsung, pengaturan untuk pengiriman bantuan ke Gaza dan pertukaran tawanan Israel yang ditahan oleh Hamas untuk tahanan Palestina di Israel.
-
Siapa yang menawarkan bantuan hukum? Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Otto Hasibuan menawarkan bantuan hukum pada lima terpidana kasus pembunuhan Eky dan Vina Cirebon, yaitu Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto.
-
Siapa yang akan menyediakan layanan pengacara gratis? 'Kami akan menyediakan pelayanan pengacara gratis yang kami sebut Hotline Paris untuk membantu rakyat yang mengalami masalah dan akan didampingi pengacara negara.'
-
Bagaimana negosiasi dilakukan? Proses ini melibatkan pertukaran informasi, argumen, dan penawaran antara pihak-pihak dengan kepentingan yang berbeda, namun berusaha mencapai hasil yang memuaskan bagi semua.
-
Siapa yang dapat melakukan advokasi? Advokasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk organisasi nirlaba, aktivis, kelompok advokasi, dan individu-individu yang peduli terhadap isu-isu sosial dan keadilan.
Gul juga membenarkan Twitter telah menyewa pengacara di Turki untuk bernegosiasi dengan pemerintah.
Presiden Turki itu merupakan sosok yang dianggap lebih mudah berkompromi ketimbang perdana menteri. Namun dia juga sempat dikritik bulan lalu setelah menandatangani undang-undang yang mengizinkan pemerintah memperketat pengawasan terhadap Internet. (mdk/fas)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Di tengah pendapatan minus, pencabutan larangan iklan politik jadi opsi Elon Musk.
Baca SelengkapnyaSebuah data menyoroti peningkatan moderasi konten di bawah kepemimpinan Elon Musk, meskipun platform tersebut mengklaim mendukung kebebasan berbicara.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mengkaji langkah strategis agar X membuka kantor di Indonesia.
Baca SelengkapnyaNasib TikTok saat ini tergantung pada keputusan Mahkamah Agung AS, meskipun tidak ada kepastian bahwa pengadilan akan menerima kasus ini untuk diperiksa.
Baca SelengkapnyaLinda Yaccarino salah seorang yang saat ini benar-benar pusing dengan keinginan Elon Musk.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini hanya sementara karena ada yang tidak beres dalam penggunaan data Twitter.
Baca SelengkapnyaTikTok diperkirakan akan segera dilarang di Amerika Serikat setelah upaya penjualannya kepada perusahaan lokal gagal.
Baca SelengkapnyaProses migrasi TikTok Shop ke Tokopedia membutuhkan waktu karena ada aspek teknis yang perlu diselaraskan.
Baca SelengkapnyaMendag bilang Tiktok Indonesia siap patuh pada peraturan tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurut Huda, Tokopedia dan TikTok seharusnya tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Kemendag.
Baca SelengkapnyaSaat Donald Trump dilantik sebagai Presiden AS untuk kedua kalinya, pemerintah Amerika Serikat dilaporkan membatalkan rencana pemblokiran TikTok.
Baca SelengkapnyaKata Ombdusman soal TikTok Shop Beroperasi di Masa Transisi, Benarkah Ada Maladministrasi?
Baca Selengkapnya