Uang pelobi di balik lawatan Jokowi ke AS nyata, siapa mendanai?

Merdeka.com - Lawatan Presiden Joko Widodo di Amerika Serikat 27 Oktober lalu disoroti setelah muncul artikel ditulis oleh Michael Buehler di situs New Mandala. Pengajar SOAS University of London itu mempertanyakan mengapa ada pihak yang memberikan uang kepada Lembaga konsultan Singapura Pereira Internasional PTE LTD.

Dana senilai USD 80 ribu itu, lantas diteruskan Pereira kepada perusahaan pelobi R&R Partners, Inc di Las Vegas, Amerika Serikat. Diduga R&R melakukan upaya lobi untuk mempengaruhi agenda lawatan Presiden Jokowi, termasuk saat menemui Presiden Barack Hussein Obama.

Tudingan makin serius, setelah Buehler mengatakan pemilik Pererira International, Darwin Pereira, kemungkinan besar teman Menkopolhukam Luhut Panjaitan. Keduanya saling mengenal ketika Luhut masih menjabat sebagai Dubes Singapura.

Ditemui selepas pertemuan di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, kemarin (9/11), Luhut membantah keras substansi tulisan Buehler. Dia mengatakan tidak ada satupun perusahaan pelobi dilibatkan mengatur lawatan Jokowi ke Negeri Paman Sam.

Menkopolhukam menegaskan isu adanya makelar yang menghubungkan RI-1 dengan presiden AS mendiskreditkan pemerintah. "Itu bukan makelar, jangan kamu rendahkan bangsa ini dengan hal-hal semacam itu. Ini bangsa besar," ujarnya.

Luhut juga membantah dokumen di fara.gov yang menyebut pelobi mengusahakan supaya Jokowi bisa melakukan pertemuan dengan Kongres Amerika Serikat. "Enggak pernah, enggak ada," tegasnya.

Kendati begitu, Luhut membenarkan bila dia mengenal Darwin Pererira. Tapi dia membantah ada permintaan khusus dari pemerintah RI kepada konsultan Singapura itu memuluskan agenda kunjungan Jokowi.

"Ah, mereka itu teman. Semua saya anggap teman. Itu (Pereira International LTD) bukan perusahaan makelar, melainkan lobbyist firm, sama seperti di manapun," ungkap Luhut.

Dikonfirmasi BBC Indonesia dua hari lalu, Buehler meluruskan tulisannya menyoroti keberadaan pelobi. Poin utamanya justru bukan tentang insiatif konsultan Singapura menyewa 'calo' mempertemukan Jokowi dengan Obama.

Lebih dari itu, dia memastikan bila transfer dana USD 80 ribu memang nyata antara Pereira kepada R&R. Bukti transfer itu diunggah di situs fara.gov, sebagai kewajiban setiap perusahaan lobi AS untuk menjelaskan aktivitasnya.

"Pada prinsipnya ada kontrak bahwa seseorang membayar uang ke Pereira Limited di Singapura yang kemudian diberikan kepada perusahaan di Las Vegas, R&R Partners, USD 80 ribu untuk pekerjaan konsultasi dalam hubungan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat," kata Buehler.

Tulisan itu menuai bantahan dari Kementerian Luar Negeri. "Meskipun lobbyist merupakan bagian dari kehidupan politik di Amerika Serikat, Pemerintah RI sejak dilantik pada Oktober 2014 tidak pernah menggunakan lobbyist di Amerika Serikat," seperti dikutip dari pernyataan tertulis Kemenlu.

Bantahan itu balik dipertanyakan oleh Buehler. Bila memang pemerintah RI tidak membayar, kenapa konsultan swasta Singapura harus repot-repot mengongkosi pelobi di AS mengurus kepentingan Indonesia.

"Jadi kalau pemerintah Indonesia menyatakan tidak pernah menggunakan konsultan maka siapa yang membayar konsultan itu dan kenapa (mdk/ard)