Usai habisi bandar narkoba, Duterte incar pengemplang pajak Filipina

Merdeka.com - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, seakan tak habis-habisnya melakukan gebrakan politik. Setelah pekan lalu memaksa belasan pejabat menyerahkan diri atas tuduhan mendukung peredaran narkoba, kini giliran pengemplang pajak yang akan dihabisi.

Duterte menyatakan pengusaha kakap serta pejabat yang tidak membayar pajak akan didatangi polisi. Dia mengancam para pengemplang pajak bakal langsung dicekal ke luar negeri, seperti dilansir Inquirer, Selasa (9/8).

"Jika anda melanggar hukum karena tidak membayar pajak, sementara anda kaya, ingatlah bahwa anda tidak akan bisa bepergian ke manapun lagi," kata Duterte dalam jumpa pers di Manila, kemarin malam.

Presiden 71 tahun itu menilai pengemplang pajak sepatutnya dijebloskan langsung ke penjara, seperti pelanggar hukum lainnya. Duterte tidak tertarik menjalankan program amnesti pajak seperti dilakukan Indonesia dan banyak negara lainnya. Bagi Mantan Wali Kota Davao ini, cuma pengusaha yang sudah membayar pajak boleh hidup tenang.

"Polisi akan mendatangi rumah-rumah mereka yang tidak membayar pajak. Mereka harus diinterogasi, kenapa tidak mau membayar," kata Duterte.

Sebelumnya diberitakan, kebijakan Presiden Duterte mengumumkan nama 150 pejabat mendukung peredaran narkoba membawa hasil dramatis. Sejak tiga hari terakhir, ada 18 wali kota dan 31 pejabat kepolisian yang menyerahkan diri ke aparat hukum akibat adanya ancaman tembak di tempat jika mereka kabur.

Sejak Duterte dilantik pada 30 Juni lalu, dilaporkan 402 orang - pengedar serta pecandu - tewas karena ditembak mati pasukan khusus kepolisian. Angka Human Rights Watch menyatakan lebih dari 700 orang yang terbunuh akibat program Duterte memerangi narkoba. Dalam kurun yang sama, ratusan orang menyerahkan diri ke polisi untuk mengikuti rehabilitasi kecanduan narkoba.