Usai WNI kembali diculik, Presiden Duterte janji hadapi Abu Sayyaf

Merdeka.com - Presiden Terpilih Filipina, Rodrigo Duterte, baru akan dilantik 30 Juni mendatang. Namun dia sudah mendapat tantangan besar setelah warga negara asing berulang kali diculik di sisi selatan perairan negaranya.

Duterte berjanji mengatasi penculikan kelompok militan, biasanya oleh Abu Sayyaf, sebagai prioritas kebijakan keamanannya kelak. Dia mengatakan penculikan warga asing tidak bisa ditoleransi.

"Akan tiba waktunya bagi saya untuk berhadapan langsung dengan Abu Sayyaf," kata Duterte seperti dilansir Channel News Asia, Jumat (25/6).

Mantan Wali Kota Davao ini mengucapkan ancaman tersebut seusai menjenguk wanita korban penculikan Abu Sayyaf di Ibu Kota Manila. Di saat bersamaan, pemerintah Indonesia telah mengumumkan adanya tujuh anak buah kapal diculik di dekat Kepulauan Sulu.

Duterte mengaku prihatin karena banyak orang jadi korban aksi kelompok teroris di wilayah selatan negaranya.

"Penculikan ini harus dihentikan," kata Duterte.

Politikus 71 tahun itu sebetulnya punya hubungan cukup baik dengan Bangsa Moro, kelompok muslim yang mengelola wilayah otonomi di Pulau Mindanao. Front Pembebasan Bangsa Moro (MILF) yang dulu memberontak pada Manila menganggap Duterte sebagai sosok yang bisa dipercaya.

Pada 27 Februari lalu, Duterte berkunjung khusus ke kawasan Sultan Kudarat, markas para pejuang MILF. "Inilah calon presiden kita," kata Wakil Ketua MILF, Ghadzali Jaafar, saat memperkenalkan Duterte.

MILF percaya Duterte akan mengesahkan Undang-Undang Otonomi Khusus Bangsamoro. Beleid itu akan memberi anggaran lebih besar bagi penduduk di selatan Filipina, termasuk di kawasan mayoritas muslim.

Namun politikus yang dikenal suka bicara sembarangan ini memang tidak pernah membangun komunikasi dengan Abu Sayyaf, kelompok teroris berbaiat pada ISIS.

Pemerintah Indonesia mengaku akan bekerja sama dengan Filipina untuk menyelamatkan para sandera.

Kendati begitu, Menlu Retno L.P Marsudi meminta pemerintah Filipina memastikan keamanan di perairan Filipina Selatan di masa mendatang bagi kapal yang berlayar.

"Kami meminta pemerintah Filipina untuk memastikan keamanan di wilayah perairan Filipina Selatan, sehingga tidak mengganggu kegiatan ekonomi di kawasan sekitar," kata Menlu Retno.