Wali Kota di Korea Selatan Minta Maaf Secara Terbuka Terkait Penipuan Vaksin Covid-19

Merdeka.com - Seorang wali di kota Korea Selatan yang hampir terjerat kasus penipuan vaksin menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas tindakannya.

Kwon Young-jin mengatakan kepada media bulan lalu, sebuah perusahaan asing berjanji untuk menyediakan 30 juta dosis vaksin Pfizer-BioNTech dalam waktu tiga minggu. Namun pemerintah kemudian menemukan Pfizer tidak mendistribusikan vaksin melalui pihak ketiga.

Kwon cukup kritis terhadap program vaksin pemerintah. Program vaksinasi di Korea Selatan relatif lamban dibandingkan dengan negara maju lainnya di kawasan Asia Timur.

Sekitar 16,4 persen populasi Korea Selatan telah menerima dosis vaksin pertama mereka, dengan rencana untuk memvaksinasi 14 juta orang pada akhir bulan ini.

Kwon adalah anggota partai oposisi.

"Ini adalah kesalahan saya bahwa kasus ini dianggap sebagai salah satu kasus sederhana dari impor vaksin yang gagal telah meningkat menjadi kasus penipuan vaksin palsu," jelasnya, dikutip dari BBC, Kamis (10/6).

"Citra Daegu ternoda karena kata-kata saya yang ceroboh. Saya juga menyebabkan luka yang dalam dan kekecewaan bagi warga yang menderita Covid-19."

Pada 31 Mei lalu, Kwon mengatakan kepada wartawan asosiasi institusi medis di kota Daegu telah mengadakan negosiasi dengan perusahaan perdagangan asing untuk mengimpor 30 juta dosis Pfizer.

Dewan Daegu Medi-City dan perusahaan perdagangan dilaporkan bertukar dokumen, dan ini kemudian ditransfer ke Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan.

Tetapi pemerintah menemukan proposal vaksin ini bermasalah, mencatat bahwa Pfizer hanya memasok vaksinnya ke pemerintah pusat dan organisasi kesehatan internasional.

Pfizer kemudian menyatakan mereka tidak mengizinkan entitas mana pun untuk memasok vaksin ke Korea dan mereka akan meluncurkan penyelidikan atas hal ini.

Penasihat kebijakan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan kemudian menunjukkan dalam sebuah unggahan Facebook bahwa alamat perusahaan yang diklaim tampaknya berada di Florida, dan nomor teleponnya dilacak ke Portugal, menurut sebuah laporan Joong Ang Daily.

Partai penguasa menilai insiden itu telah "merusak citra internasional negara itu".