Warga Filipina Sepakat Cara Duterte Habisi Pengedar Narkoba

Merdeka.com - Sebuah jajak pendapat di Filipina menyimpulkan rakyat cukup puas dengan cara Presiden Rodrigo Duterte memerangi narkoba.

Sejak menjabat presiden Duterte memerintahkan aparat keamanan menghabisi para pelaku yang dianggap terlibat dengan narkoba, baik pemakai, pengedar, dan penjual.

Survei yang dilakukan oleh Social Weather Stations itu melibatkan sekitar 1.200 responden dan mereka mengaku puas dengan tiga tahun kampanye Duterte memerangi narkoba. Sebanyak 82 persen dari responden menyatakan puas atas tindakan Duterte dengan alasan peredaran narkoba dan kejahatan sudah berkurang.

Dikutip dari laman Arab News, Senin (23/9), tapi ada 12 persen responden menyatakan tidak puas karena mereka meyakini pengedar narkoba masih banyak dan terlalu banyak pelanggaran dan pembunuhan dilakukan oleh polisi. Survei ini dilakukan sejak akhir Juni lalu.

Laporan survei ini dirilis hanya dua hari sejak bocornya informasi memo presiden yang memerintahkan lembaga pemerintah dan perusahaan negara untuk menolak pinjaman atau bantuan dari 18 negara yang termasuk Dewan Hak Asasi PBB, di antaranya Spanyol, Inggris, dan Australia. Negara-negara itu selama ini mendukung resolusi PBB untuk menyelidiki cara Duterte menghabisi pelaku narkoba.

Polisi mengatakan mereka telah membunuh lebih dari 6.700 tersangka pengedar narkoba yang semuanya menolak ditangkap serta menyangkal keterlibatan mereka dalam tewasnya ribuan pengedar narkoba lain yang masih penuh misteri.

Polisi menyangkal tuduhan kelompok pembela HAM yang menyebut mereka mengeksekusi target, merekayasa laporan, dan merusak barang bukti dan lokasi kejadian.

Juru bicara kepresidenan, Salvador Panelo mengatakan survei ini memperlihatkan komunitas internasional salah paham dalam menyikapi apa yang terjadi selama ini.

"Jika benar ada pelanggaran hak asasi maka rakyat negeri ini akan bangkit melawan pemerintah," kata Panelo.

"Tidak benar polisi membunuh seenaknya, mereka tidak boleh melakukan itu."

Sebanyak 47 negara Dewan HAM PBB Juli lalu setuju meminta laporan lengkap tentang pembunuhan yang terjadi. Namun menteri luar negeri Filipina mengatakan tindakan itu tidak akan diizinkan di Filipina.

Panelo menuturkan penyelidikan di dalam negeri sudah dilakukan dan resolusi PBB itu tidak adil dan sebuah penghinaan.

Mahkamah Kriminal Internasional sejak tahun lalu menggelar penyelidikan awal untuk menentukan apakah ada alasan untuk menyelidiki Duterte. Sebagai respons atas tindakan itu Duterte menarik keanggotaan Filipna dari Mahkamah Kriminal Internasional.

Phil Robertson perwakilan Human Rights Watch Asia menuturkan survei di dalam negeri yang memperlihatkan dukungan terhadap Duterte dan tindakan kerasnya ini justru memperlihatkan di situlah perlunya penyelidikan internasional.

"Sungguh konyol mengatakan sudah ada penyelidikan nasional atas kejahatan ini. Itu menggelikan," kata Robertson kepada stasiun televisi ANC.

"Mereka-mereka yang terlibat dalam kejadian ini selama ini kebal hukum," kata dia.