Warga India Keberatan Ada Foto PM Narendra Modi di Sertifikat Vaksin Covid-19
Merdeka.com - Pengadilan di negara bagian selatan India, Kerala, pekan depan akan menyidangkan petisi dari warga yang keberatan dengan adanya foto Perdana Menteri Narendra Modi di sertifikat vaksin Covid-19.
Warga tersebut, dikenal sebagai Peter M, ingin sertifikat baru tanpa gambar Modi.
“Itu melanggar hak-hak fundamental,” ujarnya, dikutip dari BBC, Rabu (20/10).
-
Siapa yang mengajukan gugatan ke MK? Diketahui, ada 11 pihak yang menggugat aturan batas usia capres dan cawapres ke MK. Dengan sejumlah petitum.
-
Siapa yang mengajukan sengketa Pilpres 2024 ke MK? Putusan ini dibacakan terpisah sesuai nomor registrasi perkara yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
-
Siapa yang menggugat hasil Pilpres 2024 di MK? Putusan ini dibacakan terpisah sesuai nomor registrasi perkara yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
-
Mengapa foto tersebut kontroversial? Namun, foto tersebut menjadi sebuah kontroversial.Hal ini disebabkan terdapat sebuah teori pada sebuah makalah penelitian yang menyebutkan bahwa pada 1923 terdapat sebuah Scabland yang menjadi catatan erosif dari sungai-sungai besar dengan gradien tinggi, dan berasal dari gletser.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Peter M (62) merupakan aktivis hak-hak informasi dan anggota partai oposisi utama India, Partai Kongres.
“Dengan memasang fotonya di sertifikat saya, dia masuk ke dalam ruang privat warga. Itu tidak konstitusional dan saya meminta perdana menteri yang terhormat untuk menghentikan kesalahan, tindakan memalukan ini secepatnya,” jelasnya kepada BBC melalui telepon dari rumahnya di distrik Kottayam.
“Itu tidak pantas dalam sebuah demokrasi dan pastinya tidak ada manfaatnya untuk negara atau individu,” imbuhnya.
Selain informasi personal seseorang, sertifikat vaksin yang diterbitkan Kementerian Kesehatan mencantumkan foto Modi bersama dua pesan dalam bahasa Inggris dan daerah.
Pada Agustus, menteri kesehatan junior Bharati Pravin Pawar menyampaikan kepada parlemen, foto dan kutipan itu bertujuan untuk mendorong masyarakay mengikuti tindakan pencegahan Covid bahkan setelah disuntik vaksin.
Namun menurut Peter M, mereka yang telah divaksinasi telah meyakini manfaat vaksin dan pesan Modi dalam sertifikat bagaikan “berkhotbat kepada orang yang telah bertobat”.
“Bapak Modi bukan PM pertama kita dan ini bukan program vaksinasi pertama India. Tapi kampanye melawan Covid-19 dan program vaksin diproyeksikan seolah-olah keberhasilan satu orang, sebuah alat propaganda bagi perdana menteri.”
Peter M merasa gusar karena dia harus membayar sendiri biaya vaksinasinya di rumah sakit swasta karena ada antrean panjang di rumah sakit pemerintah yang menggratiskan vaksin.
“Saya membayar 750 rupee untuk satu suntikan, jadi mengapa harus ada foto Modi di sertifikat saya” ujarnya.
Pengadilan Tinggi Kerala memberikan waktu dua pekan bagi pemerintah federal dan negara bagian untuk menanggapi. BBC menghubungi dua juru bicara partai Bharatiya Janata (BJP) di mana Modi menjadi salah satu tokohnya, namun mereka menolak mengomentari petisi tersebut.
Peter M khawatir jika ini dibiarkan, Modi nanti bisa memasang fotonya di sertifikat kelulusan sekolah dan universitas. Kekhawatiran ini berakar dari fakta bahwa foto Modi kerap muncul di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Baru-baru ini, iklan pemerintah dengan foto Modi diturunkan dari surel pengadilan resmi setelah keberatan dari Mahkamah Agung.
Modi sangat dikenal suka difoto dan berswafoto. Dia memiliki banyak pengikut di media sosial dan kampanyenya selalu dihadiri puluhan ribu orang di seluruh India. Menurut pendukungnya tidak ada yang salah dengan pemasangan foto Modi di sertifikat vaksin karena dia salah satu wajah yang paling dikenal di India.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengunjuk rasa dari berbagai kelompok elemen masyarakat mengepung Gedung DPR untuk menolak pengesahan revisi UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaAksi unjuk rasa untuk mengawal putusan MK terus berlanjut. Setelah mengepung Gedung KPK, demonstran kini menggeruduk markas KPU.
Baca SelengkapnyaJokowi menganggap itu sebuah kritikan yang harus didengar
Baca SelengkapnyaJokowi tetap menganggap sebuah kritikan sebagai kebebasan berekspresi.
Baca SelengkapnyaIbu-ibu ini mengaku tidak memiliki koordinator. Mereka urunan membeli sejumlah makanan dan minuman ringan.
Baca SelengkapnyaNana keluar dari pintu Istana Negara pukul 09.20 WIB, usai bertemu Jokowi.
Baca SelengkapnyaIstana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaKubu 01 dan 03 menggelar aksi salat dzuhur berjemaah d tengah jalan di depan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
Baca SelengkapnyaGambar Lambang Garuda bertuliskan 'Peringatan Darurat yang viral di media sosial ternyata berasal dari penggalan video YouTube horor fiktif.
Baca SelengkapnyaSejumlah demonstran pun baru menyadari, di tangannya memegang snack bergambar Kaesang Pangarep.
Baca SelengkapnyaCivitas akademika Universitas IBA Palembang turut menyampaikan keprihatinan pada kondisi negara menjelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menanggapi Petisi Bulaksumur yang disampaikan sejumlah civitas akademisi UGM
Baca Selengkapnya