Warga Muslim Uighur Didiskriminasi Pemerintah China Demi Perangi Radikalisme

Merdeka.com - Hubungan antara pemerintah pusat China dan warga Muslim etnis Uighur yang berdiam di Provinsi Xinjiang kian memanas. Pemerintah menerapkan tindak kekerasan terhadap etnis Uighur dengan alasan ingin memerangi separatisme, radikalisme, serta terorisme meskipun tanpa bukti yang jelas.

Dalam peraturan yang dibuat sepihak, pemerintah China memberlakukan sederet pengekangan terhadap warga Uighur yang membuat mereka kesulitan melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam, mulai dari melarang warga Uighur menamai anak mereka dengan nama Islami, berbahasa Uighur, menyimpan sajadah atau Alquran, hingga memasukkan warga ke sebuah kamp konsentrasi.

Pemerintah dituding mengubah wilayah otonomi Uighur menjadi tempat yang menyerupai kamp besar-besaran, di mana sebanyak satu juta warga Uighur disekap di sana untuk dipaksa bersumpah setia kepada Presiden China Xi Jinping.

Apa yang membuat pemerintah China begitu membenci warga Uighur, hingga seakan ingin melenyapkannya seperti warga Muslim Rohingya disapu bersih dari Negara Bagian Rakhine oleh pemerintah Myanmar?

Dalam sejarahnya, bangsa Uighur merupakan keturunan Turki yang hidup di Asia Tengah, khususnya di provinsi Xinjiang. Daerah itu disebut sebagai Uighuristan atau Turkestan Timur. Disebutkan juga, bangsa Uighur telah hidup selama 2.000 tahun di wilayah tersebut yang kemudian dibantah pemerintah China dengan menyebut daerah tersebut adalah warisan seharahnya.

Wilayah Xinjiang, atau dalam bahasa Mandarin diartikan sebagai daerah kekuasaan baru, tunduk pada ekspedisi militer Dinasti Qin pada 1750. Selama berabad-abad mereka hidup mandiri tanpa tunduk pada kekuasaan manapun.

Ketika pecah perang dunia, warga Xinjiang berusaha bergabung dengan Soviet. Upaya itu berakhir, ketika pasukan nasionalis kiriman Beijing akhirnya kembali memaksa warga Uighur bertahan dalam wilayah kedaulatan Republik Rakyat Chna pada 1949.

Sejak itu, cap warga Uighur yang punya kecenderungan 'memberontak' selalu disematkan oleh petinggi di Beijing. Kebijakan ekonomi China yang mengutamakan etnis Han memperburuk suasana.

Akibat rasa paranoid pada Uighur yang dianggap ingin melepaskan diri dari RRC, muncul diskriminasi tambahan. Human Rights Watch mengatakan lebih dari 10 juta warga Uighur dipersulit untuk membuat paspor.

Berbeda dari warga Han yang mudah melenggang ke luar negeri, untuk etnis Uighur, petugas imigrasi mewajibkan mereka menyerahkan puluhan dokumen serta wawancara buat memeriksa ideologi politik mereka.